Konten dari Pengguna

Diplomasi Iklim di Persimpangan: Membaca Pidato Hashim di COP 31 Lewat Lensa Hubungan Internasional

Sarah Novianti

Sarah Novianti

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Sarah Novianti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo berpidato dalam segmen tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, 9 November 2026. (Foto: 350.org)
zoom-in-whitePerbesar
Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo berpidato dalam segmen tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, 9 November 2026. (Foto: 350.org)

Di atas panggung Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP 31) di Antalya, Turki, November 2026, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo tampil membawa pesan ambisius namun memicu perdebatan. Dalam pidatonya saat membuka Paviliun Indonesia pada 9 November dan di KTT Para Pemimpin pada 12 November 2026, ia membingkai Indonesia sebagai negara solusi iklim yang pragmatis, mengejar pertumbuhan ekonomi sambil berjanji tidak membuka hutan primer untuk swasembada pangan, melindungi gambut dan mangrove lewat FOLU Net Sink 2030, memajukan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, serta menargetkan net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional (HI), kontradiksi antara pidato di mimbar global dan praktik kebijakan domestik semacam ini bukanlah anomali yang berdiri sendiri. Fenomena ini dapat dibedah secara jernih menggunakan tiga kerangka analisis utama dalam studi HI.

Permainan Dua Level (Two-Level Games) dan Jerat Oligarki

Pertama, kerangka Two-Level Games yang diperkenalkan oleh Robert Putnam (1988) menjelaskan bahwa seorang negosiator atau utusan negara selalu bermain di dua papan catur sekaligus: papan internasional (Level I) dan papan domestik (Level II). Keberhasilan diplomasi tidak hanya diukur dari tepuk tangan di forum global, tetapi dari seberapa besar kesepakatan tersebut memiliki "ruang menang" (win-set) di dalam negeri.

Di Antalya (Level I), Hashim memproyeksikan citra negara yang patuh pada norma iklim global demi mengamankan legitimasi internasional, investasi hijau, dan akses pendanaan karbon. Namun, di papan domestik (Level II), win-set kebijakan iklim Indonesia justru menyempit akibat tarik-menarik kepentingan politik-ekonomi. Program hilirisasi berbasis PLTU batu bara captive, ambisi biodiesel sawit, dan proyek cetak sawah raksasa ditopang oleh koalisi bisnis ekstraktif yang memiliki akses kuat di lingkar kekuasaan. Ketika aktor-aktor oligarki di sektor tambang, sawit, dan energi fosil ikut menentukan arah kebijakan domestik, janji moratorium pembukaan hutan primer dan transisi energi bersih pun tersandera oleh kalkulasi keuntungan ekonomi jangka pendek.

Rasionalitas Ekstraktif dan Greenwashing Diplomatik

Kedua, dari perspektif Realisme dan Ekonomi Politik Internasional (EPI), negara sering kali memperlakukan isu lingkungan bukan sebagai komitmen normatif yang mutlak, melainkan sebagai instrumen untuk memaksimalkan kepentingan nasional (national interest) dan keamanan energi. Dalam pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan diposisikan di atas perlindungan ekologis.

Pidato yang menyalahkan anomali cuaca seperti El Niño berkepanjangan sebagai pemicu utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencerminkan upaya negara menggeser tanggung jawab struktural. Padahal, sepanjang dua tahun terakhir, pemanasan global hanya bertindak sebagai akselerator; daya rusak banjir bandang, longsor, dan kabut asap 2026 justru diperparah oleh alih fungsi lahan dan degradasi gambut akibat aktivitas manusia. Dalam literatur rezim lingkungan internasional, kondisi ketika suatu negara mengadopsi bahasa dan simbol ramah lingkungan di forum multilateral tanpa mengubah struktur ekonomi ekstraktifnya di dalam negeri dikenal sebagai symbolic compliance atau greenwashing diplomatik.

Tekanan Aktor Transnasional dan Defisit Kredibilitas

Ketiga, pendekatan Konstruktivisme dan konsep Boomerang Pattern dari Margaret Keck dan Kathryn Sikkink (1998) membantu kita memahami mengapa pidato Hashim langsung mendapat perlawanan keras di Antalya. Dalam politik global kontemporer, negara tidak lagi memonopoli narasi. Jaringan advokasi transnasional—seperti kolaborasi organisasi masyarakat sipil domestik (WALHI) dengan jejaring global (350.org)—berperan memantau kesenjangan antara janji dan fakta lapangan.

Ketika saluran koreksi kebijakan di dalam negeri tersumbat oleh dominasi kepentingan oligarki dan lemahnya penegakan hukum lingkungan, kelompok masyarakat sipil membawa data empiris mengenai deforestasi, pencemaran tambang hilirisasi, dan korban bencana ekologis langsung ke panggung internasional seperti COP 31. Tekanan balik dari aktor non-negara ini menggerus kredibilitas dan soft power Indonesia di mata komunitas internasional.

Pada akhirnya, analisis Hubungan Internasional menunjukkan bahwa krisis iklim tidak bisa diselesaikan melalui retorika satu arah di konferensi tingkat tinggi. Kredibilitas diplomasi iklim Indonesia era Prabowo sangat bergantung pada keberanian melakukan sinkronisasi antara komitmen eksternal dan reformasi internal.

Pemerintah perlu memperluas win-set domestik yang pro-lingkungan dengan cara memangkas ketergantungan hilirisasi pada energi kotor, menghentikan ekspansi perkebunan sawit dan proyek pangan yang merusak ekosistem, serta memutus konflik kepentingan oligarki dalam tata kelola sumber daya alam. Tanpa pembenahan struktural di dalam negeri, pidato paling optimistis di panggung COP 31 sekalipun hanya akan menjadi gema kosong yang tenggelam oleh tangis warga korban bencana ekologis di tanah air.