23 Tahun PKS: Menjaga Relevansi Sejarah

Sebuah perhelatan sederhana menandai ulang tahun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ke-23 di hotel Bidakara, Jakarta (30/4/2025). Tak ada tokoh nasional dan pimpinan partai politik yang menghadiri acara itu. Hanya pengurus PKS dari tingkat pusat hingga wilayah/daerah dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang diusung PKS pemenang pilkada. Acara itu sudah lewat 10 hari dari tanggal berdiri PKS (20/4/2002).

Acara PKS cukup kontras bila dibandingkan dengan perhelatan yang digelar partai lain semisal Hanura yang mengadakan pelantikan pengurus DPP periode 2024-2029 di Jakarta Convention Centre (26/4/2025). Oesman Sapta Odang selaku Ketum Hanura menyambut kehadiran: Megawati Soekarnoputeri, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, juga Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Terlihat dua orang menteri: Nasaruddin Umar (Menteri Agama) dan Supratman Andi Agats (Menteri Hukum), termasuk Gubernur Jakarta (Pramono Anung) di antara hadirin.

Acara halal bil halal PKB dilakukan sederhana di rumah dinas Muhaimin Iskandar selaku Menko Pemberdayaan Masyarakat (20/4/2025). Namun, tak hanya pejabat dari PKB yang hadir, selain mantan Wapres Ma’ruf Amin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Mendagri Tito Karnavian, dan Mensos Syaifullah Yusuf, ada pula Menteri Pariwisata Putri Wardhana, Menag Nasaruddin Umar dan Kepala BGN Dadan Hindayana. Cak Imin cerdik, ia ditelepon Prabowo dan menyampaikan pesannya kepada hadirin agar menjaga kekompakan kabinet. Tahun lalu, sebelum pelantikan presiden (10/10/2024), Prabowo sudah menghadiri Rakornas Legislatif PKB yang membuka jalan dari oposisi menjadi koalisi pemerintahan.

Acara halal bil halal PAN dilakukan di kantor DPP PAN, namun dalam jajaran teras pengurusnya terdapat 4 menteri kabinet: Yandri Susanto (Menteri Desa), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), Budi Santoso (Menteri Perdagangan). Selain itu, ada Viva Yoga Mauladi (Wamen Transmigrasi) dan Bima Arya (Wamendagri), serta Zita Anjani (Utusan Khusus Presiden). Zulkifli Hasan selaku Menko Bidang Pangan ingin memastikan konsolidasi PAN menyongsong pemilu 2029 yang masih empat tahun lagi. PAN tampaknya paling cepat panas mesin politiknya dengan menduduki pos-pos strategis, karena menargetkan masuk 3 besar dalam pemilu 2029.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menghadiri HUT Golkar di Sentul International Convention Center

(12/12/2024). Tentu saja banyak pejabat tinggi hadir dan semua pimpinan parpol. Pada HUT Gerindra ke-17 di lokasi yang sama (15/2/2025), giliran Presiden Prabowo menyambut mantan Presiden Joko Widodo serta tokoh nasional dan pimpinan parpol. Pada momen penting itu, Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan Jokowi dalam pemilu 2024 dan meneriakkan: “Hidup Jokowi, hidup Jokowi!”, disambut gempita oleh kader Gerindra.

Parpol yang menapaki jalan prihatin adalah Nasdem, mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tapi tidak menempatkan kadernya sebagai menteri kabinet. Undangan buka puasa bersama Nasdem (21/3/2025) dihadiri Jokowi, Puan Maharani, Anies Baswedan dan Presiden PKS (Ahmad Syaikhu). Tapi, Prabowo tak jadi datang, padahal media massa sudah memberitakan gencar, Prabowo memilih mengadakan sidang kabinet yang diakhiri tausyiah Ustadz Adi Hidayat. Kejutan besar Surya Paloh untuk rekonsiliasi nasional pasca pemilu 2024 gagal.

