Mengembalikan Martabat Ulama di Zaman Penuh Fitnah
Dosen Manajemen Bisnis Syariah STEBIS Bina Mandiri Cileungsi dan Konsultan Produk Halal di Universitas Indonesia Halal Center
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Sawqi Saad El Hasan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar“Kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang lupa Tuhan. Facebook dan Youtube jadi tuntunan, lupa mengaji lupa Al-Qur'an.”
Lirik sholawat yang akrab di telinga Generasi Z dan Generasi Alpha ini bukan sekadar senandung, melainkan potret zaman yang aneh. Sebuah zaman di mana fitnah terhadap seorang ulama yang telah mengabdikan hidupnya untuk umat bisa menyebar lebih cepat daripada ilmu yang telah ia ajarkan selama puluhan tahun. Cacian dari akun anonim maupun dari akun alter ego—yang sering menjadi legiun kegelapan digital di kolom komentar—terasa lebih nyaring daripada zikir di majelis taklim.
Fenomena ini bukan sekadar insiden personal atau “masalah media sosial.” Hal tersebut adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam: banalitas—proses pendangkalan sistematis yang mereduksi figur berilmu menjadi sekadar konten dan mereduksi amanah menjadi komoditas. Namun, sebelum kita larut dalam kemarahan terhadap dunia digital yang bising, kita perlu menarik napas sejenak dan bertanya dengan jernih: Apa sebenarnya yang sedang kita pertahankan ketika membela seorang ulama?
Apa Sebenarnya yang Kita Bela?
Jika kita membedah persoalan ini dengan model mental First Principles Thinking, kita akan sampai pada akar yang paling mendasar: kita tidak sedang membela sosok personal semata, tetapi tiga pilar peradaban yang menopang keutuhan umat.
Pertama, amanah ilmu (epistemology of trust). Ulama bukanlah influencer yang membangun otoritas dari jumlah pengikut, melainkan pemegang rantai kepercayaan yang bersambung dari guru ke guru hingga ke sumber yang paling murni. Ketika kita mempercayai mereka, itu bukan tindakan emosional, melainkan keputusan epistemik yang rasional—kepercayaan terhadap sistem verifikasi ilmu yang dijaga berabad-abad lamanya.
Kedua, modal sosial. Pesantren, majelis ilmu, dan karya-karya mereka bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan pabrik dari prinsip amanah yang mencetak norma dan solidaritas sosial. Serangan terhadap seorang ulama sejatinya adalah serangan terhadap infrastruktur moral yang menjaga kohesi masyarakat.
Ketiga, simbol identitas kolektif. Ketika sebuah pesantren dilecehkan atau ulama dihina, yang bangkit bukan hanya santrinya, melainkan seluruh ekosistem yang merasa nilai-nilainya diremehkan. Seperti ketika stasiun TV Trans7 dinilai melecehkan Lirboyo—reaksinya bukan semata pertahanan simbolik, melainkan panggilan dari kesadaran kolektif yang merasakan luka pada jantung identitasnya sendiri.
Dalam jaringan sosial umat, ulama bukan sekadar individu, melainkan institusi moral yang hidup. Ketika mereka difitnah, retaknya bukan hanya reputasi seseorang, tetapi keseimbangan sistem nilai yang menopang umat.
Ketika Martabat Dihancurkan dari Dalam
Namun, persoalan yang lebih pelik muncul ketika fitnah dan banalitas itu tidak lagi datang dari luar, tetapi menyusup ke dalam diri kita sendiri—melalui cara kita mengonsumsi, membicarakan, bahkan membela ulama.
Banalitas, seperti dijelaskan Hannah Arendt, tidak lahir dari kebencian besar, tetapi dari hilangnya daya berpikir kritis terhadap kebaikan itu sendiri. Di era media sosial, kebajikan berubah menjadi performa. Kita “membela ulama” dengan membuat meme, tetapi jarang membaca kitabnya. Kita marah karena merasa agamawan kita dilecehkan, tetapi ikut menyebarkan potongan video tanpa tabayun.
Ironisnya, fitnah terhadap ulama kini bisa tumbuh subur justru di tangan umat yang mengaku membela mereka. Amanah komunikasi runtuh bukan karena serangan lawan, melainkan karena kelalaian kawan.
Framing yang Mengikis Amanah
Fenomena ini bukan hanya terjadi di media sosial. Penelitian terhadap pemberitaan K.H. Abu Bakar Ba’asyir yang dilakukan oleh Eko Hariyadi dan Ahmad Zainuri (UIN Sunan Ampel, 2019) menunjukkan bahwa framing media nasional kerap mengubah figur ulama menjadi ancaman ideologis, bukan sumber ilmu. Temuan itu memperlihatkan bagaimana media dapat menggeser otoritas ulama dari ruang epistemik ke ruang politik—menjadikan beliau sebagai objek yang dibangun dengan narasi yang mengerikan (fear narrative) dan menakutkan publik.
Gejala yang sama kini berulang dalam skala digital. Riset terbaru yang dilakukan oleh Missier et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai digital epistemic filter—hal tersebut tidak netral, tetapi memperkuat konten yang memicu emosi dan kontroversi demi engagement.
Akibatnya, klarifikasi ilmiah dari ulama akademik kalah cepat dari kabar sensasional. Dengan kata lain, banalitas terhadap ulama adalah efek samping dari algoritma yang memonetisasi fitnah. Contoh nyata yang terjadi sudah pernah saya sampaikan melalui sebuah konsep yang saya beri nama meta-brand, bisa disejajarkan dengan sinonim dari kata aura sebagai lensa analisisnya, pada sebuah artikel yang berjudul "Tragedi Meta-Brand Yai Mim di "Pengadilan TikTok".
