Konsultasi Tahunan RI–Malaysia: Diplomasi Simbolik atau Solusi Nyata?
Digital Political Analyst & Public Policy Analyst, Founder and CEO of IDIS INDONESIA
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Sapraji tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetelah tujuh tahun jeda, Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia kembali digelar, membawa harapan baru bagi dua negara bertetangga yang terikat sejarah panjang. Forum ini disebut sebagai ajang strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, keamanan perbatasan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Namun, di tengah sorotan kamera dan pernyataan optimistis, publik berhak bertanya: apakah ini sekadar seremoni diplomasi, atau benar-benar menjadi momentum penyelesaian masalah yang selama ini menggantung?
Kenapa Baru Sekarang?
Tujuh tahun tanpa pertemuan formal bukanlah waktu yang singkat. Dalam rentang itu, masalah-masalah strategis justru semakin menumpuk. Kasus-kasus perlindungan PMI di Malaysia, belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Data Bank Dunia 2024 menyebut lebih dari 1,5 juta PMI bekerja di Malaysia, tetapi laporan pelanggaran hak dan kasus perdagangan orang tetap tinggi. Sengketa batas maritim di Ambalat dan Selat Malaka masih belum tuntas, sementara isu diskriminasi sawit di pasar global tetap menjadi momok bersama.
Di sisi ekonomi, perdagangan bilateral memang tumbuh, mencapai USD 21,3 miliar pada 2024, naik sekitar 6% dibanding tahun sebelumnya. Namun, defisit di pihak Indonesia tetap melebar, memperlihatkan posisi tawar yang belum optimal. Sementara itu, kebijakan migrasi tenaga kerja Malaysia yang semakin ketat memunculkan tekanan baru bagi pekerja Indonesia, terutama pekerja rumah tangga dan sektor perkebunan.
Jeda panjang ini menimbulkan kesan bahwa diplomasi kedua negara lebih sering terjebak pada kepentingan jangka pendek, ketimbang komitmen membangun kerja sama strategis yang berkelanjutan.
Pertemuan ini jelas punya agenda masing-masing. Malaysia berkepentingan menjaga suplai tenaga kerja murah dari Indonesia, untuk menopang sektor manufaktur dan perkebunannya, sekaligus memperluas pasar ekspor produk olahannya ke Indonesia. Bagi Indonesia, prioritasnya meliputi peningkatan perlindungan PMI, penyelesaian sengketa perbatasan, serta kerja sama di sektor energi terbarukan dan infrastruktur.
Namun, sejarah kerja sama kedua negara menunjukkan kesenjangan antara komitmen di atas kertas dan realisasi di lapangan. Contoh paling gamblang ada pada isu sawit. Indonesia dan Malaysia berulang kali menyatakan tekad melawan diskriminasi sawit di Uni Eropa, lewat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), tetapi implementasi teknisnya lambat. Harmonisasi standar keberlanjutan dan promosi bersama di pasar global masih jauh dari harapan. Padahal, industri sawit menjadi sumber devisa vital bagi kedua negara.
Di sektor perlindungan PMI, berbagai kesepakatan bilateral telah ditandatangani, termasuk digitalisasi sistem perekrutan untuk menekan praktik overcharging dan perekrutan ilegal. Namun di lapangan, masalah pemotongan gaji, jam kerja berlebihan, hingga perlakuan diskriminatif masih marak. Tanpa keberanian menagih implementasi dan penegakan hukum di Malaysia, komitmen ini tidak akan banyak berarti.
Hambatan paling mendasar adalah lemahnya eksekusi kesepakatan. Konsultasi tahunan cenderung lebih fokus pada agenda simbolis, ketimbang menyusun roadmap implementasi yang jelas. Proses tindak lanjut sering kali minim transparansi, membuat publik sulit memantau capaian riil dari kesepakatan yang diumumkan.
Selain itu, tumpang tindih kepentingan domestik juga memperlambat kemajuan. Malaysia tengah fokus mengembangkan sektor manufakturnya untuk menjaga pertumbuhan, sementara Indonesia memprioritaskan hilirisasi mineral dan transisi energi. Ketidaksinkronan ini kerap membuat kerja sama terjebak pada level formalitas, tanpa dampak substantif.
Tak kalah penting, dinamika geopolitik Asia Tenggara juga memengaruhi hubungan kedua negara. Kompetisi pengaruh di kawasan memaksa Indonesia dan Malaysia menjaga keseimbangan antara kerja sama bilateral dan hubungan dengan mitra lain. Akibatnya, beberapa isu sensitif, seperti perbatasan maritim dan kebijakan tenaga kerja, sering kali dikesampingkan demi menjaga stabilitas hubungan.
Satu hal yang jarang menjadi fokus dalam forum seperti ini adalah kepentingan masyarakat. Perlindungan PMI, misalnya, sering dibicarakan, tetapi jarang diukur keberhasilannya secara konkret. Padahal, kontribusi remitansi PMI bagi perekonomian Indonesia mencapai lebih dari USD 9 miliar per tahun (BPS, 2024), menjadikannya salah satu penopang devisa penting.
Demikian pula dengan isu perdagangan. Meningkatnya nilai perdagangan bilateral, belum tentu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tanpa penguatan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok regional, kita hanya akan menjadi pasar bagi produk-produk Malaysia, bukan mitra sejajar dalam kerja sama ekonomi.
Forum ini seharusnya menjadi momentum untuk menagih janji-janji lama, penyelesaian sengketa perbatasan, peningkatan perlindungan PMI, dan upaya bersama melawan diskriminasi komoditas utama seperti sawit. Tanpa itu, manfaat dari pertemuan ini akan sulit dirasakan oleh masyarakat luas.
Substansi atau Sekadar Panggung Diplomasi?
Konsultasi tahunan yang baru digelar ini adalah ujian bagi kedua pemerintah, apakah mereka mampu membuktikan bahwa diplomasi tidak berhenti pada simbolisme, tetapi menghasilkan kebijakan nyata? Publik membutuhkan indikator keberhasilan yang jelas dari penurunan kasus pelanggaran hak PMI, hingga peningkatan nilai perdagangan yang lebih seimbang.
Tujuh tahun penantian harus dibayar dengan hasil konkret, bukan sekadar daftar panjang kesepakatan. Untuk itu, kedua negara perlu menyepakati mekanisme tindak lanjut yang transparan, dengan tenggat waktu dan deliverables yang dapat diukur. Tanpa itu, forum ini akan kembali menjadi panggung diplomasi yang segera terlupakan.
Keberhasilan pertemuan ini tidak diukur dari seberapa hangat hubungan bilateral di atas kertas, tetapi dari keberanian kedua pihak menuntaskan masalah-masalah strategis yang selama ini menggantung. Bagi Indonesia, ini merupakan kesempatan untuk memperkuat posisi tawarnya, memastikan perlindungan bagi warganya, dan mengamankan kepentingan ekonomi nasional.
Kini, ujian sebenarnya dimulai: apakah Konsultasi Tahunan Indonesia–Malaysia mampu menjadi tonggak baru hubungan kedua negara, atau kembali terjebak dalam siklus seremoni diplomasi tanpa substansi?