Ibu-Ibu Turun ke Jalan: Ketika Urusan Rumah Tangga Menjadi Urusan Politik

ilustrasi gerakan perempuan (magnific.com)

‎Ada fenomena menarik dalam dinamika politik belakangan ini: semakin banyak ibu-ibu yang tidak hanya mengikuti percakapan politik, tetapi juga ikut mengambil bagian di dalamnya. Mereka hadir dalam demonstrasi, membagikan kritik melalui Instagram dan Threads, mendiskusikan kebijakan di grup WhatsApp, hingga menyebarkan informasi tentang berbagai persoalan publik.

‎Dari ruang keluarga ke ruang digital, dari grup percakapan ke jalanan, perempuan yang selama ini lebih sering dilekatkan dengan urusan domestik mulai memperlihatkan wajah politiknya.

‎Selama ini, masyarakat memiliki konstruksi tentang ibu ideal yang berarti: mengurus anak, memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, dan menjaga keharmonisan keluarga. Politik seolah menjadi urusan orang-orang di luar rumah. Padahal, kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, kerusakan lingkungan, hingga kualitas layanan kesehatan merupakan persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan keluarga.

‎Ketika seorang ibu mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah, sesungguhnya ia sedang menyadari bahwa urusan domestik tidak pernah benar-benar terpisah dari politik.

‎Dalam perspektif feminisme, fenomena ini beririsan dengan gagasan the personal is political. Pengalaman yang selama ini dianggap sebagai persoalan pribadi ternyata berkaitan dengan struktur kekuasaan dan kebijakan publik. Sara Ruddick melalui Maternal Thinking (1989) juga menunjukkan bahwa pengalaman pengasuhan dapat melahirkan bentuk pemikiran etis yang berkaitan dengan perlindungan dan keberlangsungan kehidupan. Pengalaman menjadi ibu, dengan demikian, dapat menjadi salah satu pintu masuk menuju kesadaran politik.

‎Perubahan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kehadiran media digital. Grup WhatsApp, Instagram, dan Threads telah menjadi ruang baru bagi perempuan untuk mengakses informasi, membangun percakapan, dan mengorganisasi solidaritas. Konsep connective action dari Bennett dan Segerberg (2012) menjelaskan bagaimana jaringan personal dan distribusi pesan digital dapat mendorong partisipasi kolektif tanpa harus selalu melalui organisasi formal.

Seorang ibu bisa memulai keterlibatan politiknya dari membagikan sebuah berita, kemudian berdiskusi, menyebarkan informasi aksi, hingga akhirnya hadir dalam demonstrasi. Media sosial bukan sekadar ruang ekspresi, melainkan juga tempat pengalaman individual bertemu dan berkembang menjadi keresahan kolektif.

‎Namun, ada kontradiksi yang menarik. Ketika ibu-ibu mulai vokal dalam politik, mereka masih berhadapan dengan ekspektasi sosial tentang tanggung jawab domestik. Ibu yang terlalu sibuk berpolitik bisa dipertanyakan siapa yang mengurus anaknya. Perempuan yang terlalu kritis terkadang dianggap melupakan prioritas keluarga.

‎Di sinilah kita perlu mempertanyakan konstruksi ibu ideal yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan. Mengapa keterlibatan politik seorang ibu masih harus dipertanggungjawabkan melalui standar domestik yang tidak selalu dibebankan kepada laki-laki?

‎Apakah fenomena ini merupakan feminisme gelombang baru? Tidak sesederhana itu. Keterlibatan perempuan dalam gerakan politik bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Namun, pertemuan antara identitas keibuan, pengalaman domestik, aktivisme digital, dan kesadaran kewarganegaraan memperlihatkan bentuk partisipasi yang menarik untuk dibaca sebagai maternal civic activism atau aktivisme kewargaan yang membawa pengalaman dan kepedulian keibuan ke dalam ruang publik.

‎Pada dasarnya, tidak semua gerakan yang melibatkan ibu-ibu otomatis bersifat feminis. Orientasi feminisnya perlu dilihat dari sejauh mana gerakan tersebut turut memperjuangkan kesetaraan, otonomi perempuan, dan perubahan relasi kuasa. Kita juga tidak boleh melupakan ibu pekerja dan perempuan kelas bawah yang sering kali tidak memiliki kemewahan waktu maupun akses untuk terlibat dalam aktivisme digital dan demonstrasi.

‎Pada akhirnya, ibu-ibu tidak sedang meninggalkan dapur untuk masuk ke politik. Mereka sedang memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di dapur, sekolah anak, ruang keluarga, dan lingkungan tempat tinggal juga merupakan persoalan politik.

‎Mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya mengapa ibu-ibu ikut mengurus negara. Sebaliknya, kita perlu bertanya: sejak kapan mengurus masa depan keluarga dianggap tidak berkaitan dengan mengurus masa depan bangsa?