Ketika Kritik Datang dari Dalam Sistem
Ledakan itu tidak terdengar di jalanan, melainkan di ruang sunyi birokrasi riset nasional. Bukan berasal dari megafon aktivis, melainkan dari seorang peneliti pada akun media sosial Facebook yang bernama Amin Mudzakkir yang ada di jantung institusi ilmu pengetahuan Indonesia. Kalimatnya singkat, tetapi daya ledaknya besar—bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan.
“Nggak heran dunia keilmuan kita nggak berkembang, cara melihat pesantren abad ke-21 sama dengan cara orientalis melihat pesantren pada abad ke-19!”
Amin Mudzakkir bukan pengkritik dari luar sistem, melainkan bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Maka dari itu, getarannya terasa lebih dalam: ini bukan sekadar kritik, melainkan otopsi yang dilakukan oleh tubuh terhadap dirinya sendiri. Ketika banalitas ini sudah dianggap normal di ruang digital, tibalah momen yang mengguncang: kritik tajam justru datang dari jantung institusi ilmu pengetahuan itu sendiri.
Kita tidak lagi dijajah secara politik, tetapi masih dijajah secara epistemik. Pernyataan dari peneliti BRIN itu "menelanjangi" fakta pahit: kita telah mewarisi cara pandang orientalis dalam melihat pesantren—lembaga yang justru menjadi tulang punggung kecerdasan spiritual bangsa. Kita masih memandang pesantren sebagai entitas statis: santri bersarung dan kitab kuning. Kita lupa bahwa dunia pesantren kini telah menjelma menjadi laboratorium peradaban: tempat coding dan tafsir hidup berdampingan di mana kecerdasan buatan dibicarakan bersama akhlak.
Ketika satu sumber hikmah besar bangsa ini terus dianggap “tradisional”—sementara institusi sains merasa paling modern—dunia keilmuan kita kehilangan keseimbangannya. Kita mungkin unggul dalam data, tetapi miskin dalam kebijaksanaan. Padahal, pesantren dan BRIN seharusnya bukan dua dunia yang berlawanan di mana salah satu pihak menjaga nurani, sedangkan pihak yang lain menajamkan nalar.
Jika keduanya dipertemukan, Indonesia memiliki peluang langka: membangun model ilmu pengetahuan yang berakar pada spiritualitas dan berorientasi pada kemajuan manusia seutuhnya.
Solusi: Empati Epistemik dan Rekayasa Amanah
Untuk melawan banalitas terhadap ulama, kemarahan tidak cukup. Diperlukan ijtihad komunikasi baru—yang berakar pada empati, bukan defensif.
Pendekatan dengan model mental Design Thinking memberi arah strategis: mulai dari memahami akar psikologis audiens. Mungkin generasi muda bukan tidak peduli agama, tetapi mereka tidak mengenal bahasa ilmu yang membumi. Dari sinilah muncul gagasan tentang empati epistemik—kemampuan untuk memahami bagaimana orang lain mencari kebenaran, bahkan jika jalannya keliru. Komunikasi amanah berarti menyampaikan kebenaran dengan kasih, bukan dengan kemarahan.
Kita perlu membangun bom pencerahan yang tidak meledakkan kemarahan, tetapi menyalakan kesadaran.
Napak Tilas dari Madinah hingga Modernitas
Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Dalam sejarah Islam, martabat ulama telah berkali-kali diuji oleh zaman. Pada masa Dinasti Abbasiyah, yang menolak menjadi corong kekuasaan—seperti Imam Ahmad bin Hanbal—dipenjara dan dicambuk. Namun, justru melalui penderitaan itulah, otoritas moral mereka mengkristal. Dari Al-Ghazali yang memilih sunyi meninggalkan istana, hingga Syekh Nawawi al-Bantani yang menulis dalam kesunyian Mekkah, semuanya menegaskan satu hal: wibawa ulama tidak dibangun dari viralitas, tetapi dari kejujuran yang konsisten meski sepi tepuk tangan.
Kini, ujian itu datang dalam bentuk yang baru. Bukan cambuk dari penguasa rezim tertentu, melainkan linimasa media sosial; bukan penjara politik, melainkan jebakan engagement. Namun, hakikatnya tetap sama—antara menjaga amanah atau menjualnya untuk popularitas.
Mengembalikan Keheningan yang Berharga
Mengembalikan martabat ulama di zaman penuh fitnah bukanlah nostalgia terhadap masa lalu, melainkan perjuangan untuk menegakkan kembali tatanan moral yang runtuh oleh kebisingan. Kita tidak butuh lebih banyak pembelaan emosional, tetapi lebih banyak tabayun; tidak butuh lebih banyak seruan amarah, tetapi lebih banyak komunikasi amanah. Karena ulama tidak akan kehilangan wibawa oleh fitnah, selama umatnya tidak kehilangan kebijaksanaan dalam menyikapi fitnah itu sendiri.
Di zaman ketika semua hal berlomba untuk menjadi viral, kemuliaan sejati justru ada pada yang tidak ikut berlari dalam perlombaan. Seperti air yang tenang, tetapi dalam, suara ulama sejati mungkin tak bergaung keras, tetapi suaranya bisa menembus hati yang mau mendengar.
Setelah kita belajar kembali untuk diam, kita akan mendengar sesuatu yang dahulu sempat hilang: suara ilmu yang lahir dari keikhlasan, bukan dari kebisingan—sebuah keheningan yang menumbuhkan kembali martabat, sehingga lirik sholawat pada awal paragraf mampu menjelma: “Kembalilah kepada Allah, melalui wasilah para Ulama, tadabburi Al Qur’an terhindar fitnah; Facebook dan Youtube jadi ladang dakwah”.