news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Hari Maritim Nasional: Histori, Potensi, dan Ambisi Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia

Saputra Tri Kurniawan
Twitter: @SaputraTriK
Konten dari Pengguna
21 Agustus 2017 16:38 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Saputra Tri Kurniawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Barangkali tidak banyak yang tahu mengenai hari Maritim Nasional. Agenda Nasional tahunan ini diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Pada 21 Agustus 2017 ini bertepatan dengan peringatan ke-72 Hari Maritim Nasional.
ADVERTISEMENT
Hari Maritim Nasional sesungguhnya menyimpan histori kekuatan Tentara Laut Indonesia yang berhasil merebut kekuasaan laut dari Tentara Jepang pada 21 Agustus 1945. Walau polemik penentuan Hari Maritim Nasional Indonesia masih saja terjadi, peristiwa sejarah pada 21 Agustus 1945 ataukah 23 September 1945 yang menjadikan pijakan penentuan agenda Nasional ini.
Kubu yang memperingati agenda tahunan Hari Maritim Nasional Indonesia pada 23 September 1945 berpijak pada Surat Keputusan No. 249 Tahun 1964, yang kurang lebih surat itu berisi penetapan 23 September menjadi Hari Maritim Nasional oleh Presiden Soekarno.
Monumen Jalesveva Jayamahe yang terletak di Kota Surabaya (Sumber Gambar: Wego.co.id)
Terlepas dari adanya silang pendapat mengenai kapan seharusnya dirayakannya Hari Maritim Nasional itu sendiri. Penting kiranya kita melihat sedikit pada dimensi waktu masa lampau. Tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Deklarasi Djuanda.
ADVERTISEMENT
Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia Internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB ke-3, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km2, meliputi 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (continental shelf). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Secara geografis Indonesia membentang dari 6o LU sampai 11o LS dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau dan 16.056 diantaranya telah diakui oleh PBB, dengan panjang garis pantai 95.161 km.
Sumber Gambar: Google Image
ADVERTISEMENT
Sesungghunya Indonesia memiliki potensi kekayaan sumberdaya hayati yang melimpah dengan variasi keanekaragaman yang tinggi. Dari 7000 spesies ikan di dunia, 2000 jenis diantaranya dimiliki Indonesia. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun. Dari potensi tersebut jumlah tangkapan yang dibolehkan sebanyak 5,12 juta ton per tahun, atau sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi budidaya laut, terdiri dari potensi budidaya ikan; udang, moluska; dan rumput laut, potensi luasan budidayanya sebesar 2 juta ha dengan volume 46,73 juta ton per tahun.
Perairan Indo-Pasifik, yang sebagian besar terletak di perairan Indonesia merupakan pusat keanekaragaman terumbu karang dunia, dengan lebih dari 400 spesies. Juga berbagai jenis ganggang laut tersebar di berbagai wilayah pantai. Sumberdaya hayati laut kita, selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi juga mempunyai luas habitat yang besar, yaitu: 2,4 juta ha kawasan hutan bakau dan 8,5 juta ha terumbu karang.
ADVERTISEMENT
Potensi kelautan dan perikanan di atas, guna mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mempunyai nilai potensi ekonomi masing-masing: perikanan tangkap US$ 15,1 miliar per tahun; budidaya laut US$ 46,7 miliar per tahun; budidaya tambak US$ 10 miliar per tahun dan bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun.
Di tambah lagi, sekitar 70 % produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di kawasan pesisir, hanya 6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut, potensinya diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi di kawasan ini diperkirakan sebesar 101,7 triliun kubik.
Sumber Grafik: Metrotvnews.com
ADVERTISEMENT
Dengan melihat kenyataan ini Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki ide dan gagasan tentang keinginan, harapan, dan peluang Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Tidak salah bila Pemerintah memiliki cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Walau dinilai utopis oleh beberapa kalangan. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Jokowi menyatakan terdapat lima pilar utama yang akan menjadikan Indonesia mewujudkan cita-citanya sebagai poros maritim dunia (13/11/2015).
Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.