Memilih Jalan Koalisi

Sikap PKS memilih jalan koalisi dengan Prabowo menjadi sorotan media setelah dua dekade oposisi di era Jokowi dan sempat bergabung dalam Koalisi Perubahan (Nasdem-PKB-PKS) mengusung Anies-Muhaimin dalam pemilu 2024. PKS diramalkan akan ditinggalkan konstituennya (basis pemilih ideologis) seperti kekalahan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (yang didukung KIM Plus) dalam pilkada Daerah Khusus Jakarta melawan Pramono Anung-Rano Karno (didukung PDIP dan Anies). Apakah hal itu akan mempengaruhi kinerja elektoral PKS dalam pemilu 2029? Masih banyak ruang gelap dalam dinamika politik nasional.

Masuknya PKS dalam Kabinet Merah Putih (KMP) direspon beragam oleh mitra awal Prabowo yang mungkin merasa jatah kekuasaannya terancam. Dari 8 parpol yang lolos parliamentary threshold pada pemilu 2024 (total 580 kursi DPR RI), ada 4 parpol pendukung awal Prabowo-Gibran: Golkar (17,6 persen), Gerindra (14,8 persen), PAN (8,3 persen) dan Demokrat (7,6 persen). Jadi, total dukungan awal Prabowo di parlemen: 48,3 persen. Kemudian, masuk PKB (11,7 persen) dan Nasdem (11,9 persen), sehingga dukungan politik Prabowo (71,9 persen) hampir menyamai Jokowi. Kehadiran PKS (9,3 persen) menjadi pelengkap mitra koalisi lama, sementara eksistensi PDIP (18,96 persen) sebagai “oposisi” sangat lemah dan ada kecenderungan untuk berkompromi (oposisi setengah hati) dengan Prabowo, meskipun Mega berseberangan dengan Gibran yang dipersepsi sebagai representasi politik Jokowi.

Pada galibnya, parpol masuk ke lingkaran kuasa bertujuan: mengakses sumberdaya logistik, membuktikan janji-janji politik, dan menjangkau basis pendukung lebih luas. Miriam Budiardjo (1972) mendefinisikan parpol sebagai kelompok terorganisasi yang memiliki orientasi, nilai dan tujuan sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional. Pandangan serupa dinyatakan Giovani Sartori (1976) bahwa parpol melalui pemilihan umum akan menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan politik. PKS yang pernah menabalkan diri sebagai “partai dakwah” tak bisa lepas dari definisi klasik itu, yang membedakan mungkin kerangka nilai dan mekanisme organisasinya.

Patut dicatat premis Edmund Burke (2005) bahwa parpol mempromosikan kepentingan nasional berdasarkan prinsip yang disetujui bersama, dan Lapalombara-Andersen (1992) yang menegaskan parpol menghubungkan pusat kekuasaan dengan lokalitas pemilih/pendukung berbeda. PKS bertransformasi selama dua dekade lebih untuk memperbaiki lingkungan politik dan pada gilirannya juga terpengaruh oleh lingkungan politik dominan. Dalam dunia yang saling terkoneksi memang tidak mudah mempertahankan diferensiasi, apalagi keunikan (distinction) dan keunggulan (excellency).

Lalu, apa alasan PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo? Sejak awal kelahiran, dulu bernama Partai Keadilan (1998), sudah menempuh jalan koalisi: bergabung dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001). Setelah bertransformasi menjadi PKS, jalan koalisi dipertegas dengan keterlibatan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode (2004-2014). Hanya di masa pemerintahan Megawati (2001-2004) dan Joko Widodo (2014-2024), PKS memilih jalan oposisi. Pada saat itu tampaknya alasan ideologi yang lebih menonjol dan logika kepantasan demokrasi, dalam bahasa Sohibul Iman, Presiden PKS periode 2015-2020.

