Memulihkan Ekonomi: Prioritas Negara-negara di 2021

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Selamat datang di tahun 2021! Ini akan menjadi tahun konsekuensial bagi ekonomi global, ada tiga prioritas utama untuk tahun 2021, bagaimana pemulihan dalam waktu dekat akan menjadi perlombaan antara virus dan vaksin, meningkatkan tata kelola dan memerangi korupsi di Timur Tengah dan Afrika Utara, visi hijau Denmark, dan kedudukan hukum mata uang digital.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva telah menetapkan tiga prioritas utama untuk tahun ini: Mengejar jalan keluar untuk bertahan dari krisis, memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif, serta menghentikan dan membalikkan perbedaan yang berkembang antara negara kaya dan miskin.

"Kami masih dihadapkan pada ketidakpastian yang luar biasa tentang jalan keluar dari krisis kesehatan dan kami memiliki masa yang sulit di masa depan. Ada bekas luka yang belum tertangani. Dan ketidaksetaraan di dalam dan di seluruh negara sedang meningkat. Kami juga memiliki peluang luar biasa untuk transformasi struktural yang harus benar-benar kita kejar," katanya di meja bundar media minggu ini.

Pemulihan yang bertahan lama: Pada prioritas pertama, Georgieva memperingatkan bahwa vaksinasi pada populasi global akan menjadi proses yang tidak merata. Kerja sama internasional akan diperlukan, termasuk pendanaan penuh COVAX, sebuah inisiatif global untuk memastikan akses yang adil dan merata ke vaksin COVID-19.

"Angka yang selalu saya tandai, dan saya ingin mengulanginya, adalah 9 triliun dolar," kata Georgieva. "Inilah yang bisa kita peroleh antara sekarang dan 2025 jika kita mempercepat vaksinasi di seluruh dunia. Dari jumlah ini, 60 persen akan masuk ke negara-negara berpenghasilan rendah dan pasar berkembang dan 40 persen akan pergi ke negara-negara ekonomi maju."

Kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif: Pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif akan membutuhkan stimulus fiskal terkoordinasi yang ditujukan untuk investasi hijau dan digital. Upaya penting lainnya untuk mencapai tujuan ini akan melibatkan membantu negara-negara mengurangi beban utang yang tinggi dan mengatasi arus modal yang tidak stabil.

"Kami akan terus mendukung dukungan kebijakan yang berkelanjutan sampai pemulihan benar-benar berlangsung, dan langkah bertahap ke bantuan yang lebih bertarget bagi yang paling rentan," katanya. "Kami juga akan bekerja dengan anggota kami dalam konsep ekonomi tangguh, mempercepat transisi ke ekonomi digital dan iklim baru."

Menghentikan divergensi: Negara-negara maju telah mampu mengerahkan setara dengan 20 persen dari PDB dalam dukungan fiskal. Untuk negara-negara berpenghasilan rendah, dukungan fiskal baru mencapai setara dengan 2 persen dari PDB. Kesenjangan ini mengancam semakin memperlebar kesenjangan.

Dua tindakan penting di depan ini akan melibatkan menekan pemberi pinjaman swasta dan publik untuk terlibat dalam restrukturisasi utang bila diperlukan dan untuk memberikan lebih banyak hibah dan pembiayaan lunak, terutama di bidang infrastruktur digital dan ketahanan iklim.

Bagaimana dengan Indonesia yang diprediksi oleh Dana Moneter Internasional (IMF) pada awal tahun ini memperkirakan laju perekonomian Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,8 persen. "Outlook tahun ini positif. Didukung oleh rebound yang terjadi pada paruh kedua tahun 2020, PDB (Produk Domestik Bruto) diperkirakan akan tumbuh 4,8 persen tahun 2021, didukung oleh kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19 serta kondisi perekonomian dan keuangan global yang membaik," jelas IMF.

Namun demikian, iklim perekonomian dan keuangan tahun ini masih diliputi ketidakpastian. Sebab, meski proses distribusi vaksin tahap awal memberikan dampak positif, tetapi bila ditunda, dapat menyebabkan pandemi lebih berlarut sehingga menjadi risiko yang memperlambat pemulihan ekonomi. IMF menilai, untuk mendukung proses pemulihan yang terjadi, kebijakan yang akomodatif menjadi sangat penting. Menurut IMF, dalam jangka menengah pemerintah perlu melakukan pemulihan kerangka kebijakan makro, salah satunya dengan mengembalikan defisit APBN di kisaran 3 persen terhadap PDB. "Strategi fiskal terperinci yang didukung oleh langkah-langkah peningkatan pendapatan akan membantu dalam mengelola proses penyeimbangan," jelas IMF.