Kelangkaan di SPBU Swasta: Gejala Kebijakan yang Tak Sinkron?

Suasana aktivitas di SPBU Shell Cikini, Jakarta, Sabtu (8/2/2025), menunjukkan antrean kendaraan di tengah kelangkaan BBM yang sempat terjadi. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Gelombang keluhan soal keterbatasan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta kembali muncul. Masalahnya bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi menyangkut kerangka regulasi yang mengatur siapa boleh mengimpor, berapa banyak, dan dengan cara apa. Dalam pernyataannya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa SPBU swasta tetap dapat melakukan impor BBM, asal mengikuti aturan yang berlaku, termasuk ketentuan kuota dan mekanisme perizinan.

Namun, pernyataan ini justru membuka ruang analisis lebih jauh apakah aturan yang ada memang cukup adaptif? Ataukah justru menjadi faktor yang membuat SPBU swasta tersendat dalam menjamin pasokan bagi konsumennya?

Tulisan ini mencoba membedah isu tersebut menggunakan kerangka analisis kebijakan publik mulai dari identifikasi masalah, evaluasi efektivitas regulasi, hingga implikasi tata kelola energi nasional.

Ketidaksinkronan antara Regulasi dan Kebutuhan Pasar

Dalam kacamata analisis kebijakan publik, langkah pertama adalah identifikasi masalah yang sesungguhnya. Masalah kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak berdiri sendiri. Ada beberapa faktor kebijakan yang memengaruhi:

Jika ditarik ke akar masalah kebijakan (root cause analysis), maka kelangkaan pasokan BBM di SPBU swasta sebenarnya mencerminkan ketidaksinkronan antara regulasi, implementasi, dan kebutuhan pasar.

Dalam kerangka analisis kebijakan publik, evaluasi biasanya mencakup empat aspek: efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan koherensi.

1. Efektivitas

Regulasi impor 10 persen bertujuan menjaga stabilitas energi nasional dan memastikan pemerintah mengontrol arus impor BBM. Dari sisi tujuan, aturan ini memang efektif menjaga kontrol negara.

Namun, dari sisi pelayanan publik dan kompetisi pasar, efektivitasnya rendah. Pasokan sering tersendat, harga tak kompetitif, dan SPBU swasta menjadi tidak cukup leluasa untuk menjaga cadangan operasional.

2. Efisiensi

Regulasi sangat birokratis. Izin, koordinasi, serta kuota impor membuat biaya transaksi meningkat. SPBU swasta sering berada dalam posisi biaya tinggi tetapi margin rendah, sehingga sulit berkompetisi dengan SPBU BUMN.

3. Kecukupan

Kebijakan kuota 10 persen tidak mencukupi kebutuhan pasokan SPBU swasta saat volatilitas harga global meningkat. Ketergantungan 90 persen pada Pertamina membuat kebijakan ini tidak memadai secara struktural.

4. Koherensi

Kebijakan impor oleh swasta tidak selalu sejalan dengan arahan ESDM, BPH Migas, maupun pendekatan investasi yang dibawa BKPM. Ini menciptakan ruang kebingungan interpretasi kebijakan di lapangan.

Melihat hasil evaluasi di atas, minimal ada tiga intervensi kebijakan yang dapat dipertimbangkan.

1. Harmonisasi Regulasi Antarinstansi

Poin paling mendasar adalah koordinasi antara ESDM, BPH Migas, Kementerian Investasi, dan Pertamina. Tanpa satu peta jalan yang jelas, SPBU swasta akan terus berada dalam ketidakpastian. Pemerintah perlu memastikan aturan impor, kuota, dan distribusi memiliki definisi dan mekanisme yang konsisten antarinstansi.

2. Review Kuota Impor

Kuota 10 persen terlalu kecil untuk mendukung model bisnis SPBU swasta. Pemerintah dapat mempertimbangkan opsi:

Pilihan mana pun harus mempertimbangkan stabilitas energi nasional, tetapi tetap memberi ruang kompetisi.

3. Digitalisasi Sistem Monitoring Pasokan

Jika pemerintah khawatir impor berlebihan, solusinya bukan membatasi ketat, tetapi memperkuat sistem pengawasan digital melalui real-time monitoring.

Dengan teknologi, kuota dan permintaan dapat dipantau harian tanpa menambah beban birokrasi.

Dampak Kebijakan terhadap Publik dan Pasar

1. Dampak bagi Konsumen

Kelangkaan membuat masyarakat kehilangan pilihan harga dan layanan. Padahal kehadiran SPBU swasta selama ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu pemain besar dan meningkatkan layanan.

2. Dampak bagi Investasi

Investor SPBU swasta enggan berekspansi jika aturan tidak stabil. Ketidakpastian impor membuat pembangunan SPBU baru berhenti di banyak daerah.

Ini berpotensi mengurangi diversifikasi energi dan menekan pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Dampak bagi Pemerintah

Pemerintah kehilangan potensi pajak dan kontribusi investasi dari sektor hilir. Selain itu, kesan kebijakan tidak harmonis dapat menurunkan kredibilitas tata kelola energi nasional.

Kasus kelangkaan BBM di SPBU swasta bukan sekadar isu distribusi, tetapi cermin bahwa kebijakan impor BBM bagi swasta belum sepenuhnya sinkron. Ketika Menteri Investasi mengatakan bahwa semua harus mengikuti aturan yang ada, pernyataan itu benar secara formal, tetapi tidak otomatis menyelesaikan masalah substantif di lapangan.

Analisis kebijakan publik menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada kurang sinkronnya regulasi, kecilnya kuota impor, serta mekanisme izin yang belum adaptif. Jika tidak diperbaiki, kelangkaan akan terus berulang, dan pasar BBM tetap didominasi satu pemain dengan kompetisi yang terbatas.

Pemerintah perlu menyusun kebijakan energi yang lebih koheren, modern, dan responsif terhadap dinamika pasar. Karena pada akhirnya, kebijakan publik harus bekerja bukan untuk mempertahankan aturan, melainkan untuk memastikan layanan energi yang adil, kompetitif, dan dapat diakses seluruh warga negara.