ADVERTISEMENT
Dalam skala nasional, pembangunan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan serta mampu mensejahterakan masyarakat setempat. Di tingkat global, isu-isu perubahan iklim global, pengelolaan berbasis ecoregion dan konservasi lingkungan mendapat perhatian yang sangat penting. Tuntutan-tuntutan ini dianggap sebagai perhatian dan keprihatinan terhadap degradasi daya pulih lingkungan dan sumberdaya hayati.
Dengan telah mengantisipasi beberapa kondisi lingkungan strategis sesuai dinamika perkembangan di tingkat global dan nasional, maka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia ke depan, diharapkan dilakukan secara terpadu sesuai dengan daya dukung lingkungan serta untuk memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dalam upaya pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, selain memberikan penyadaran tentang pentingnya manfaat dari sumberdaya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga perlu ditanamkan tentang falsafah dalam mengelola sumberdaya tersebut, harus dengan pendekatan ekonomi, ekologi dan sosial, sehingga tercapai keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi.
ADVERTISEMENT
Sebab posisi Indonesia yang strategis, dengan memiliki estetika lingkungan yang sulit ditandingi, menjanjikan potensi ekonomi dari kegiatan pariwisata alam dan pariwisata bahari dengan segala variannya. Prospek ini tentu didukung oleh bergesernya kebutuhan masyarakat global akan kehidupan back to nature, dimana mereka telah jenuh dengan kehidupan dalam lingkungan buatan. Estimasi nilai potensi ekonomi pariwisata bahari di Indonesia sebesar US$ 54.3 miliar per tahun.
Sumber Grafik: katadata.co.id
Data Tahun 2000, Jepang dengan panjang garis pantai 34.000 km memiliki 3000 pelabuhan perikanan. Thailand dengan panjang garis pantai 2.600 km memiliki 52 pelabuhan perikanan. Sementara, Indonesia dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km, hanya memiliki 17 pelabuhan perikanan, artinya setiap 4.500 km garis pantai hanya memiliki 1 (satu) buah pelabuhan perikanan.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain pemerintah juga perlu dengan segera untuk melakukan pembangunan, dan perombakan infrastruktur kelautan. Pembangunan infrasrtuktur yang seharusnya perlu dengan segera dibangun untuk memperkuat poros maritim justru kurang mendapat perhatian lebih. Azyumardi Azra (2016) menyatakan, pembangunan infrastruktur kelautan bisa di awali dengan membangun pelabuhan bertaraf internasional di seluruh Indonesia dan memperbanyak armada kapal penangkap ikan. Jika infrastruktur terbangun apik, maka pergerakan sektor maritim akan mudah, dan pendapatan di sector lain juga bakal meningkat.
sebenarnya pernyataan tersebut juga tidak sepenuhnya benar, sebab mulai tahun 2014 Indonesia telah melakukan pembangunan dan menargetkan pembangunan 24 pelabuhan dan pembelian 609 kapal untuk pendukung program tol laut. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jokowi menyebut bahwa pembangunan tol laut diharap dapat memperlancar konektivitas antar daerah, memperkuat jaringan pelayaran dan memangkas ongkos logistik nasional hingga 15%. Saat ini, biaya logistik di Indonesia termasuk yang termahal di dunia dengan kisaran hingga 27% dari produk domestic bruto atau PDB.
ADVERTISEMENT
Itulah mengapa penting kiranya untuk terus mengebut penggarapan infrastruktur kemaritiman. Agar Indonesia tidak lagi menghamburkan devisa rata-rata US$ 14 miliar/tahun untuk membayar armada pelayaran asing. Sekitar 97% dari total barang dan komoditas yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia, diangkut oleh kapal-kapal asing dan sekitar 55% dari total barang dan komoditas yang ditransportasikan antar pulau di perairan laut Indonesia juga diangkut oleh kapal-kapal asing.
Dengan potensi total muatan nasional 502 juta ton per tahun (200 juta ton batubara; 55 juta ton crude oil; 60 juta ton CPO; 7 juta ton produk perikanan; 8 juta ton LNG; 2 juta ton LPG; 120 juta ton containers dan 50 juta ton general cargo), melalui pendekatan cluster maritime kita bisa meraup devisa perhubungan laut US$ 15 miliar setiap tahun-nya (IMPC: 2008).
