Konten dari Pengguna

3 Kebijakan Jepang pada Masa Penjajahan yang Merugikan Bangsa Indonesia

Sejarah dan Sosial

Sejarah dan Sosial

Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi Kebijakan Jepang pada Masa Penjajahan. Sumber: Unsplash.com/engin akyurt
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Kebijakan Jepang pada Masa Penjajahan. Sumber: Unsplash.com/engin akyurt

Setiap penjajah selalu memiliki maksud untuk melakukan eksploitasi terhadap negeri jajahannya, demikian pula dengan Jepang. Bukti keinginan mengeksploitasi tersebut dapat terlihat dari kebijakan Jepang pada masa penjajahan yang merugikan Indonesia.

Salah satu contoh adalah kebijakan romusha yang merupakan kerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Kebijakan tersebut membuat bangsa Indonesia menderita karena banyak masyarakat yang mengalami kelaparan, sakit, bahkan terbunuh.

3 Kebijakan Jepang pada Masa Penjajahan

Ilustrasi Kebijakan Jepang pada Masa Penjajahan. Sumber: Unsplash.com/Антон Дмитриев

Masa penjajahan Jepang terhadap Indonesia memang tidak selama masa penjajahan Belanda terhadap negeri ini. Walaupun demikian, Jepang melakukan banyak kebijakan selama tiga tahun menjajah Indonesia.

Kebijakan Jepang pada masa penjajahan mencakup berbagai macam bidang kehidupan, baik itu pemerintahan, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah penjelasan tentang kebijakan Jepang dalam tiga bidang kehidupan di Indonesia.

1. Bidang Pemerintahan

Ketika menjajah Indonesia, Jepang membagi negeri ini menjadi tiga wilayah pemerintahan militer. Mengutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi) untuk Kelas VIII, Supriatna, dkk. (2008: 230), berikut adalah pembagian wilayahnya:

  • Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara ke-16 Angkatan darat (Rikugun). Adapun pusat pemerintahannya berada di Jakarta.

  • Sumatra diperintah oleh Tentara ke-25 Angkatan Darat dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi.

  • Indonesia bagian timur diperintah oleh Armada Selatan ke-2 Angkatan Laut (Kaigun) dengan pusat pemerintahannya berada di Makassar.

2. Bidang Sosial

Mengutip dari buku yang sama, Supriatna, dkk. (2008: 230), beberapa kebijakan Jepang dalam bidang sosial, yaitu:

  • Jepang merampas hasil panen petani Indonesia untuk kepentingan militernya.

  • Jepang memberlakukan kerja paksa (romusha) terhadap para pemuda Indonesia.

  • Jepang mengirim banyak pemuda Indonesia ke Asia Tenggara untuk melakukan romusha dan menjadi korban kekejaman Jepang.

3. Bidang Ekonomi

Mengutip dari buku Sejarah Pergerakan Nasional, Muttaqin, dkk. (2015: 82), berikut adalah beberapa kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi:

  • Jepang melakukan perluasan areal persawahan.

  • Jepang melakukan pengawasan terhadap pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian diatur menjadi 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke “lumbung desa”.

  • Jepang melakukan pengawasan terhadap produksi perkebunan dengan ketat. Jepang hanya menginginkan tanaman karet dan kina karena berhubungan langsung dengan kepentingan perang.

Berdasarkan fakta sejarah, diketahui bahwa kebijakan Jepang pada masa penjajahan banyak merugikan bangsa Indonesia. Kerugian itu terjadi karena Jepang melakukan eksploitasi alam dan tenaga bangsa Indonesia. (AA)