Pemerintah Tak Bisa Mengatur Algoritma, Tapi Bisa Merebut Kepercayaan Publik

Ilustrasi komunikasi pemerintah dengan masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh algoritma media sosial di Jakarta. Foto Ilustrasi : Idisign.

Ada kesalahpahaman yang kerap muncul ketika pemerintah berhadapan dengan media sosial yaitu seolah-olah keberhasilan komunikasi publik ditentukan oleh kemampuan negara membuat sebuah pesan menjadi viral. Padahal, pemerintah tidak memiliki tombol untuk mengatur apa yang muncul di layar jutaan orang. Algoritma platform bekerja berdasarkan logika yang berbeda perhatian, interaksi, relevansi, dan perilaku pengguna. Konten yang paling penting bagi negara belum tentu menjadi konten yang paling menarik bagi algoritma. Karena itu, melanjutkan gagasan dari tulisan sebelumnya, pemerintah sebenarnya tidak perlu berambisi mengalahkan algoritma. Yang jauh lebih penting adalah memenangkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan iklan dan tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan adalah kepercayaan publik.

Persoalannya, kepercayaan tidak lahir dari banyaknya unggahan, jumlah pengikut akun pemerintah, atau seberapa cepat sebuah klarifikasi disebarkan. Kepercayaan terbentuk dari pengalaman publik ketika berhadapan dengan negara. Apakah informasi yang diberikan konsisten? Apakah kebijakan dijelaskan sebelum menimbulkan kebingungan? Apakah pemerintah berani mengakui ketika terjadi kekeliruan? Apakah masyarakat mendapatkan jawaban ketika menyampaikan keluhan? Dan yang paling penting, apakah apa yang dikatakan pemerintah sesuai dengan apa yang dialami warga sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jauh lebih menentukan daripada sekadar apakah sebuah konten berhasil masuk trending topic.

Ketika Algoritma Mengejar Perhatian, Negara Harus Mengejar Kredibilitas

Ruang digital telah mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dulu, pemerintah relatif memiliki kendali lebih besar atas jalur penyampaian informasi melalui konferensi pers, televisi, radio, surat kabar, atau situs resmi. Sekarang, seorang warga dengan telepon genggam dapat merekam pengalaman di jalan, di rumah sakit, di sekolah, di kantor pelayanan, lalu menyebarkannya dalam hitungan detik. Sebuah kebijakan yang secara administratif terlihat baik dapat memperoleh tafsir yang sama sekali berbeda ketika bertemu pengalaman warga di lapangan. Inilah sebabnya komunikasi kebijakan hari ini tidak bisa lagi dipisahkan dari persepsi publik.

Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri menyadari perubahan tersebut. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria pada Juli 2026 menekankan bahwa humas pemerintah perlu memahami filter bubble, echo chamber, serta logika media sosial. Ia juga menyebut kemampuan membaca data dan memetakan aktor serta narasi sebagai bagian penting dari komunikasi pemerintah. Pada kesempatan lain, ia menegaskan bahwa tujuan utama komunikasi pemerintah adalah memelihara kepercayaan agar pemerintah dipandang kompeten, jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Pemerintah tidak cukup lagi menjadi penyampai informasi, tetapi harus menjadi pendengar yang baik. Selama ini komunikasi publik sering bergerak satu arah, pemerintah membuat kebijakan, kemudian pemerintah menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Model seperti ini semakin tidak memadai ketika masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk merespons, mengoreksi, membandingkan, bahkan membangun narasi tandingan secara real time.

Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara mengelola informasi dan mengelola kepercayaan. Informasi dapat diperbaiki dengan klarifikasi. Kepercayaan jauh lebih sulit. Ketika publik menemukan perbedaan antara pernyataan resmi dan kenyataan yang mereka alami, persoalannya tidak lagi sekadar kurang informasi. Yang rusak adalah kredibilitas. Dan ketika kredibilitas turun, setiap informasi pemerintah berikutnya akan menghadapi tingkat kecurigaan yang lebih tinggi, bahkan ketika informasi tersebut benar.

Fenomena ini menjadi semakin serius karena algoritma memiliki kecenderungan memperkuat percakapan yang menghasilkan perhatian tinggi. Komdigi pada Juli 2026 juga mengingatkan bahwa algoritma media sosial dapat membentuk persepsi melalui filter bubble dan echo chamber, sementara konten sensasional lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingkan penjelasan kebijakan yang panjang dan kompleks. Artinya, pemerintah tidak boleh menggunakan logika birokrasi untuk menghadapi ruang digital. Dokumen yang lengkap belum tentu komunikatif. Pernyataan yang benar belum tentu dipahami. Dan klarifikasi yang terlambat sering kali kalah cepat dari potongan video berdurasi 30 detik yang telah lebih dahulu membentuk persepsi.

