Dialog 2+2 China-Indonesia: Strategi Hegemoni di Balik Kerjasama

Dialog 2+2 China-Indonesia (21/4/2025) (Sumber: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2025)

Artikel ini akan mendiskusikan isu dialog 2+2 antara China dan Indonesia yang telah dilaksanakan pada 21 April 2025, sebuah mekanisme konsultasi tingkat tinggi yang melibatkan menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari kedua negara secara bersamaan.¹

Format eksklusif ini jarang ditawarkan China kepada negara berkembang, sehingga kehadiran Indonesia menandakan peningkatan status dalam hierarki mitra strategis China di kawasan. Dialog ini dikemas sebagai upaya memperkuat kerjasama maritim, meningkatkan komunikasi keamanan, dan membangun mekanisme manajemen krisis di tengah dinamika Indo-Pasifik yang kompleks.² Penulis berpandangan bahwa di balik tujuan teknis tersebut, dialog 2+2 sesungguhnya merupakan instrumen geopolitik China untuk melembagakan pengaruh hegemoninya atas Indonesia dan mengamankan kepentingan strategis jangka panjang di Asia Tenggara dengan cara yang halus namun sistematis. Untuk itu, penulis akan memusatkan fokus pada tiga argumen utama, yaitu timing dan selektivitas dialog sebagai respons terhadap tekanan geopolitik China, agenda maritim sebagai kamuflase kepentingan teritorial, dan dilema strategis Indonesia dalam menjaga kemandirian politik di tengah kompetisi kekuatan besar.

Dialog 2+2 China-Indonesia dapat dipahami melalui konsep asymmetric interdependence atau ketergantungan tidak seimbang dalam hubungan internasional. Konsep ini menjelaskan bagaimana negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih besar dapat memanfaatkan ketergantungan negara lain untuk mendapatkan pengaruh strategis yang tidak proporsional.³ Dalam konteks China-Indonesia, ketergantungan Indonesia pada investasi, akses pasar, dan transfer teknologi dari China menciptakan leverage politik yang memungkinkan China membentuk perilaku strategis Indonesia tanpa menggunakan paksaan militer langsung. Mekanisme dialog 2+2 berfungsi sebagai instrumen untuk melembagakan dan memperdalam asymmetric interdependence ini, dimana kerjasama keamanan dikaitkan dengan insentif ekonomi sehingga resistensi Indonesia terhadap kepentingan China menjadi lebih mahal secara ekonomi dan politik.

Waktu pelaksanaan dialog 2+2 dipilih secara strategis ketika China menghadapi tekanan geopolitik yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik. China mengalami isolasi bertahap akibat ekspansi jaringan keamanan Amerika Serikat, termasuk penguatan Quad dan AUKUS yang semakin aktif di Asia Tenggara. Indonesia sebagai ekonomi terbesar ASEAN dan negara yang mengendalikan jalur laut vital memiliki kapasitas besar untuk membentuk orientasi keamanan kawasan.² Dengan melembagakan dialog eksklusif ini, China tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga mengirim sinyal bahwa China masih menjadi kekuatan dominan yang dapat menawarkan insentif strategis khusus kepada mitra pilihannya.

Selektivitas China dalam menawarkan format 2+2 mengungkapkan hierarki prioritas strategis yang jelas dan terukur. Mekanisme ini sebelumnya hanya diberikan kepada mitra pentingnya seperti Rusia yang merefleksikan nilai strategis penting yang ditempatkan China pada relasi tersebut.² Dengan menempatkan Indonesia dalam kategori yang sama, China secara implisit mengakui bahwa orientasi Indonesia akan menentukan keberhasilan proyeksi kekuatan China di Asia Tenggara. Dialog yang terlembagakan ini menciptakan struktur yang mengikat kedua negara dalam komunikasi dan koordinasi yang dapat diprediksi, sehingga menormalisasi kehadiran China dalam pertimbangan keamanan Indonesia dan memperdalam asymmetric interdependence antara kedua negara.

Agenda kerjasama maritim yang menjadi inti dialog 2+2 sesungguhnya menutupi kepentingan teritorial China yang lebih fundamental dan kontroversial. Kawasan Natuna menjadi titik pertemuan antara klaim nine-dash line China dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, menciptakan potensi konflik yang terus mengintai hubungan kedua negara. Penolakan konsisten Indonesia terhadap klaim maritim ekspansif China memiliki pengaruh besar terhadap persepsi regional tentang perilaku China di Laut China Selatan.⁴ Dengan membingkai kerjasama maritim sebagai mekanisme stabilisasi, China berupaya meredam resistensi Indonesia dan mencegahnya mengadopsi posisi yang lebih tegas atau menjalin aliansi keamanan lebih erat dengan Amerika Serikat.

China tidak berupaya menyelesaikan sengketa maritim melalui dialog ini, melainkan menciptakan narasi bahwa mekanisme bilateral sudah memadai untuk mengelola ketegangan tanpa perlu internasionalisasi isu. Pendekatan ini membantu kepentingan China untuk menghindari tekanan internasional dan multilateral atas perilaku maritimnya yang ekspansif dan melanggar hukum laut internasional. Partisipasi Indonesia dalam dialog ini menciptakan ambiguitas dimana China dapat mengklaim Indonesia sebagai mitra yang mengakui legitimasi pendekatan bilateral China. Ambiguitas inilah yang memberikan China ruang manuver luas untuk terus mengkonsolidasikan kontrolnya di Laut China Selatan meskipun Indonesia secara publik tetap menolak klaim nine-dash line.

