Meredam Kebuasan Politik Identitas Melalui Media Massa dalam Menyongsong Pemilu

Ilustrasi politik identitas. Foto: Shutter Stock

Kita semua tahu, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana semua warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan kita bersama. Salah satu hal yang paling nyata dari pelaksanaan sistem demokrasi ini adalah pemilihan umum atau yang sering kita sebut sebagai pemilu.

Pemilu sendiri menjadi salah satu momen penting bagi kita—yang termasuk daftar pilih tentunya—untuk memilih pemimpin negara seperti presiden dan wakil presiden, serta pemimpin daerah seperti gubernur, wali kota, atau bupati beserta wakilnya. Selain itu, kita juga memilih anggota legislatif yang akan mewakili kita di parlemen.

Pemilu ini menjadi sarana bagi kita untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Namun, di tengah pelaksanaan sistem demokrasi, peran media massa sangat penting. Media massa berperan dalam mengawasi dan memonitor sistem pemerintahan kita.

Di negara demokrasi, media massa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Ahli-ahli seperti Gramsci dan Althusser pernah mengungkapkan bahwa media massa merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan argumen, pendapat, informasi, dan berita dari warga negara maupun pemerintah.

Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi, namun kita sering menghadapi beberapa permasalahan menjelang pemilu. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya politik identitas yang sering kali mencakup agama, ras, suku, dan perbedaan kelompok. Hal ini terjadi karena adanya polarisasi dalam komunikasi politik serta kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

Untuk mengurangi penyebaran politik identitas yang kuat dari kelompok masyarakat, kita membutuhkan peran media massa yang dapat memperkuat sistem demokrasi dan memberikan pendidikan politik. Media massa harus memberikan berita dan informasi yang terkait dengan politik di Indonesia, terutama menjelang pemilu. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi isu-isu politik dan tidak terjebak dalam politik identitas yang memecah belah.

Jadi, kawan, kita perlu menghargai dan memahami pentingnya sistem demokrasi di negara kita. Kita juga harus selalu kritis terhadap informasi yang disampaikan oleh media massa. Semoga dengan adanya peran media massa yang baik, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sadar politik dan menjaga persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Politik Identitas di Negara Demokrasi

Ilustrasi politik identitas. Foto: Shutter Stock

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut asas Pancasila. Sebagai negara demokrasi yang multikultural, Indonesia memiliki beragam perbedaan dalam hal kepercayaan, aliran, agama, suku, ras, golongan, budaya, dan bahasa di tengah masyarakatnya. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang multikultural.

Namun, sebagai negara demokrasi yang multikultural, Indonesia juga sering dihadapkan pada permasalahan politik identitas. Politik identitas ini dapat diartikan sebagai ide, gagasan, pemikiran, atau ideologi yang dianut oleh masing-masing etnis, suku, atau agama di masyarakat. Politik identitas ini berfokus pada proses membedakan diri dan berinteraksi sosial dengan budaya yang dianut oleh masyarakat.

Agnes Heller memberikan definisi politik identitas sebagai sistem kepolitikan yang menekankan perbedaan sebagai identitas pokok. Politik identitas ini seharusnya memberikan jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan perilaku toleransi. Namun, sering kali politik identitas yang berlebihan memicu tindakan intoleransi, kekerasan verbal maupun nonverbal, dan konflik antar-etnis atau antar-suku.

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan masyarakat multietnik mengalami dinamika politik yang khususnya terkait dengan politik identitas. Dinamika politik identitas ini memiliki arus yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Hal ini terlihat dalam kontroversi dan kontestasi politik menjelang pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang selalu menarik perhatian dari pemerintah, partai politik, aktivis politik, konsultan politik, dan analis politik. Terdapat persaingan yang kuat, dan sering kali label etnisitas, seperti kesukuan, kebudayaan, keagamaan, atau kedaerahaan (putra daerah/pendatang), menjadi faktor penting dalam politik identitas.

Tak jarang pula kita mendengar bahwa politik identitas juga terkait dengan politik pragmatisme, di mana tujuan akhirnya adalah mencapai keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya. Oleh karena itu, politik identitas sering kali digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu untuk meraih kemenangan dalam pemilu.

