13 Tokoh Perjanjian Renville yang Penting Diketahui
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPerjanjian Renville adalah perundingan Indonesia dengan Belanda yang terjadi di atas kapal Amerika Serikat, yakni USS Renville, pada tanggal 8 Desember 1947.
Tokoh Perjanjian Renville terdiri atas delegasi Indonesia dan Belanda. Adapun latar belakang munculnya Perjanjian Renville adalah pertikaian Belanda dan Indonesia.
Lalu, siapa saja tokohnya? Agar semakin jelas, simak ulasan di bawah ini!
Tokoh Perjanjian Renville
Audrey Kahin dalam buku berjudul Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatra Barat dan Politik Indonesia menjelaskan bahwa agresi militer Belanda pada tahun 1947 telah melanggar Perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya.
Perilaku ini mendapat kecaman masyarakat internasional, kemudian dibawa ke forum PBB oleh India dan Australia. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) dengan tujuan mencari solusi atas konflik Belanda-Indonesia secara damai.
Atas upaya komite tersebut, delegasi RI dan Belanda melakukan perundingan pada Desember 1947 di Kapal Renville Amerika Serikat yang kala itu berlabuh di lepas pantai Jawa.
Perundingan tersebut menghadirkan beberapa tokoh, yakni:
1. Delegasi Indonesia
Amir Syarifuddin sebagai ketua
Ali Sastroamijoyo
H. Agus Salim
Dr. Coatik Len
Dr. J. Leimena
Nasrun
2. Delegasi Belanda
R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo sebagai ketua
Mr. H.A.L. Van Vredenburg
Mr. Dr. Chr. Soumokil
Dr.P.J. Koets
3. PBB Menjadi Mediator
Frank Graham sebagai ketua
Richard Klrby
Paul Van Zeeland
Dampak Perjanjian Renville
Pada perjanjian tersebut, Amir Syarifuddin yang masa itu menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia sejak diangkat pada Juli 1947, ia pun secara terpaksa menandatangani Perjanjian Renville.
Persetujuan tersebut mengumumkan gencatan senjata kedua belah pihak, namun kawasan-kawasan yang sudah diduduki Belanda harus diakui sebagai wilayah kekuasaannya (garis gencatan senjata Van Mook).
Syaratnya adalah di wilayah tersebut segera dilakukan plebisit dengan tujuan mengetahui keinginan rakyat dan menentukan pihak mana yang berkuasa serta memerintah di sana.
Kemudian, Hatta diminta kembali ke Jawa pada Januari 1948 saat Perjanjian Renville berlangsung. Namun, akibat oposisi semakin luas pada Perjanjian Renville mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan Soekarno menunjuk Hatta sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan.
Hasil Perjanjian Renville sebenarnya cukup merugikan Indonesia, seperti perekonomian Indonesia diblokade Belanda. Bukan hanya itu, Perjanjian Renville memicu pemberontakan di Madiun pada 1948 dan membuat konflik politik Indonesia semakin parah dan kacau.
Demikianlah penjelasan tentang tokoh Perjanjian Renville hingga dampaknya yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat! (Ek)