Pilihan sikap koalisi atau oposisi merupakan hal lumrah bagi PKS, bukan beban berat. Pada awal kemunculannya, sikap oposisi memberi dampak lompatan elektoral PKS dalam pemilu 2004: dari 1,4 persen menjadi 7,34 persen suara nasional. Setelah itu, di masa koalisi bersama SBY, PKS mengalami fluktuasi: pemilu 2009 meningkat 7,88 persen dan 2014 menurun 6,79 persen. Jadi, koalisi bisa menjadi jebakan politik kenyamanan, bila tidak waspada menghadapi dinamika kompetisi yang sengit. Sebaliknya sikap oposisi memberi dampak kenaikan elektoral, meskipun tak terlalu besar: pemilu 2019 PKS memperoleh 8,21 persen dan 2024 mendapat 8,4 persen suara.

Pengalaman pahit dihadapi Demokrat dan PPP yang merasakan kejatuhan elektoral dan hilangnya eksistensi politik pada pemilu 2024, walaupun sempat mendekat dengan kekuatan koalisi. Perubahan sikap politik yang drastik pada momen krusial menjelang pemilu –ketika Demokrat dari oposisi menuju koalisi Prabowo dan PPP dari koalisi Jokowi menjadi oposisi Ganjar/Mega-- ternyata menimbulkan dampak tak terduga.

Ilusi Jabatan Politik

PKS perlu waspada agar tidak terperangkap ilusi jabatan politik yang mungkin menggerus dukungan elektoral seperti dialami Demokrat dan PPP. Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf al-Jufri saat menyambangi kediaman Prabowo sebelum pembentukan KMP menyatakan: “Hubungan PKS dengan Bapak Prabowo (Partai Gerindra) hubungan yang sangat panjang dan dalam, bahkan terbangun hubungan batin yang erat sekali.” Dalam pertemuan itu, PKS sepakat untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan stabilotas politik nasional dan bersama-sama menghadapi semua tantangan dari dalam maupun luar negeri. Selain membahas situasi ekonomi dan keamanan domestik, juga disinggung agresi militer zionis Israel di Palestina yang mempengaruhi stabilitas kawasan dan global. PKS menilai Prabowo mampu menjadi pemimpin kawasan yang dapat menjaga ketertiban dunia. “Itulah yang membuat kita semangat untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” Salim menegaskan (Detik, 11/10/2024).

Komitmen PKS untuk membela perjuangan rakyat Palestina tidak perlu diragukan lagi. Tak hanya melakukan aksi unjuk rasa dan boikot, serta menggalang solidaritas bersama beragam komponen ormas dan kampus, melainkan juga mendatangi kantor International Court of Justice di Denhag, Belanda. Hidayat Nur Wahid dan sejumlah anggota Fraksi PKS mendukung agar ICJ segera melaksanakan putusannya terkait pendudukan zionis Israel selama puluhan tahun yang dinyatakan ilegal dan harus diakhiri segera. Selain itu, mendesak putusan International Criminal Court (ICC) yang menetapkan PM Benjamin Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant sebagai penjahat perang agar segera direalisasikan dan ditangkap.

Pada saat pengumuman kabinet ternyata PKS tidak menyodorkan kader politisi, tapi meng-endorse figur profesional. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Presiden Prabowo: “Mungkin PKS, Anda tidak perhatikan, tapi karena dia (calon menteri yang diajukan) seorang profesional... Saya terus terang saja menyatakan apresiasi kepada ketua umum, yang mengajukan orang-orang profesional.” (Kompas, 15/10/2024). Meski tidak dinyatakan terbuka, PKS tampaknya mendukung pemerintahan Prabowo sebagai zaken kabinet (kabinet ahli) ketika tantangan yang dihadapi Indonesia, dalam bidang ekonomi dan politik, memang membutuhkan solusi teknokratis dan sekaligus praktis, tapi tetap berdasarkan landasan saintifik.