Nah, kawan, itulah beberapa hal yang terkait dengan politik identitas di Indonesia. Meskipun politik identitas ini menjadi permasalahan, kita harus tetap menjaga kebersamaan dan toleransi di tengah perbedaan yang ada. Kita semua adalah bagian dari Indonesia yang multikultural, dan penting bagi kita untuk saling menghormati dan memahami perbedaan tersebut. Dengan begitu, kita bisa membangun negara yang harmonis dan berkeadilan.

Politik Identitas Selalu Menghantui Pemilu?

Ilustrasi politik identitas. Foto: Shutter Stock

Aku ingin berbicara tentang politik identitas dan pentingnya memperkuat demokrasi serta edukasi politik melalui media massa untuk meredam kebuasan politik identitas. Kamu tahu kan, di Indonesia kita hidup dalam negara demokrasi yang multikultural, dengan beragam perbedaan seperti kepercayaan, agama, suku, ras, budaya, dan bahasa. Namun, terkadang perbedaan ini bisa menjadi sumber masalah dalam kehidupan masyarakat kita.

Politik identitas adalah sebuah fenomena yang sering muncul di tengah-tengah kita, terutama saat menyongsong pemilihan umum (pemilu). Politik identitas ini muncul ketika tiap-tiap kelompok atau golongan dalam masyarakat mengedepankan identitas etnis, agama, atau budaya mereka dalam proses politik. Tentu saja, dalam konteks demokrasi, setiap kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sistem politik.

Namun, seringkali politik identitas ini digunakan secara berlebihan dan bisa memicu sikap intoleransi, kekerasan, atau konflik antar-etnis atau antar-agama. Misalnya, saat pemilihan gubernur di DKI Jakarta pada tahun 2017, politik identitas agama menjadi isu yang memanas. Kemudian, saat pemilihan presiden pada tahun 2019, di mana pendukung kedua calon juga menggunakan sentimen agama untuk saling mengejek dan menyindir satu sama lain.

Kejadian-kejadian seperti ini memberikan tekanan psikologis dan mengganggu kehidupan kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, di pemilu selanjutnya, terutama pemilu tahun 2024, pemerintah perlu mengambil tindakan yang baik untuk menghadapi politik identitas yang berlebihan. Kita perlu memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan mencegah konflik antar-golongan masyarakat.

Salah satu cara untuk meredam politik identitas adalah melalui media massa. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap politik. Media massa dapat memberikan edukasi politik kepada masyarakat, menjelaskan mengenai sistem politik yang ada dan dampak negatif dari politik identitas yang berlebihan. Informasi yang disampaikan oleh media massa haruslah akurat, kredibel, dan kritis sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.

Selain itu, kita juga perlu memperkuat demokrasi di negara kita. Demokrasi yang kuat akan mampu menekan kebuasan politik identitas. Sebuah sistem demokrasi yang kuat adalah sistem yang mementingkan keadilan, kesejahteraan, HAM, kebaikan, dan kesetaraan bagi semua warga negara. Dengan memperkuat demokrasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan mencegah konflik antargolongan.

Kawan, di tahun 2024 nanti, saat pemilu berlangsung, mari kita semua berperan aktif dalam memperkuat demokrasi dan mengedukasi diri sendiri serta orang lain mengenai politik yang sehat dan damai. Dukung media massa yang memberikan informasi yang akurat dan kredibel. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Ingatlah bahwa kita adalah satu bangsa yang beragam, dan keberagaman ini adalah kekayaan kita. Mari kita menjaga kebersamaan dan keharmonisan dalam setiap langkah kita menuju masa depan yang lebih baik.

Politik identitas seringkali meluas secara buas saat menjelang pelaksanaan pemilu di negara demokrasi (Negera Kesatuan Republik Indonesia). Dalam meredam kebuasan politik identitas maka diperlukan suatu peranan dari media massa yang diharapkan mampu memperkuat demokrasi dan memberikan edukasi politik, sehingga kelak mampu mewujudkan suatu pelaksanaan pemilu 2024 yang aman dan tentram.