ADVERTISEMENT
Untuk dapat melayani kebutuhan angkutan muatan sebesar itu, diperlukan sekitar 650 kapal tambahan, dengan total investasi sebesar US$ 5 miliar. Selain meningkatkan pendapatan negara, cluster maritime juga menciptakan lapangan kerja baru sedikitnya 1 juta orang, membangkitkan sejumlah multiplier effects, mendongkrak daya saing ekonomi nasional, juga dapat mempercepat pembentukan 24 pelabuhan hub port. Dari 114 pelabuhan umum yang kita miliki saat ini, tidak satupun memenuhi standar pelayanan internasional (Lasabuda, 2013).
Lebih dari itu, Indonesia harus terus melakukan kerjasama dengan negara-negara lain sebagai upaya pemenuhan cita-cita dan pelaksanaan agenda pembangunan poros maritim dunia. Tidak hanya mengandalkan kemampuan bertempur dengan sokongan alutsista mahir dari seluruh matra. Namun kemampuan lobbying, kemampuan menyusun kerja sama kemitraan maritim baik bilateral maupun multilateral perlu terus untuk diupayakan. Layaknya pembangunan tol laut yang juga sejalan dengan usulan Presiden China, Xi Jinping, untuk membangun kembali konektivitas pelayaran Jalur Sutra. Jalur tersebut nantinya akan menghubungkan Afrika, Hindia, hingga Asia Timur. Pintu masuk penting dari jalur tersebut ada di Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Pulau Wetar.
ADVERTISEMENT
Sumber Video: Kompas.com
selain komunikasi dan kerjasama bilateral, penting pula untuk menjalin kerjasama multilateral. Salah satu forum yang baru-baru ini dihadiri Presiden Jokowi adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 Indian Ocean Rim Association (IORA) Leaders Summit 2017 di Jakarta (5-7/4/2017).
"KTT kali ini merupakan tonggak pembaruan komitmen negara-negara anggota IORA untuk mengintensifkan kerja sama IORA. Semua pemimpin menyadari tantangan yang dihadapi saat ini, semua pemimpin menyadari mengenai potensi yang dimiliki oleh negara-negara IORA," tutur Jokowi dalam pidatonya di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Ada 6 poin yang terdapat dalam Jakarta Concord. Jokowi dan para perwakilan negara lainnya telah menandatangani kesepakatan itu. Berikut keenam poin Jakarta Concord dikutip dari detik.com: 1) Meneguhkan komitmen memajukan keamanan dan keselamatan maritim; 2) Meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi; 3) Memajukan pengembangan dan pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab; 4) Memperkuat pengelolaan risiko bencana; 5) Memperkuat kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan; dan 6) Memajukan kerja sama di bidang pariwisata dan kebudayaan.
ADVERTISEMENT
"Selain 6 kerja sama tersebut, para pemimpin IORA juga mendorong IORA untuk memperkokoh kerja sama tiga isu lainnya, yaitu blue economy, woman empowerment, dan demokrasi tata pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, serta hak asasi manusia," tutur Jokowi.
Sumber Gambar: tnial.mil.id
Semakin terbukanya hubungan lintas negara, perlindungan terhadap kepentingan nasional Indonesia perlu mendapat perhatian lebih pula. Stabilitas keamanan dipastikan sangat perlu adanya sokongan dan penguatan TNI. Peningkatan kekuatan militer seluruh matra tentu penting untuk mencapai kemampuan pertahanan yang disegani. Setidaknya untuk menggapai harapan sebagai Poros Maritim Dunia, peran TNI AL perlu menjadi perhatian lebih pemerintahan Jokowi dengan penguatan personil dan peremajaan alutsista canggih. Lebih daripada itu perlu adanya sinergi aktif dari kalangan TNI baik matra laut, udara, dan darat.
ADVERTISEMENT
Walau hakikatnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah selayaknya memiliki kekuatan pengawal di lautan yang berfungsi sebagai penghubung, pemersatu, dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan jalesveva jayamahe bisa diterjemahkan sebagai postur kekuatan TNI AL yang kuat, besar dan profesional. Tetapi seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga kedaulatan NKRI, terkhusus TNI, POLRI, Bakamla, Pengawas PNS (PSDKP).
Selamat Hari Maritim Nasional Ke-72.