Menurut Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina: publik berharap presiden terpilih Prabowo memiliki kabinet yang benar-benar merepresentasikan keahlian dan kecakapan di bidangnya sehingga pemerintahan bisa bekerja secara cepat, tepat, dan akurat. Zaken kabinet pernah dijalankan kabinet Djuanda yang dibentuk pada masa demokrasi liberal dan merupakan kabinet terakhir dari sistem parlementer di Indonesia. Sebenarnya sejak era Mohammad Natsir (1950) sudah diupayakan terbentuk zaken kabinet pasca Mosi Integral yang mengembalikan eksistensi NKRI, namun tarik-menarik kekuatan politik membuat pelembagaan pemerintah di masa awal kemerdekaan sangat rentan.

Praktek yang kita lihat saat ini dengan formasi KMP, terjadi campuran dukungan politik yaitu afiliasi parpol, ormas, kalangan profesional/akademisi, kelompok relawan, dan pemilik modal. Dalam tiga pekan proses pembentukan kabinet, Presiden Prabowo telah melantik 151 orang sebagai menteri, wakil menteri, kepala badan, sekretaris kabinet, pejabat setingkat menteri, dan sejumlah pimpinan serta anggota lembaga negara. Ada resiko bagi partai yang tidak mengusulkan kadernya sebagai pejabat: posisi menteri tidak menjadi sarana pendulang suara, apalagi pengepul logistik untuk kampanye partai. Karena itu, langkah yang ditempuh PKS bisa disebut terobosan menyegarkan, berbeda dengan PAN dan partai lain. Apakah PKS dapat menjaga profesionalisme dan sikap profesional itu akan memberi insentif elektoral dalam jangka panjang, masih perlu ditunggu. Semua pihak harus belajar, tak hanya elite parpol, melainkan juga masyarakat pemilih: agar merespon dan memberi dukungan politik dengan cerdas, tidak terjebak pragmatisme akut atau apatisme menyesatkan.

Pentingnya kabinet ahli bisa kita lihat dari contoh yang paling telanjang di Amerika Serikat dengan terpilihnya Presiden Donald Trump. Kita membayangkan sebagai negara besar dengan usia kemerdekaan hampir mencapai 250 tahun tentu orang nomor satu di negeri Paman Sam itu didukung pakar dan profesional kelas wahid. Ternyata menurut Rachel Maddow, salah satu kebijakan Trump paling kontroversial tentang kenaikan tarif barang impor untuk menekan defisit perdagangan bersumber dari omong kosong. Ceritanya. Trump memang berjanji dalam kampanye pemilu akan mengembalikan ekonomi AS bangkit kembali (Make America Great Again) dengan menghidupkan industri dalam negeri, namun rupanya belum ada penasehat ekonomi yang memberi masukan: bagaimana caranya?

Untuk itu, setelah menang pemilu, Trump memerintahkan menantunya Jared Kushner mencari ekonom yang bisa memberi resep ajaib mengembalikan kedigdayaan AS. Jared bukan mencari professor yang sudah teruji di kampus-kampus Ivy League seperti Harvard atau MIT, melainkan browsing di toko online Amazon. Di situ, dia ketemu sebuah buku berjudul sangat mencolok: Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to Action. Buku terbitan 2011 ditulis Peter Navarro dan Greg Autry membeberkan ancaman terhadap dominasi ekonomi AS pada abad 21 dari China dan Chinese Communist Party, berupa manipulasi mata uang dan kebijakan dagang yang abusive hingga produk konsumer yang mematikan pasar domestik.

Tanpa perlu membaca isu buku dan mendiskusikan dengan pakar terkait, Jared segera mengontak Peter Navarro dan memanggilnya ke Gedung Putih, bicara langsung dengan Trump. Navarro tentu bersemangat menjelaskan argumentasinya tentang 8 jurus China menggerus kerja manufaktur AS: menyediakan subsidi ekspor; manipulasi dan menurunkan nilai mata uang; terlibat pemalsuan, pembajakan dan pencurian hak kekayaan intelektual; mengabaikan regulasi yang memperkuat produksi domestik; menekan standar minimal kesehatan dan keselamatan pekerja; memaksakan tarif dan kuota impor; menerapkan penentuan harga predatori dan taktik untuk mengeliminasi kompetitor asing, dan mengadopsi aturan proteksi untuk mencegah perusahaan asing beroperasi di China. Navarro berulang kali merujuk ahli ekonomi Ron Vara yang disebutnya ekonom dari Harvard. Ternyata itu tokoh fiktif, kebalikan dari namanya sendiri (anagram): Ron Vara >> Navarro. Dia sedang reklaim argumentasi sendiri, itulah yang dipercaya Trump. Pada periode pertama kekuasaan Trump belum diterapkan gagasan Navarro, namun awal periode kedua Trump menimbulkan kegemparan global.

