ASEAN Way di Tengah Kabut: Mengurai Batas Kedaulatan, Hak Warga, dan Tanggung Jawab Hukum

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Sarah Novianti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Setiap musim kemarau, Asia Tenggara seperti dipaksa menonton film yang sama, memperlihatkan betapa lambannya pendekatan ASEAN Way saat dihadapkan pada bencana kabut asap lintas batas. Titik api menyala di Sumatra dan Kalimantan, langit Singapura dan Semenanjung Malaysia memudar, lalu para pejabat saling bertukar pernyataan diplomatik. Tahun ini ceritanya lebih berat. Sekretariat ASEAN, sebagai kantor interim pusat koordinasi asap lintas batas, menaikkan status regional ke Siaga 3 pada 26 Agustus 2026. Di Sarawak, sekolah-sekolah terpaksa ditutup, sementara pada Oktober, kualitas udara Singapura menyentuh rekor terburuk sejak 2015. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) bahkan menilai kejadian ini sebagai salah satu yang terparah bagi Singapura, Malaysia, dan Filipina.
Di tengah krisis berulang ini, pertanyaan yang mendesak bukan lagi sekadar "siapa yang salah". Pertanyaan hukum dan tata kelola yang jauh lebih mendasar adalah: bagaimana tanggung jawab hukum atas perlindungan lingkungan dibagi secara adil antara negara, korporasi, dan masyarakat, baik di dalam maupun di luar batas yurisdiksi nasional?
Hukumnya Terang, Dimensinya Berlapis
Secara normatif, fondasi hukum lingkungan internasional sebenarnya sudah terang. Sejak arbitrase Trail Smelter antara Amerika Serikat dan Kanada (1941), hukum internasional menegaskan bahwa suatu negara tidak boleh membiarkan wilayahnya digunakan sehingga menimbulkan kerugian serius terhadap wilayah negara lain. Gagasan ini mengkristal dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992. Dalam kasus Pulp Mills (Argentina v. Uruguay, 2010), Mahkamah Internasional (ICJ) mempertegas dimensi proseduralnya: negara wajib bertindak dengan uji tuntas (due diligence), melakukan analisis dampak lingkungan, memberi notifikasi, dan berkonsultasi. Pendapat penasihat ICJ terkait kewajiban iklim (Juli 2025) kian mengukuhkan bahwa kewajiban lingkungan bersumber dari perjanjian sekaligus hukum kebiasaan internasional.
Namun, kewajiban negara tidak berhenti saat asap menyeberangi perbatasan. Terdapat dua dimensi kewajiban yang saling bertaut. Pertama, kewajiban dalam yurisdiksi nasional. Indonesia berdaulat mengelola hutan dan gambutnya, tetapi kedaulatan itu melekat dengan kewajiban domestik untuk mencegah kebakaran sejak risiko terdeteksi, mengawasi pemegang konsesi, menegakkan hukum, memulihkan ekosistem, dan membuka akses informasi. Kedua, kewajiban terkait dampak lintas batas (transboundary environmental impacts). Berbeda dengan pencemaran di kawasan luar yurisdiksi nasional seperti laut lepas, kabut asap Asia Tenggara adalah pencemaran lintas batas dari aktivitas di dalam yurisdiksi satu negara yang merugikan wilayah negara tetangga.
Bukan Sekadar Urusan Antarnegara, Melainkan Hak Asasi Manusia
Melihat kabut asap semata-mata sebagai sengketa diplomatik antara Jakarta, Singapura, dan Kuala Lumpur membuat kita melupakan korban utamanya: warga negara di kedua sisi perbatasan. Karhutla dan pencemaran udara adalah persoalan hak asasi manusia yang nyata.
Melalui Resolusi 76/300 tahun 2022, Majelis Umum PBB telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia. Ketika kabut asap pekat menyelimuti Riau, Kalimantan Tengah, Sarawak, hingga Singapura, hak tersebut terampas bersamaan dengan hak atas kesehatan dan hak atas kehidupan—terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Selain itu, masyarakat berhak atas informasi yang akurat mengenai kualitas udara dan sumber api, hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan, serta hak atas pemulihan (right to remedy) berupa kompensasi dan rehabilitasi lingkungan. Pertanyaan hukumnya pun bergeser: bukan hanya apakah negara melanggar kewajiban terhadap tetangganya, melainkan apakah negara telah melindungi hak warganya sendiri.
Membedah Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)
Di sinilah publik sering terjebak pada penyederhanaan: ketika asap dari Sumatra sampai ke Singapura, Indonesia dianggap otomatis bersalah secara hukum internasional. Dalam hukum internasional—sebagaimana dikodifikasikan dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001 oleh Komisi Hukum Internasional (ILC)—kita harus membedakan tiga lapis konsep: kewajiban negara (state obligation), pelanggaran kewajiban (breach), dan tanggung jawab negara (state responsibility).
Terjadinya kebakaran di wilayah Indonesia tidak serta-merta melahirkan tanggung jawab internasional bagi negara. Tanggung jawab negara baru timbul apabila terdapat tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya. Tindakan perusahaan pembakar lahan memang tidak otomatis menjadi tindakan negara.
Namun, negara dapat dimintai pertanggungjawaban internasional jika terbukti gagal menjalankan kewajiban due diligence—misalnya, mengetahui risiko kebakaran di lahan konsesi, tetapi abai melakukan pengawasan, membiarkan perizinan bermasalah, atau gagal menegakkan hukum ketika titik api muncul.
