Mengabaikan Pakar demi "Rakyat," Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?
Lulusan Hubungan Internasional Universitas Mulawarman
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari Sania Maulidayanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JICC, Jum'at (18/9/2026), Presiden Prabowo Subianto melontarkan keresahan dan kegeramannya terhadap para pakar yang memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang ia nilai sebagai bentuk fitnahan dan ketidakjujuran intelektual.
"Saya bersumpah untuk melihat Indonesia sejahtera. Itu sumpah saya," ujar Prabowo.
"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok," tegas sang Presiden yang disambut sorakan para pendukungnya.
Selanjutnya Ia memberikan pesan kepada pihak yang memiliki kepakaran untuk menekankan intellectual honesty.
Pernyataan di atas kemudian membawa pada persoalan yang lebih luas. Di mana terdapat perbedaan pandangan antara para pakar dan pemimpin politik.
Pakar akan menyampaikan pandangannya berdasarkan keahlian, riset, dan data yang mereka miliki, dan pimpinan memiliki pertimbangan politik dan tanggung jawab menentukan arah kebijakan negara. Hal ini wajar dalam proses pengambilan kebijakan.
Namun, persoalan selanjutnya akan menarik ketika keduanya memiliki pandangan berbeda. Saat para pakar mengatakan bahwa kebijakan A tidak tepat, sementara pemimpin sangat meyakini bahwa kebijakan A adalah pilihan terbaik bagi negara, maka muncul pertanyaan lanjutan yakni, kepentingan siapa yang mereka perjuangkan? dan siapa yang berhak menentukan apa yang disebut kepentingan nasional itu?
Dalam studi Hubungan Internasional, kepentingan nasional atau national interest merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki tujuan dan ambisi baik ekonomi, politik, atau militer, dan mereka akan berusaha mencapai kepentingan tersebut dengan berbagai cara.
National interest erat kaitannya dengan power. Ketika kepentingan nasional bertujuan mendapatkan power atau power digunakan sebagai instrumen mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya adalah kompetisi kekuasaan.
Kepentingan nasional berarti kepentingan seluruh bangsa, namun tidak menutup kemungkinan mencerminkan kepentingan elit penguasa. Ketika pakar telah menjelaskan bahwa kebijakan A tidak tepat, namun pemimpin tetap yakin bahwa itu pilihan terbaik, maka pertanyaan 'kepentingan siapa yang diperjuangkan' akan mengarah pada 2 hal, apakah benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, atau untuk mempertahankan kekuasaan rezim dan melindungi kepentingan elit semata?
Lalu kemudian ketika perbedaan pendapat ini tidak dapat terselesaikan, siapa yang berhak menentukan kepentingan nasional itu?
Menurut Krasner, pengambil keputusan ada di tangan pemerintah, yang mana pemerintah akan bertindak sesuai mandat yang telah diberikan untuk mencapai kepentingan rakyat, dan jika memang kepentingan nasional berarti kepentingan rakyat, maka sudah semestinya membawa dampak kebaikan bersama (common good). Namun pada realitanya, seringkali kepentingan nasional hadir dari kepentingan kelompok tertentu. "Siapa yang berkuasa, dia yang berhak menentukan."
Sehingga pada akhirnya, sikap prabowo yang meremehkan masukan para pakar merupakan langkah keliru. Sejatinya, kebijakan yang diniatkan untuk kepentingan bangsa dan negara tetap memerlukan legitimasi ilmiah serta tata kelola yang bijak untuk program dapat tereksekusi dengan optimal sekaligus agar tidak menghilangkan kepercayaan publik.