Indonesia sepanjang sejarahnya sudah merasakan bencana akibat para penguasa inkompeten. Hal itu bisa menjadi alarm bagi Presiden Prabowo agar benar-benar memperhatikan landasan teknokratis/profesional bagi kebijakan yang akan ditempuhnya, misal terkait makan bergizi gratis, food estate, sovereign wealth fund atau super holding BUMN (Danantara) dan lainnya, termasuk mengevaluasi pembangunan IKN yang diinisiasi Jokowi.

Dalam buku How Democracies Die (2018), Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mengingatkan tentang bagaimana para pemimpin terpilih secara bertahap menumbangkan proses demokrasi untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Eksistensi oposisi dianggap sebagai ancaman dan sikap apatriotik (anti Pancasila/NKRI dll). Sikap kritis dan perbedaan pendapat ditabukan, lalu dimobilisasi keseragaman (asal bapak senang). Sejatinya kritik atas kebijakan selama berdasarkan landasan obyektif/ilmiah harus dipandang masukan berharga, bukan ancaman atas kredibilitas pemerintah. Yang berbahaya justru para pembantu presiden yang tidak kompeten dan malah memunculkan kekecewaan rakyat.

Penasehat ekonomi yang sering disitir Prabowo adalah Ray Dalio, penulis buku “Principles for Dealing with the New World Order, Why Nations Succeed and Fail” (2021). Kejayaan dan kejatuhan bangsa-bangsa menurut Dalio seperti siklus bisnis, mengikuti pola tertentu yang didorong faktor jangka panjang utang dan masalah domestik. Ia menganalisis data longitudinal imperium besar: Perancis, Belanda, Inggris, Turki Utsmani, AS, dan China, dan berkesimpulan setiap bangsa akan menghadapi pergiliran kekuasaan dalam tataran global. Untuk itu, bangsa yang bisa bertahan adalah mereka yang berinvestasi dalam bidang pendidikan. Berbeda dengan pengeluaran dalam sektor militer, teknologi dan ekonomi, investasi dalam pendidikan akan menentukan kebangkitan bangsa.

Sebelumnya, pemenang hadiah Nobel, Daron Acemoglu dan James Robinson memaparkan dalam Why Nations Fail (2012), perbedaan negara kaya dan miskin tidak ditentukan kondisi geografi, kebudayaan atau kepemimpinan, melainkan pada pembangunan institusi ekonomi dan politik. Institusi yang inklusif, yakni distribusi kekuasaan dan kesempatan secara luas, akan membawa kesejahteraan, sementara institusi yang ekstraktif (kekuasaan terpusat dan kemakmuran segelintir orang) akan membawa kemiskinan dan instabilitas.

Persimpangan Sejarah

Dua faktor kunci: pendidikan (pengembangan SDM) dan pelembagaan (ekonomi dan politik) menentukan kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Tentu saja hal itu berkorelasi dengan pendidikan dan pelembagaan di tingkat parpol sebagai pilar utama demokrasi dan perbaikan bangsa. PKS berada di persimpangan sejarah. Pertanyaan besarnya: apakah kehadiran PKS masih relevan dalam sejarah politik Indonesia? Sebagai kekuatan penentu atau hanya aksesori demokrasi? Dalam konteks gerakan dakwah (perbaikan masyarakat): apakah PKS masih sanggup membawa elan perubahan di tengah masyarakat yang semakin pragmatis? Ataukah hanya larut dan menjadi buih di tengah gelombang sejarah? Pertanyaan itu menghantui generasi perintis PKS, sementara generasi muda dan penerus PKS mengalami euforia atau kegalauan yang berbeda.