Melampaui Negara: Akuntabilitas Korporasi dan Peran Warga
Tata kelola lingkungan kontemporer menuntut pembagian tanggung jawab yang menjangkau aktor non-negara. Pertama, korporasi. Dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011), perusahaan memiliki tanggung jawab independen untuk menghormati HAM dan lingkungan, meskipun instrumen ini bukan perjanjian yang mengikat negara secara langsung. Kewajiban perusahaan untuk melakukan environmental due diligence di seluruh rantai pasok sawit dan bubur kertas, mencegah pembakaran, serta memulihkan kerusakan harus dikunci melalui hukum nasional dan standar kepatuhan yang ketat.
Kedua, organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti Greenpeace Indonesia dan Malaysia. Mereka bukan sekadar pengkritik pemerintah, melainkan pilar pengawasan independen yang melakukan investigasi lapangan, menyediakan data pembanding, dan mengadvokasi keadilan bagi korban lintas batas. Ketiga, masyarakat lokal dan masyarakat adat. Kelompok inilah yang paling pertama menghirup asap sekaligus menjadi garda terdepan pencegahan melalui patroli berbasis komunitas, pembasahan gambut, dan pengelolaan lahan tanpa bakar.
Yurisdiksi Ekstrateritorial dan ASEAN Way yang Diuji
Di tingkat kawasan, Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (AATHP) yang diratifikasi Indonesia lewat UU No. 26 Tahun 2014 masih terbelenggu oleh ASEAN Way—konsensus, non-intervensi, dan penghindaran konfrontasi. Akibatnya, AATHP tidak memiliki mekanisme sanksi, pusat koordinasinya masih berstatus interim, dan skema pendanaan bersama seperti Dana Kabut Asap Berkelanjutan yang diusulkan Malaysia masih menunggu pembahasan di Konferensi Para Pihak.
Kekosongan penegakan regional ini mendorong bergesernya pendekatan ke jalur bilateral dan hukum domestik berjangkauan ekstrateritorial. Pada 27 Oktober 2026, Indonesia dan Singapura membentuk Joint Task Force on Strengthening Business Responsibilities untuk pertukaran intelijen keuangan dan pengumpulan bukti lintas batas, sementara Presiden Prabowo menyampaikan bahwa 104 perusahaan tengah ditindak di dalam negeri. Di sisi lain, Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura menggunakan Transboundary Haze Pollution Act 2014—yang baru diamendemen awal November 2026—untuk menindak perusahaan yang beroperasi di luar negeri namun menyebabkan asap di Singapura.
Langkah Singapura ini memunculkan dinamika menarik dalam hubungan internasional: ketegangan antara kedaulatan teritorial dan yurisdiksi ekstrateritorial. Secara hukum internasional, negara memiliki tiga jenis kewenangan yurisdiksi: prescriptive (membuat aturan), adjudicative (mengadili), dan enforcement (menegakkan hukum secara fisik). Singapura dapat mengklaim yurisdiksi preskriptif dan ajudikatif atas dampak asap yang masuk ke wilayahnya (effects doctrine), tetapi ia sama sekali tidak memiliki yurisdiksi penegakan (enforcement jurisdiction) untuk menangkap, menyita, atau menyidik langsung di wilayah Indonesia tanpa persetujuan dan kerja sama resmi dari Jakarta. Oleh karena itu, kerja sama penegakan hukum terhadap korporasi lintas negara jauh lebih produktif ketimbang saling menghakimi antarnegara.
Memberi Gigi pada Tata Kelola Kawasan
Agar musim kemarau tahun depan tidak kembali memaksa kita menulis ratapan yang sama, ASEAN Way perlu diberi gigi tanpa harus meruntuhkan semangat kerja samanya. Pertama, perkuat Protokol AATHP dan Pusat Koordinasi. ASEAN memerlukan protokol tambahan yang mengatur standar verifikasi titik api, kewajiban pelaporan yang mengikat, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pusat koordinasi pengendalian asap di Indonesia juga harus segera dipermanenkan dengan mandat dan anggaran penuh.
Kedua, operasionalkan dana bersama untuk pencegahan. Dana Kabut Asap Berkelanjutan harus dikelola secara transparan dari kontribusi negara anggota, denda korporasi, dan pemulihan aset. Prioritasnya jelas: pembasahan gambut, insentif desa bebas api, dan dukungan bagi masyarakat lokal.
Ketiga, harmonisasi Penegakan hukum korporasi dan rantai pasok: Satgas bilateral Indonesia–Singapura patut diperluas ke tingkat ASEAN dengan protokol bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) yang menghormati batas yurisdiksi masing-masing. Penegakan harus menyasar perusahaan induk dan rantai pasok global agar tidak ada korporasi yang bersembunyi di balik struktur kepemilikan lintas negara.
Keempat, keterbukaan data dan pemulihan korban: Peta konsesi, data satelit titik api secara real-time, serta audit kepatuhan perusahaan wajib dibuka ke publik sebagai wujud pemenuhan hak atas informasi. Pada saat yang sama, mekanisme kompensasi bagi warga terdampak dan pemulihan ekosistem harus menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan hukum.
Hukum lingkungan internasional tidak pernah kekurangan prinsip. Yang sering absen adalah keberanian politik untuk mengubah prinsip menjadi tanggung jawab hukum yang bisa ditagih—baik kepada negara yang lalai mengawasi, maupun korporasi yang mengeruk untung dari lahan yang terbakar. Asap tidak membawa paspor, dan keadilan ekologis pun tidak semestinya berhenti di garis perbatasan.
