CARA PUAN MAHARANI MEMASTIKAN SEMUA PROGRAM BERJALAN SEMPURNA

Membangun tidak bisa serampangan, apalagi asal “mendirikan”. Membangun meniscayakan konsep sehingga tidak hanya bermanfaat, tapi juga sesuai dengan koordinasi pembangunan yang telah ditetapkan, apalagi pembangunan dalam konteks nasional. Tidak hanya konsep, membangun juga memerlukan data.

Data diperlukan sebagai rujukan, pertimbangan, sekaligus arah suatu kebijakan. Dengan data yang ada, setidaknya pemerintah tahu, “apa” akan dibangun “dimana”. Pada saat yang bersamaan, data yang ada bisa dijadikan patokan untuk mengetahui sejauh mana sebuah program telah berjalan dan bekerja.

Itulah yang menjadi kesadaran Puan Maharani dalam melakukan pembangunan manusia dan kebudayaan. "Mengingat luasnya dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan, maka sangat diperlukan sinkronisasi dan sinergi data-data untuk mendukung Susenas sehingga hasilnya akan lebih optimal," ucap Puan (merdeka.com). Artinya, data dan fakta sangatlah penting untuk menghasilkan kebijakan yang produktif dan bermanfaat.

Seperti contoh, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta berbagai program lainnya, mempergunakan data yang diperoleh dari hasil survei dan pemetaan di lapangan. Sebab, yang terpenting dalam sebuah kebijakan adalah “ketepatan”, dan itu mutlak diperlukan. Sehingga, data sangatlah urgen.

Melalui pemahaman yang sama, sangatlah wajar ketika pemerintah akan melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kemiskinan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Puan Maharani, Susenas dilakukan guna mengumpulkan data ketahanan sosial yang meliputi perlindungan sosial, akses terhadap layanan keuangan, lingkungan serta keamanan, hukum dan politik serta mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran.

Susenas ini selain untuk mengetahui kebijakan apa yang tepat untuk dilaksanakan selanjutnya, juga sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengetahui jarak pelaksanaan program dengan target dan sasaran yang telah ditentukan.

"Selain untuk mengetahui kesiapan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS, rakor dilakukan untuk melihat apakah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, mengingat indikator pembangunan manusia dan kebudayaan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK mencapai hingga 40 indikator," jelas Menko PMK Puan Maharani (merdeka.com).

Puan Maharani menyadari betul, bahwa tugas membangun manusia dan kebudayaan tidaklah sederhana. Banyak indikator dan prioritas yang harus dipenuhi dan terlaksana sebagai sebuah program. Maka, data menjadi satu-satunya cara untuk mengetahui “keinginan” pembangunan dari masyarakat sekaligus untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan Kementerian dan lembaga dalam melakukan pembangunan.

Dalam konteks ini, Puan Maharani melakukan tugas koordinasi secara hebat.