Karena itu, strategi komunikasi pemerintah seharusnya dimulai jauh sebelum sebuah isu menjadi viral. Setiap kebijakan besar perlu memiliki semacam radar persepsi publik. Bukan untuk mengawasi atau membungkam masyarakat, melainkan untuk membaca gejala. Keluhan apa yang berulang? Pertanyaan apa yang terus muncul? Istilah apa yang digunakan masyarakat ketika membicarakan sebuah kebijakan? Kelompok mana yang paling terdampak? Pada titik mana masyarakat mulai merasa tidak didengar? Data percakapan digital dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini kebijakan, bukan sebagai alat untuk mencari siapa yang harus disalahkan.

Pendekatan ini penting karena media sosial sebenarnya bukan hanya ruang kritik. Ia juga merupakan sensor sosial yang sangat besar. Ketika ribuan orang mengeluhkan prosedur pelayanan, misalnya, pemerintah seharusnya tidak buru-buru menyimpulkan bahwa masalahnya adalah masyarakat tidak memahami aturan. Bisa jadi aturan tersebut memang terlalu rumit. Ketika warga berulang kali mempertanyakan bantuan sosial, mungkin masalahnya bukan semata komunikasi, melainkan ketepatan sasaran. Ketika sebuah kebijakan ekonomi terus diperdebatkan karena dianggap tidak berpihak kepada kelompok tertentu, pemerintah perlu membaca apakah masalahnya berada pada narasi, implementasi, atau memang desain kebijakannya.

Di sinilah politik digital bertemu dengan kebijakan publik. Data percakapan masyarakat seharusnya masuk ke ruang perumusan kebijakan, bukan berhenti di ruang humas. Pemerintah membutuhkan mekanisme yang menghubungkan tiga hal: public sentiment, kualitas implementasi, dan respons kebijakan. Jika percakapan publik menunjukkan masalah yang konsisten dan data lapangan mengonfirmasi hal tersebut, maka pemerintah memiliki alasan kuat untuk mengevaluasi kebijakan. Sebaliknya, jika isu berkembang karena informasi yang keliru, respons yang dibutuhkan adalah penjelasan berbasis fakta, bukan sekadar serangan balik terhadap kritik.

Ini juga berarti pemerintah harus mulai membangun standar baru dalam komunikasi digital: lebih cepat, tetapi tidak tergesa-gesa; lebih sederhana, tetapi tidak menyederhanakan persoalan; lebih terbuka, tetapi tetap berbasis data. Setiap kebijakan penting idealnya memiliki pusat informasi yang mudah dipahami, data pendukung yang dapat diperiksa, kanal pertanyaan yang benar-benar responsif, serta mekanisme koreksi apabila informasi sebelumnya terbukti tidak tepat. Transparansi semacam ini bukan kelemahan. Justru ia adalah investasi jangka panjang untuk memperkuat legitimasi.

Transformasi digital pemerintahan sebenarnya telah menunjukkan kemajuan. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 menghasilkan indeks SPBE nasional 3,12 dengan predikat baik. Namun, digitalisasi pemerintahan tidak otomatis menghasilkan kepercayaan. Bank Dunia mencatat masih terdapat persoalan fragmentasi sistem, basis data yang terpisah, pengalaman pengguna yang belum seragam, serta kesenjangan dalam perlindungan data dan keamanan siber. Ini pelajaran penting: negara yang semakin digital belum tentu menjadi negara yang semakin dipercaya apabila pengalaman digital masyarakat masih buruk.

Karena itu, ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah juga perlu diperbarui. Jangan hanya menghitung reach, engagement, jumlah unggahan, atau pertumbuhan pengikut. Ukur pula berapa banyak pertanyaan publik yang berhasil dijawab, berapa lama waktu respons terhadap keluhan, berapa banyak informasi keliru yang dapat diluruskan sebelum meluas, dan apakah masyarakat memahami substansi kebijakan setelah komunikasi dilakukan. Bahkan lebih jauh, pemerintah perlu mengukur apakah komunikasi tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan, partisipasi, dan kepuasan masyarakat.

Pada akhirnya, pemerintah memang tidak akan pernah memenangkan pertandingan melawan algoritma dengan cara menguasai algoritmanya. Platform memiliki mesin, data, dan logika distribusinya sendiri. Negara memiliki sesuatu yang jauh lebih penting: legitimasi. Jika masyarakat percaya, pemerintah tidak harus membuat setiap pesan menjadi viral. Jika masyarakat tidak percaya, jutaan tayangan pun belum tentu cukup untuk meyakinkan.

Maka, agenda komunikasi publik Indonesia seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, Bagaimana agar narasi pemerintah menang di media sosial? Pertanyaan yang cocok saat ini, Bagaimana agar masyarakat memiliki alasan untuk mempercayai pemerintah meskipun mereka melihat ribuan narasi lain setiap hari?

Jawabannya bukan propaganda yang lebih canggih, melainkan pemerintahan yang lebih terbuka, kebijakan yang lebih responsif, data yang lebih dapat diperiksa, pelayanan yang lebih konsisten, dan komunikasi yang berani berbicara sekaligus mendengar. Sebab pada akhirnya, algoritma hanya menentukan apa yang lebih mudah terlihat. Kepercayaan menentukan apa yang tetap dipercaya setelah layar ditutup.

Dan dalam demokrasi digital, itulah pertarungan yang sesungguhnya.