3 Dasar Pemikiran Perubahan UUD NRI Tahun 1945

ilustrasi dasar pemikiran perubahan uud nri tahun 1945, foto: unsplash/Andrew Neel

Apa yang menjadi dasar pemikiran perubahan UUD NRI Tahun 1945? Pertanyaan ini sering muncul ketika membahas amandemen konstitusi yang dilakukan setelah era Reformasi.

Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan tatanan negara yang lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Dasar Pemikiran Perubahan UUD NRI Tahun 1945

ilustrasi dasar pemikiran perubahan uud nri tahun 1945, foto: unsplash/Fabien Barral

Mengutip dari situs esaunggul.ac.id, berikut adalah tiga dasar pemikiran utama yang melandasi perubahan UUD NRI Tahun 1945.

1. Menyempurnakan Aturan Dasar

Salah satu alasan utama perubahan adalah untuk menyempurnakan aturan dasar negara.

Langkah ini mencakup beberapa aspek penting, seperti memperjelas struktur dan fungsi lembaga negara, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan menerapkan sistem checks and balances.

Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan dasar negara lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Menanggapi Tuntutan Reformasi

Setelah berakhirnya era Orde Baru, masyarakat mendesak perubahan sistem pemerintahan.

Mengutip dari jurnal Ilmu Hukum, Zulqadri Anand (2012: 269-279) tuntutan tersebut meliputi penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum yang lebih kuat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pelaksanaan otonomi daerah.

Perubahan ini menjadi langkah awal dalam membangun pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

3. Perubahan Struktur Ketatanegaraan

Dasar pemikiran yang terakhir adalah perlunya perubahan dalam struktur ketatanegaraan.

Amandemen UUD 1945 membawa sejumlah inovasi, seperti pemilihan presiden secara langsung, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi, serta pengaturan batasan kewenangan antara presiden dan lembaga legislatif.

Hal ini dirancang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan seimbang.

Sehingga, apa yang menjadi dasar pemikiran perubahan UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya soal memperbarui teks konstitusi, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pemerintahan secara menyeluruh.

Dengan menyempurnakan aturan dasar, merespons tuntutan reformasi, dan memperbaiki struktur ketatanegaraan. Perubahan ini diharapkan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis dan adil.

Selain itu, ini akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, dan mampu menghadapi tantangan modern.

Demikian penjelasan dari dasar pemikiran perubahan UUD NRI Tahun 1945. (Echi)

Baca juga: 6 Manfaat Pembangunan Sosial yang Ada di Indonesia untuk Masyarakat