Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Try Sutrisno?

Reputasinya sebagai pemimpin yang tidak gemar menonjolkan diri. Foto: ChatGPT Image

Kepergian Try Sutrisno menandai berakhirnya satu generasi kepemimpinan yang tumbuh dari zaman serba sulit. Beliau hidup dalam lintasan sejarah yang keras, penuh konflik, dan sarat tarik-menarik kekuasaan. Namun dari perjalanan panjang itu, tersisa jejak nilai yang masih relevan untuk generasi muda hari ini.

Di tengah dunia yang serba cepat, bising, dan penuh pencitraan, kisah hidup beliau mengajak kita berhenti sejenak untuk berpikir lebih dalam tentang makna integritas dan pengabdian.

Try Sutrisno tidak lahir dari keluarga elite. Masa kecil beliau di Surabaya diwarnai perjuangan ekonomi dan keterbatasan pendidikan. Beliau pernah berhenti sekolah demi membantu keluarga, menjual rokok dan koran di masa revolusi. Pengalaman ini membentuk daya tahan mental dan kepekaan sosial sejak dini.

Sejarawan Salim Said dalam Militer Indonesia dan Politik tahun 2002 menyebut latar sosial prajurit generasi awal republik sebagai sumber etos pengabdian yang kuat. Bagi anak muda, kisah ini mengingatkan bahwa karakter tidak lahir dari kemudahan, tetapi dari proses panjang yang sering tidak nyaman.

Karier militernya dibangun pelan, konsisten, dan tanpa loncatan instan. Dari satuan zeni hingga pucuk pimpinan ABRI, beliau dikenal disiplin, rapi, dan patuh pada sistem. Kompas dalam artikel “Try Sutrisno, Prajurit yang Setia pada Negara”, 3 Maret 2026, mencatat reputasinya sebagai pemimpin yang tidak gemar menonjolkan diri.

Dalam budaya hari ini yang sering mengukur sukses dari viralitas, keteladanan semacam ini terasa langka. Beliau menunjukkan bahwa kerja serius dan sunyi tetap punya nilai jangka panjang.

Sejarah, tentu saja, tidak pernah sederhana. Nama Try Sutrisno juga terkait dengan peristiwa kelam seperti Tanjung Priok 1984 dan Insiden Dili 1991. Peristiwa ini masih menjadi bahan diskusi kritis hingga kini. Akademisi HAM Todung Mulya Lubis dalam Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum tahun 2014 menekankan pentingnya tanggung jawab moral pejabat publik dalam situasi kekuasaan.

Membaca sisi gelap sejarah ini penting agar generasi muda tidak menelan keteladanan secara buta. Justru dari refleksi kritis itulah pembelajaran menjadi matang.

Di luar kontroversi, ada sisi kepemimpinan yang jarang dibicarakan. Saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, beliau menggagas Badan Tabungan Wajib Perumahan TNI AD untuk membantu prajurit memiliki rumah. Kompas menulisnya dalam “Kesejahteraan Prajurit dan Kepemimpinan Militer”, 12 Agustus 1992, sebagai kebijakan yang manusiawi di lingkungan militer.

Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal komando, tetapi juga empati struktural. Anak muda bisa belajar bahwa perubahan sering lahir dari kebijakan konkret, bukan slogan besar.

Ketika menjabat Wakil Presiden, posisi beliau tidak selalu nyaman. Beliau berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Presiden Soeharto dan kerap terpinggirkan dari proses strategis. Namun beliau tetap menjaga sikap moral. Pernyataannya agar anak pejabat tidak memakai nama orang tua dalam bisnis sempat memicu kemarahan elite.

Tempo, “Wapres yang Berjarak dari Kekuasaan”, 20 Mei 1995, mencatat bagaimana sikap itu membuat beliau tersingkir dari sorotan media. Di titik ini, integritas justru terlihat jelas, ketika risiko pribadi dipilih demi prinsip.

Sikap tidak ambisius menjadi ciri lain yang menonjol. Menjelang 1998, nama beliau disebut sebagai kandidat kuat presiden atau wakil presiden. Beliau memilih tidak mendorong diri dan menyerahkan proses pada mekanisme politik. Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008 menyebut non-ambisi sebagai tanda kedewasaan politik.

Bagi generasi muda yang hidup di tengah budaya kompetisi ekstrem, sikap ini memberi perspektif bahwa tidak semua kesempatan harus direbut dengan segala cara.

Setelah tidak lagi berada di lingkar kekuasaan, Try Sutrisno tetap bersuara. Beliau hadir sebagai tokoh senior yang kritis terhadap kebijakan negara, termasuk soal BBM dan perdamaian Aceh.

Kompas, “Para Senior dan Suara Nurani Bangsa”, 15 September 2005, mencatat peran tokoh-tokoh tua sebagai pengingat moral demokrasi. Anak muda bisa belajar bahwa pengabdian tidak berhenti ketika jabatan selesai. Peran warga negara tetap ada, dalam bentuk suara dan sikap.

Beliau juga konsisten menempatkan Pancasila sebagai fondasi bersama, bukan alat kekuasaan. Di tengah polarisasi dan konflik identitas, pesan ini terasa semakin relevan. Try Sutrisno mengingatkan bahwa perbedaan harus dikelola dalam kerangka kebangsaan. Bagi generasi digital yang mudah terseret emosi media sosial, sikap ini menjadi pengingat penting tentang kedewasaan berpikir.

Kehidupan pribadi beliau relatif bersahaja. Beliau tidak membangun dinasti politik dan menjaga keluarganya jauh dari sorotan berlebihan. Dalam iklim politik yang sering memuja keturunan dan jejaring, pilihan ini terasa menenangkan. Keteladanan sering justru hadir dari keputusan yang tidak sensasional, tetapi konsisten.

Merefleksikan Try Sutrisno berarti membaca sejarah dengan kepala dingin. Beliau bukan tokoh tanpa cela, tetapi manusia yang bekerja dalam sistem dan zamannya.

Dari disiplin, integritas, keberanian moral, hingga sikap non-ambisius, ada nilai yang bisa dipetik tanpa harus menutup mata pada sisi gelap sejarah. Anak muda tidak dituntut meniru, tetapi memahami dan menyaring.

Keteladanan Try Sutrisno tidak terletak pada jabatan tinggi, melainkan pada konsistensi sikap. Beliau mengajarkan bahwa integritas sering diuji justru saat sorotan menghilang.

Di tengah dunia yang gemar tampil dan cepat lupa, kisah hidup beliau mengajak generasi muda untuk lebih sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Dari sanalah masa depan bangsa bisa dibangun dengan lebih waras.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kompas. “Kesejahteraan Prajurit dan Kepemimpinan Militer.” Harian Kompas, 12 Agustus 1992.

Kompas. “Para Senior dan Suara Nurani Bangsa.” Harian Kompas, 15 September 2005.

Kompas. “Try Sutrisno, Prajurit yang Setia pada Negara.” Harian Kompas, 3 Maret 2026.

Lubis, Todung Mulya. Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Said, Salim. Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak. Jakarta: LP3ES, 2002.

Tempo. “Wapres yang Berjarak dari Kekuasaan.” Majalah Tempo, 20 Mei 1995.