Keterkaitan antara kerjasama keamanan dan insentif ekonomi dalam dialog 2+2 menunjukkan operasionalisasi asymmetric interdependence dalam praktik kebijakan luar negeri China. China mengintegrasikan agenda pertahanan dengan diplomasi ekonomi dalam narasi bahwa kepercayaan strategis akan menghasilkan manfaat material berupa investasi, akses pasar, dan transfer teknologi.⁵ Dengan mengaitkan diskusi maritim dengan rantai pasok, investasi infrastruktur, dan kerjasama energi, China menciptakan persepsi bahwa resistensi Indonesia terhadap kepentingan China dapat berdampak negatif pada aliran investasi dan kerjasama ekonomi. Format 2+2 berfungsi sebagai platform yang menormalisasi hubungan transaksional antara kepatuhan strategis dan keuntungan ekonomi, sebuah pola yang telah China terapkan di berbagai kawasan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Dialog 2+2 menempatkan Indonesia dalam dilema yang merupakan konsekuensi langsung dari asymmetric interdependence dengan China. Indonesia menginginkan manfaat dari kerjasama dengan China seperti investasi masif, akses pasar yang luas, dan transfer teknologi tanpa mengorbankan prinsip non-blok yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia sejak era Soekarno. Mekanisme yang terlembagakan seperti dialog 2+2 menciptakan ekspektasi koordinasi yang lebih erat dan dapat memberikan persepsi kepada kekuatan besar lainnya bahwa Indonesia bergeser ke dalam orbit strategis China. Persepsi ini beresiko karena dapat memicu respons negatif dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India yang memandang Indonesia sebagai aktor kunci dalam menjaga Indo-Pasifik yang terbuka, seimbang, dan tidak didominasi oleh satu kekuatan.⁶

Risiko terkikisnya kemandirian strategis Indonesia semakin nyata ketika dialog 2+2 menciptakan struktur komunikasi yang mengikat Indonesia untuk berkonsultasi dengan China sebelum mengambil keputusan strategis sensitif. Interdependensi yang terbangun melalui mekanisme ini dapat membatasi ruang gerak diplomatik Indonesia dalam merespons perilaku agresif China di Laut China Selatan atau dalam memperkuat kerjasama keamanan dengan negara demokrasi Indo-Pasifik.⁷ Kemudian, dialog ini berpotensi mengubah dinamika hubungan antar negara ASEAN dengan China, dimana negara anggota lainnya mungkin terdorong mengejar format serupa demi keuntungan ekonomi atau justru mencurigai Indonesia telah membangun hubungan istimewa yang melemahkan solidaritas ASEAN. Dalam kedua skenario, China mencapai tujuan strategisnya yaitu melemahkan kesatuan ASEAN dan mengurangi efektivitas kawasan dalam merespons secara kolektif terhadap ekspansi maritim China yang semakin agresif.

Ketiga argumen di atas, yaitu timing dan selektivitas dialog sebagai respons strategis China terhadap tekanan geopolitik, agenda maritim sebagai kamuflase kepentingan teritorial yang lebih dalam, dan dilema kemandirian strategis Indonesia, telah menunjukkan bahwa dialog 2+2 merupakan manifestasi dari asymmetric interdependence yang dimanfaatkan China sebagai instrumen geopolitik. Dialog 2+2 China-Indonesia tahun 2025 bukan sekadar peningkatan mekanisme diplomatik, melainkan refleksi dari strategi China yang lebih luas untuk melembagakan pengaruhnya, membentuk persepsi regional, dan mengamankan kepentingan jangka panjang di tengah kompetisi Indo-Pasifik yang semakin intens. Indonesia harus melakukan penyesuaian dalam partisipasinya secara selektif atau mempertahankan kontrol penuhnya, memastikan bahwa keterlibatan dengan China tidak dimaknai sebagai keselarasan strategis yang akan membatasi ruang gerak diplomatik dan mengikis posisi Indonesia sebagai aktor penengah di kawasan.

Referensi:

¹Indonesian National Police. (2025, April 21). Indonesia, China hold first 2+2 ministerial meeting in Beijing. INP. https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-china-hold-first-22-ministerial-meeting-in-beijing

²Nan, H. (2025, April 25). China’s first 2+2 with Indonesia: A symbolic shift in diplomatic strategy. The Diplomat. https://thediplomat.com/2025/04/chinas-first-22-with-indonesia-a-symbolic-shift-in-diplomatic-strategy

³Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). Power and interdependence: World politics in transition. Boston: Little, Brown and Company.

⁴Syailendra, E. A. (2024, November 27). Understanding Indonesia’s gambit with China in the Natuna Islands. The Maritime Executive. https://maritime-executive.com/editorials/understanding-indonesia-s-gambit-with-china-in-the-natuna-islands

⁵Simanjuntak, U. & Hasjanah K. (2025, April 17). 75 years of Indonesia–China relations: Promoting new partnership to accelerate energy transition and green growth. IESR. https://iesr.or.id/en/75-years-of-indonesia-china-relations-promoting-new-partnership-to-accelerate-energy-transition-and-green-growth

⁶Agastia I. G. B. D. (2020). Understanding Indonesia's role in the ‘ASEAN Outlook on the Indo-Pacific’: A role theory approach. Asia Pac Policy Stud, 7(3), 293–305. https://doi.org/10.1002/app5.308

⁷Rakhmat, M. Z. (2024, August 16). The China–Indonesia 2+2 dialogue: A diplomatic milestone or a new set of challenges?. The China Global South Project. https://chinaglobalsouth.com/analysis/the-china-indonesia-22-dialogue-a-diplomatic-milestone-or-a-new-set-of-challenges/