Krisis ECOWAS dan Bayangan Gelap atas Integrasi Afrika

Ilustrasi benua Afrika. Foto: Alexander Lukatskiy/Shutterstock

Pada 29 Januari 2025, tiga negara Afrika Barat secara resmi keluar dari Economic Community of West African States (ECOWAS), blok regional yang sudah berdiri sejak 1975. Burkina Faso, Mali, dan Niger, ketiganya terletak di kawasan Sahel, sabuk semi-gersang yang membentang di tengah benua Afrika dan selama bertahun-tahun menjadi pusat krisis keamanan, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Kepergian mereka bukan sekadar urusan administratif, melainkan sinyal bahwa proyek integrasi Afrika Barat sedang menghadapi ujian paling berat dalam sejarahnya, dan dampaknya tidak berhenti di kawasan Sahel saja.

Kawasan Sahel sendiri sudah lama menjadi perhatian dunia. Letaknya yang terkurung daratan, jauh dari pelabuhan dan pusat ekonomi pesisir, membuat negara-negara di sini sangat bergantung pada kerja sama regional untuk bisa berfungsi secara ekonomi. Di atas itu, sejak awal 2010-an, gelombang terorisme yang dipicu oleh kelompok-kelompok bersenjata berafiliasi Al-Qaeda dan ISIS menyebar cepat dari Libya dan Mali ke seluruh kawasan. Pemerintah sipil yang lemah satu per satu jatuh, digantikan oleh junta militer yang menjanjikan ketertiban tapi belum tentu membawanya. Burkina Faso, Mali, dan Niger semuanya mengalami kudeta militer dalam rentang 2020 hingga 2023, dan ketiganya kemudian membentuk aliansi sendiri yang disebut Alliance of Sahel States (AES) sebagai alternatif dari ECOWAS.

Skala kehilangan yang ditinggalkan ketiganya cukup serius untuk diperhatikan. Bersama-sama, mereka menyumbang 54,35% dari total luas wilayah ECOWAS, 17,4% dari populasi, dan sekitar 10% dari PDB blok tersebut. ECOWAS kini secara geografis tidak utuh, dan itu punya konsekuensi nyata terhadap konektivitas kawasan, mulai dari jalur perdagangan darat hingga pergerakan bebas manusia yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan blok ini.

Tentu ada yang berpendapat bahwa keluarnya tiga negara ini adalah bentuk penegasan kedaulatan, respons terhadap dominasi Prancis, dan ekspresi frustrasi yang wajar atas ketidakmampuan ECOWAS mengatasi krisis keamanan di Sahel. Argumen itu tidak sepenuhnya salah. ECOWAS memang terbukti lambat dan gagap dalam menangani ancaman terorisme di kawasan, dan pendekatan sanksi yang keras justru memperburuk keadaan alih-alih mendorong dialog. Tapi mengakui kegagalan ECOWAS tidak berarti menerima begitu saja bahwa perpecahan ini adalah jalan keluar yang tepat untuk Afrika.

Dampak terbesar dari keluarnya AES justru dirasakan oleh rakyat biasa di ketiga negara tersebut. Burkina Faso, Mali, dan Niger adalah negara terkurung daratan yang ekonominya sangat bergantung pada perdagangan lintas batas dengan negara-negara pesisir. Hampir dua pertiga dari pergerakan ternak di Afrika Barat melintasi perbatasan internasional, biasanya dari wilayah Sahel menuju pasar besar di selatan seperti Abidjan. Tanpa keanggotaan penuh di ECOWAS, akses ke pelabuhan dan pasar pesisir menjadi lebih mahal dan lebih sulit. Blok AES sendiri tidak bisa menggantikan fungsi itu karena ketiga anggotanya menghadapi masalah struktural yang sama.

Situasi keamanan pun tidak membaik setelah perpecahan ini. Data dari WANEP menunjukkan bahwa antara Januari hingga Agustus 2024, lebih dari 673 serangan bersenjata tercatat di Mali, Burkina Faso, dan Niger. Global Terrorism Index 2024 bahkan menyebutkan bahwa titik terpanas terorisme global kini telah bergeser ke wilayah Sahel, yang menyumbang lebih dari separuh kematian akibat terorisme di seluruh dunia. Klaim bahwa keluar dari ECOWAS akan memberi ketiga negara ini kendali penuh atas keamanan mereka tampaknya tidak terbukti. Justru sebaliknya, terputus dari mekanisme keamanan regional membuat mereka lebih rentan, bukan lebih kuat.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampak jangka panjangnya terhadap agenda integrasi Afrika secara keseluruhan. Perpecahan ini berpotensi mengganggu jalannya African Continental Free Trade Area (AfCFTA) dan mempertanyakan apakah komunitas ekonomi regional masih bisa menjadi fondasi bagi persatuan benua yang lebih besar. Uni Afrika sendiri sudah menyuarakan kekhawatiran mendalam soal ini. Ketika blok sub-regional yang sudah mapan seperti ECOWAS tidak mampu mempertahankan keutuhannya, sulit membayangkan bagaimana integrasi di tingkat benua bisa berjalan mulus.

Ada pola yang perlu dicermati di sini. Setiap kali sebuah negara memilih keluar dari mekanisme regional karena merasa tidak diuntungkan atau tidak didengar, pesan yang tersampaikan kepada negara lain adalah bahwa keluar adalah pilihan yang tersedia dan sah. Sikap keras ECOWAS terhadap negara-negara AES pun sudah mulai melunak di antara anggota yang tersisa, tanda bahwa blok ini kesulitan mempertahankan sikap bersama yang konsisten. Kalau konsistensi itu tidak bisa dijaga, wibawa ECOWAS sebagai penjaga demokrasi dan integrasi regional akan terus terkikis.

Memang benar bahwa ECOWAS masih punya banyak yang harus dibenahi. Sanksi yang terlalu cepat dijatuhkan tanpa diplomasi yang memadai, kurangnya keterlibatan dengan masyarakat sipil, dan kegagalan merespons kebutuhan nyata rakyat Sahel adalah masalah yang harus diakui dan diperbaiki. Tapi solusinya bukan dengan membiarkan perpecahan ini menjadi permanen. Mediator baru sudah ditunjuk, Ghana sudah mulai membangun kembali komunikasi dengan negara-negara AES, dan desakan dari dalam untuk berubah semakin kuat. Semua itu menunjukkan bahwa jalan dialog masih terbuka.

Pada akhirnya, krisis ini bukan hanya soal ECOWAS. Pertanyaannya lebih besar dari itu, yaitu apakah Afrika mau serius dengan cita-citanya sendiri untuk menjadi benua yang terintegrasi dan berdaulat secara kolektif. Sebuah Afrika yang terpecah ke dalam blok-blok kecil yang saling bersaing justru lebih mudah diintervensi oleh kekuatan luar, baik itu mantan penjajah maupun pemain baru seperti Rusia. Ironi terbesar dari narasi kedaulatan yang diusung oleh junta Sahel adalah bahwa perpecahan yang mereka ciptakan justru membuka celah yang lebih lebar bagi kepentingan asing untuk masuk, bukan menutupnya.