Bahlil Targetkan Golkar Lampaui 102 Kursi DPR pada Pemilu 2029

Partai Golkar menargetkan penambahan kursi DPR RI pada Pemilu 2029. Saat ini, Partai Golkar memiliki 102 kursi di DPR RI atau berada di peringkat kedua dalam perolehan kursi DPR RI pada Pemilu 2024.
"Kita partai dengan jumlah kursi nomor dua di parlemen setelah PDI Perjuangan, tetapi di koalisi kita adalah paling banyak," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Wilayah Bali, Sabtu (3/10).
Dengan target tersebut, Bahlil meminta pengurus Partai Golkar meningkatkan jumlah kursi di parlemen. Target kenaikan jumlah kursi tersebut juga diberikan kepada DPD Partai Golkar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Bahlil menyebut peningkatan jumlah kursi di parlemen merupakan salah satu dari dua konsensus besar yang dihasilkan dari keputusan musyawarah nasional (munas). Keputusan itu menjadi rujukan bagi pemimpin partai ke depannya.
"Partai Golkar akan konsisten untuk menjalankan keputusan munas. Keputusan munas Partai Golkar melahirkan dua konsensus besar selain daripada program-program yang lain," jelasnya.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Selain meningkatkan perolehan kursi di parlemen, konsensus besar lainnya adalah konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil menyebut banyak program dari kepemimpinan Presiden Prabowo yang menjadi program kerakyatan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan PLTS yang sedang dijalankan pemerintah.
"Saya meminta kepada semua kader partai yang ada di eksekutif maupun legislatif di semua tingkatan agar kita harus berada pada garda terdepan untuk memuluskan dan menyukseskan program tersebut," tegas Bahlil.
Sebagai contoh, Bahlil mengungkap program PLTS 100 GW yang sedang dijalankan oleh Kementerian ESDM. Program tersebut dijalankan karena terdapat 11.000 desa yang masih belum mendapat listrik di Indonesia.
Program PLTS 100 GW tersebut semula diluncurkan di Gilimanuk, Bali, oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026. Bahlil mengungkap, pemilihan Bali karena status Bali sebagai kota pariwisata, terlepas dari perbedaan partai dengan Gubernur Bali Wayan Koster.
"Di masa kepemimpinan Presiden Prabowo, kami mendorong agar semua desa mendapat listrik. Saya sampaikan kepada Gubernur, sekalipun kita beda partai, tapi untuk membangun bangsa kita harus satu," tandasnya.
