Jalan yang Belum Tuntas dan Harapan Masyarakat Rura
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Talsa Nur Sahra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bagi masyarakat Dusun Rura, jalan bukan sekadar jalan. Ia menentukan apakah hasil kebun dapat sampai ke pembeli, apakah anak-anak dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah, dan seberapa cepat masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan ketika keadaan darurat terjadi.
Dusun Rura berada di Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Wilayah ini memiliki berbagai potensi hasil pertanian dan perkebunan, seperti kemiri, kakao, vanili, cengkeh, durian, rambutan, langsat, dan alpukat. Potensi tersebut seharusnya dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Namun, potensi saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan akses yang mampu menghubungkan hasil bumi dengan pasar, sekolah dengan siswa, serta fasilitas kesehatan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat setempat, kondisi jalan menuju Rura memang mengalami perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pemerintah desa terus melakukan perbaikan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia, sementara masyarakat juga beberapa kali bergotong royong memperbaiki bagian jalan yang rusak. Akan tetapi, menurut masyarakat, perbaikan yang dilakukan secara bertahap tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan akses.
Dampak yang paling nyata terlihat pada sektor ekonomi. Ketika musim hujan, kendaraan pengangkut hasil pertanian tidak selalu dapat masuk dengan mudah. Masyarakat terkadang harus membawa sendiri hasil kebun menggunakan sepeda motor. Salah satu narasumber bahkan menyampaikan bahwa biaya menyewa kendaraan untuk mengangkut hasil pertanian dapat mencapai sekitar Rp500.000 sekali perjalanan. Bagi masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian, tingginya biaya distribusi tentu akan memengaruhi pendapatan yang mereka peroleh.
Persoalan akses jalan juga berkaitan dengan pendidikan. Di Rura telah terdapat fasilitas pendidikan dasar berupa SDN 22 INP Rura dan TK/PAUD. Namun, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA, sebagian masyarakat harus menuju wilayah lain. Kondisi jalan yang sulit dilalui, terutama pada musim hujan, tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh guru yang berasal dari luar wilayah. Dalam jangka panjang, persoalan akses seperti ini dapat memengaruhi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Hal serupa juga terlihat dalam sektor kesehatan. Rura memiliki Pustu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Namun, untuk memperoleh penanganan lebih lanjut, masyarakat harus menuju puskesmas di luar dusun dan kemudian dapat dirujuk ke rumah sakit di Majene. Menurut keterangan masyarakat, dalam kondisi tertentu terdapat pasien yang harus dibawa dengan cara yang lebih sulit karena keterbatasan akses kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan jalan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga dengan keterjangkauan pelayanan dasar.
Yang menarik, persoalan ini bukanlah isu yang baru muncul. Dokumentasi masyarakat melalui akun Facebook Community Rura menunjukkan bahwa keluhan mengenai akses jalan telah disuarakan sejak beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, masyarakat juga memperlihatkan semangat gotong royong melalui berbagai upaya perbaikan jalan secara swadaya. Artinya, masyarakat tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga berupaya menjaga akses yang mereka miliki.
Dokumentasi terbaru yang diambil pada 20 September 2026 juga memperlihatkan kondisi jalan serta fasilitas pendidikan dan kesehatan di Rura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hingga saat ini.
Menurut saya, persoalan jalan di Rura seharusnya tidak dipandang hanya sebagai persoalan infrastruktur semata. Jalan adalah penghubung utama masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Ketika akses tersebut belum berfungsi secara optimal, maka peluang masyarakat untuk berkembang juga ikut terhambat.
Karena itu, pembangunan jalan perlu dipandang sebagai bagian dari pemerataan pembangunan. Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi agar perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi solusi yang lebih berkelanjutan. Kejelasan mengenai status dan kewenangan jalan juga penting agar masyarakat mengetahui kepada siapa aspirasi mereka harus disampaikan dan bagaimana tindak lanjutnya.
Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat yang selama ini telah ditunjukkan melalui gotong royong perlu tetap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Namun, gotong royong masyarakat tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab terhadap pemenuhan infrastruktur dasar.
Bagi masyarakat Rura, jalan bukan hanya tentang kendaraan yang melintas. Jalan adalah penghubung menuju sekolah, pelayanan kesehatan, pasar, dan berbagai harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Karena itu, harapan masyarakat terhadap jalan yang lebih baik bukan sekadar permintaan pembangunan fisik, melainkan harapan agar mereka mendapatkan kesempatan yang lebih setara untuk berkembang.
Dokumentasi yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh langsung dari narasumber dan telah mendapatkan izin untuk digunakan sebagai bahan pendukung tulisan. Dokumentasi tersebut digunakan sesuai dengan konteks informasi yang disampaikan oleh narasumber dan dicantumkan sumbernya pada setiap keterangan gambar.