Pulau Pulau dan Warga Negara yang Terlupakan

Gambar ilustrasi dibuat penulis menggunakan aplikasi Canva

Ketika kita membayangkan Indonesia, salah satu gambaran yang segera muncul di benak adalah bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Secara faktual, hal ini benar. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak keenam di dunia.

Fakta ini menunjukkan bahwa gagasan tentang Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan elemen penting dari identitas nasional kita. Ia menjadi penanda khas yang membedakan Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Kebanggaan terhadap status ini pun sering digaungkan dalam berbagai narasi nasional, mulai dari pendidikan, promosi budaya, hingga diplomasi internasional.

Sayangnya, jika dicermati lebih dalam, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan justru menghadirkan tantangan tersendiri bagi kemajuan bangsa. Membangun kohesi kebangsaan di tengah ruang geografis yang tercerai oleh lautan, yang dihuni oleh manusia-manusia dengan latar etnis, bahasa, agama, serta pengalaman historis yang beragam, adalah kerja besar yang tidak mudah diselesaikan hanya dengan slogan persatuan.

Salah satu tantangan utama bagi negara kepulauan seperti Indonesia adalah pemerataan pembangunan. Selama ini, bentuk kepulauan cenderung dipahami semata sebagai realitas geografis, bukan sebagai basis pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik. Akibatnya, muncul ketimpangan pembangunan di antara pulau-pulau yang ada.

Hingga hari ini, pembangunan di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau-pulau tertentu, terutama Pulau Jawa. Sementara itu, masyarakat di banyak pulau lainnya kerap luput dari perhatian negara. Padahal, sebagai sesama warga negara Indonesia, mereka seharusnya memiliki hak yang sama. Namun dalam kenyataannya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan informasi sering kali jauh dari jangkauan mereka.

Ketimpangan semacam ini mudah dikenali, salah satunya dalam bidang pembangunan ekonomi. Hingga kini, sebagian besar perusahaan besar masih beroperasi di Pulau Jawa. Dampaknya, lapangan pekerjaan pun lebih banyak tersedia di sana. Akibatnya, banyak orang dari berbagai pulau di Indonesia terpaksa merantau ke Jawa demi mencari penghidupan yang lebih layak.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya lebih banyak difokuskan di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, di banyak pulau lainnya, khususnya di Indonesia Timur dan Kalimantan, fasilitas infrastruktur masih jauh dari memadai, bahkan dalam hal kebutuhan dasar seperti akses jalan atau transportasi umum.

Pembangunan di bidang pendidikan juga tidak jauh berbeda. Mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, ketimpangan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya masih sangat terasa. Banyak pulau kecil tidak memiliki sekolah menengah yang memadai, apalagi perguruan tinggi. Untuk melanjutkan pendidikan, anak-anak harus merantau jauh, dengan ongkos perjalanan yang kadang lebih mahal dari biaya pendidikannya sendiri.

Jangankan di pulau-pulau kecil, bahkan di pulau-pulau besar di luar Jawa pun, layanan pendidikan masih jauh dari setara. Di tingkat perguruan tinggi, misalnya, kampus-kampus berkualitas di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh yang berlokasi di Pulau Jawa.

Bila kita hendak mengurai lebih jauh, ada rantai panjang ketimpangan yang bisa kita sebutkan satu per satu. Ketimpangan inilah yang membuat imajinasi kita tentang Indonesia menjadi pincang. Kesatuan yang selama ini kita junjung tinggi sebagai mantra pemersatu bangsa, kerap kali justru melahirkan rasa sakit dan kekecewaan, terutama bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau yang terpinggirkan.

Ketimpangan semacam ini membentuk imajinasi tentang Indonesia sebagai pusat dan pinggiran. Pulau-pulau kecil kerap dibayangkan sebagai daerah terpencil yang jauh dari jangkauan pembangunan, sementara pulau-pulau besar, terutama Jawa, dipandang sebagai pusat kekuasaan, pendidikan, dan ekonomi.

Bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, pembagian imajiner antara pusat dan pinggiran kerap kali tidak terasa sebagai persoalan yang sensitif. Sebab mereka berada di pihak yang paling banyak mendapatkan kue pembangunan. Namun bagi masyarakat yang tinggal di luar Jawa, khususnya di pulau-pulau kecil, makna pusat dan pinggiran itu terasa nyata sebagai batas yang memisahkan sekaligus sebagai pengingat akan ketidakadilan yang terus berlangsung.

Pembangunan yang timpang antar pulau berakar dari cara kita memahami Indonesia sebagai negara kepulauan yang hanya dihayati secara deskriptif. Sering kali, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dipahami semata sebagai fakta geografis, bukan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang adil dan setara bagi seluruh wilayah.

Para pemangku kepentingan terlalu berfokus pada imajinasi tentang pulau-pulau yang jumlahnya banyak, namun kerap mengabaikan manusia-manusia Indonesia yang menghuni pulau-pulau tersebut. Mereka lupa bahwa setiap warga, di mana pun tinggal, baik di Pulau Jawa, di pulau besar, maupun di pulau terpencil, memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan negara berkewajiban untuk memenuhinya.

Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah dan pulau di Indonesia tidak akan teratasi tanpa perubahan cara pandang terhadap makna Indonesia sebagai negara kepulauan. Kita perlu membangun pemahaman baru bahwa menjadi negara kepulauan bukan sekadar soal jumlah pulau, tetapi juga soal tanggung jawab untuk memastikan keadilan bagi semua warga yang tinggal di dalamnya.

Lebih dari itu, kita perlu memaknai bahwa pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke bukan sekadar bentang geografis, melainkan ruang hidup yang membentuk identitas, harapan, dan rasa memiliki. Bila negara gagal menghadirkan keadilan di semua ruang itu, maka rasa kebangsaan yang kita banggakan perlahan bisa terkikis.

Sartana, M.A.

Peneliti Psikologi Kebangsaan dan Pengajar di Departemen Psikologi FK Universitas Andalas