Mengisi jabatan politik bisa bermakna ganda: kemampuan mempersiapkan SDM yang mumpuni untuk ikut memecahkan persoalan bangsa atau kapasitas untuk memperbaiki institusi negara? Kepemimpinan baru PKS menghadapi tantangan nyata yang harus dijawab. Hampir semua partai telah melakukan kongres/muktamar untuk membentuk kepemimpinan/kepengurusan baru. Tinggal PDIP dan PKS yang belum dan ditunggu masyarakat. PDIP hampir pasti akan mengokohkan kembali kepemimpinan Megawati, namun menghadapi dilema: terkait posisi Sekretaris Jenderal (Hasto Kristiyanto) yang sedang menjalani pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan, PKS biasanya menggelar pemilihan raya untuk menentukan anggota Majelis Syura, kemudian bermusyawarah untuk memilih Ketua Majelis Syura dan membentuk kepengurusan periode lima tahun mendatang.

BRIN pernah mengeluarkan Indeks Pelembagaan Parpol sebagai alat ukur akademik untuk melihat sejauhmana terlembaganya partai politik di Indonesia. Indeks itu mengukur pelembagaan sembilan parpol di parlemen periode 2019-2024. Ada tiga dimensi untuk mengukur indeks tersebut yaitu derajat kesisteman, infusi nilai, dan kemandirian. Masing-masing dimensi memiliki indikator penilaian. Derajat kesisteman memiliki empat indikator penilaian yaitu konsisten terhadap aturan partai, konsisten penyelesaian konflik internal berdasarkan aturan partai, konsistensi pergantian pimpinan partai terhadap aturan partai, dan konsistensi pembuatan kebijakan terhadap aturan partai. Dimensi infusi memiliki tiga indikator yaitu proses internalisasi, pelaksanaan budaya, dan keberadaan nilai. Lalu, dimensi kemandirian dilihat dari kemandirian dalam pengelolaan organisasi dan kemandirian dalam merekrut pejabat publik.

Berdasarkan tiga dimensi itu, PKS menjadi parpol paling terlembaga dibandingkan delapan parpol di parlemen. PKS mendapatkan indeks 88,65. Posisi kedua ditempati NasDem dengan 83,14. Disusul PAN dengan skor 79,87; PDIP (skor 76,72); Golkar (skor 68,83); Demokrat (skor 68,54); dan PKB (skor 76,65). Lalu Gerindra sebesar 67,08 dan PPP skor 66,92 (Tempo, 30/10/2024).

Syamsuddin Haris, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan salah satu syarat efektifitas sistem adalah partai politik yang terlembaga dalam mendukung sistem presidensial, sistem pemilu, dan sistem pemerintahan. Meski begitu, parpol yang sudah melembaga belum tentu lebih demokratis, lebih bersih, lebih bebas korupsi, atau lebih akuntabel (VOA Indonesia, 1/11/2024). Pun, bukan jaminan bakal menang pemilu dan berkuasa. Bahan baku utama untuk menentukan apakah parpol sudah melembaga atau belum adalah pada aturan internal partai. Yang jadi masalah, publik belum melakukan penilaian terhadap kualitas aturan internal (partai) itu sendiri. Belum dilakukan semacam uji publik, apakah mekanisme internal partai politik dalam menentukan caleg pemenang pileg sungguh-sungguh sudah terbuka atau aturan lain. AD/ART parpol akan menjadi sorotan, termasuk PKS dalam memilih pemimpin.

Selama dua dasawarsa PKS telah menorehkan sejarah tersendiri dalam dinamika Indonesia: sebagai salah satu anasir gerakan reformasi. Selebihnya, sejarah yang akan membentuk PKS sebagai gerakan dakwah yang berdampak rahmatan lil alamin. []

*) Pendiri Center for Indonesian Reform (CIR).