Indonesia dan ICC: Kesempatan Memimpin Reformasi Keadilan Internasional

Sumber Gambar dari dokumen pribadi.

International Criminal Court (ICC) berdiri sebagai simbol harapan dalam penegakan hukum internasional yang dirancang untuk mengadili kejahatan terberat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejak berdirinya pada tahun 2002, ICC telah menangani berbagai kasus yang melibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia. Namun, perannya dalam menciptakan keadilan global masih dibayangi oleh tantangan legitimasi dan kesenjangan dukungan internasional terutama dari negara-negara besar.

Peran dan Tantangan Legitimasi ICC

ICC menjadi mekanisme penting dalam menghadirkan keadilan di tingkat internasional, terutama ketika sistem hukum nasional gagal memberikan pertanggungjawaban. Kasus seperti penuntutan terhadap Joseph Kony di Uganda dan Omar al-Bashir di Sudan menunjukkan kemampuan ICC dalam menghadapi kejahatan yang melampaui batas negara. Namun, peran ini sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan dari beberapa kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, yang bukan merupakan pihak pada Statuta Roma.

Selain itu, ICC juga menghadapi kritik tajam atas selektivitas dalam pengadilan dikarenakan sebagian besar kasus yang ditangani berasal dari Afrika, meskipun pelanggaran berat juga terjadi di negara-negara lain. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa ICC lebih menargetkan negara-negara berkembang dibandingkan negara-negara maju. Ketidakadilan struktural ini memperlemah legitimasi ICC sebagai institusi global yang seharusnya netral.

Relevansi dan Tantangan bagi Indonesia

Meskipun Indonesia bukan anggota dari ICC, namun relevansi dari lembaga ini tidak bisa diabaikan. Krisis Rohingya di Myanmar adalah contoh kasus yang menjadi pengingat akan pentingnya mekanisme internasional untuk memastikan keadilan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran lebih aktif dalam mendukung ICC atau mendorong penyelesaian alternatif melalui forum regional seperti ASEAN.

Namun, posisi Indonesia juga menghadapi tantangan. Keterlibatan dalam ICC dapat membuka ruang bagi pertanyaan tentang pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini memerlukan keberanian politik untuk menghadapi masa lalu sambil berkomitmen pada supremasi hukum.

Peluang Reformasi ICC

Kelemahan struktural ICC seperti ketergantungan pada negara anggota untuk melaksanakan keputusan dapat menjadi penghambat utama. Reformasi yang berfokus pada peningkatan independensi operasional, perluasan yurisdiksi, dan penguatan dukungan internasional dapat meningkatkan efektivitas lembaga ini. Negara-negara berkembang dapat mengambil peran dalam mendorong reformasi ini melalui aliansi global yang menekankan keadilan yang lebih inklusif.

Indonesia, bersama negara-negara berkembang lainnya, dapat memperjuangkan mekanisme yang lebih transparan dan adil di ICC. Dukungan terhadap reformasi juga dapat menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia untuk menunjukkan komitmen pada hukum internasional sekaligus meningkatkan perannya di panggung global.

Masa Depan Keadilan Global

ICC adalah simbol penting dari upaya mewujudkan keadilan global tetapi simbol saja tidak cukup. Diperlukan langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga ini di antara negara-negara berkembang. Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, reformasi ICC bukan hanya kebutuhan tetapi juga harapan yang harus diwujudkan bersama.

Indonesia, dengan peran strategisnya di kawasan Asia Tenggara memiliki kesempatan untuk menjadi aktor penting dalam mendorong keadilan global. Dengan mendukung reformasi ICC dan memperkuat hukum internasional, Indonesia dapat menunjukkan bahwa keadilan global bukan hanya wacana, tetapi juga tanggung jawab bersama.