Kehadiran Pemerintah Indonesia Melalui Paket Bantuan Logistik di Malaysia

Pemerintah RI terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan warga miskin dan rentan di masa pandemi COVID-19 dengan menyalurkan beragam bantuan jaring pengaman sosial untuk warga di masa pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, jangan sampai ada warga yang benar-benar membutuhkan tidak menerima bantuan sosial.

Kehadiran Pemerintah Indonesia melalui bantuan untuk warga di masa pandemi tidak hanya dirasakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkedudukan di Indonesia, tetapi juga oleh WNI yang tinggal di luar negeri. Khususnya WNI yang berada di Malaysia, wilayah di luar Indonesia yang memiliki populasi WNI paling besar.

Pada periode September 2018 – Juli 2021, saya bertugas sebagai staf di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu. Kota Kinabalu adalah ibu kota Negeri Sabah, propinsi paling timur di Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah propinsi Kalimantan Utara.

Terdapat 5 Perwakilan RI yang tersebar di seluruh wilayah Malaysia, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, KJRI Penang, KJRI Kuching, KJRI Kota Kinabalu dan Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau.

Negeri Sabah merupakan wilayah yang memiliki arti penting bagi Pemerintah Indonesia, mengingat Perwakilan RI lainnya di Malaysia memiliki wilayah kerja yang mencakup beberapa negeri (propinsi) seperti KBRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, dan KJRI Penang. Sedangkan cakupan wilayah kerja KJRI Kuching hanya di wilayah Negeri Sarawak.

Sementara di dalam satu negeri yaitu Negeri Sabah terdapat 2 Perwakilan RI, yaitu KJRI Kota Kinabalu dan KRI Tawau, mengingat kompleksitas dan intensitas permasalahan yang terdapat di wilayah perbatasan Negeri Sabah dan Kalimantan Utara.

Dalam hal ini, di Negeri Sabah terdapat pembagian wilayah kerja antara KJRI Kota Kinabalu dan KRI Tawau. Wilayah Sabah terdiri dari 5 wilayah administrasi, yaitu wilayah Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, Sandakan, dan Tawau. Wilayah kerja KJRI Kota Kinabalu meliputi 4 wilayah, yaitu Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, dan Sandakan. Sedangkan wilayah kerja KRI Tawau hanya di wilayah administrasi Tawau.

Berdasarkan data penerbitan paspor yang tercatat oleh KJRI Kota Kinabalu pada Juli 2021, terdapat 163.128 orang WNI yang tinggal secara resmi di wilayah kerja KJRI Kota Kinabalu. Meskipun demikian, total keseluruhan WNI yang tinggal di wilayah kerja KJRI Kota Kinabalu disinyalir berjumlah dua kali lipat dari data resmi.

Hingga saat ini sulit untuk diketahui secara pasti jumlah WNI yang berada di Malaysia, mengingat mayoritas dari mereka tinggal secara ilegal dan tanpa dokumen keimigrasian yang sah.

Mayoritas WNI di Negeri Sabah bekerja di sektor perkebunan terutama di perkebunan kelapa sawit yang banyak terhampar di wilayah Sabah. Selain di sektor perkebunan, WNI di Negeri Sabah juga banyak bekerja di sektor manufaktur. Sedangkan sebagian kecil diantaranya bekerja di sektor jasa dan sebagai asisten rumah tangga.

COVID-19 pertama kali terdeteksi di Malaysia pada 25 Januari 2020. Selanjutnya pada 16 Maret 2020, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akan diberlakukan di seluruh wilayah Malaysia efektif mulai tanggal 18 Maret 2020.

Tingginya kasus COVID-19 di Malaysia mulai terjadi sejak akhir September 2020. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Sabah secara signifikan pasca diselenggarakannya Pilihan Raya Negeri Sabah, telah menyebabkan Sabah menjadi Negeri dengan kasus COVID-19 tertinggi di Malaysia.

Para WNI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Negeri Sabah merupakan golongan yang sangat terdampak pandemi COVID-19, mengingat banyak dari mereka yang mendapatkan upah harian ataupun mingguan dan selama pandemi diberhentikan dari pekerjaannya atau dipotong upah/penghasilannya karena perusahaannya tidak dapat beroperasi selama pemberlakukan PKP oleh Pemerintah Malaysia.

Menindaklanjuti arahan Pusat, KJRI Kota Kinabalu membagikan bantuan logistik berupa bahan makanan pokok bagi para WNI di wilayah kerja yang membutuhkan.

Dalam memberikan bantuan kepada WNI di wilayah kerja KJRI Kota Kinabalu, prioritas diberikan kepada WNI terdampak yang termasuk ke dalam kelompok rentan, meliputi WNI yang kehilangan penghasilan khususnya pekerja harian/mingguan, WNI sakit, berusia lanjut di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak balita.

Selama pemberlakuan PKP di Malaysia, warga diimbau untuk tetap berada di rumah dan pergerakan sangat terbatas. Sehingga untuk dapat memberikan bantuan kepada para PMI, KJRI Kota Kinabalu terlebih dahulu meminta izin kepada Polis Di Raja Malaysia (PDRM) Sabah dan Pemerintah Negeri Sabah.

Dalam membagikan bantuan kepada WNI, petugas distribusi bantuan juga senantiasa didampingi oleh personil PDRM ataupun pasukan Rela (keamanan sukarela) setempat. KJRI Kota Kinabalu juga selalu memperhatikan dan menghormati ketentuan dan panduan yang telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah Malaysia, Pemerintah Negeri Sabah, dan PDRM Sabah.

DIstribusi Bantuan Logistik kepada WNI di wilayah Keningau, Sabah

Selama pandemi COVID-19, KJRI Kota Kinabalu telah membagikan lebih dari 15.000 paket bantuan logistik kepada WNI/PMI yang terdampak pandemi di seluruh wilayah kerja KJRI Kota Kinabalu di Negeri Sabah.

Komponen bantuan logistik yang diberikan oleh KJRI Kota Kinabalu terdiri dari 5 kg beras, 10 bungkus mie instan, 3 kaleng ikan sarden dan 1 botol kecil kecap manis. Bantuan yang mungkin nilainya tak seberapa, tetapi perhatian dari Presiden Jokowi terhadap rakyatnya dimanapun berada sangat dapat dirasakan oleh para WNI dan PMI di luar negeri Hal ini terus membuktikan kehadiran dan mengukuhkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperhatikan dan melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada. Bravo Indonesia!