3 Kebijakan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Foto: Fahmi Anwar/Unsplash

Masa demokrasi terpimpin berlangsung cukup lama yaitu tujuh tahun sejak dikeluarkannya dekrit presiden sampai kekuasaan Soekarno jatuh. Selama masa demokrasi terpimpin, ada berbagai kebijakan politik yang diterapkan.

Lantas, apa saja kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin?

Kebijakan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Foto: Mufid Majnun/Unsplash

Masa demokrasi terpimpin adalah masa saat Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat di mana kepala negara dipegang sepenuhnya oleh Soekarno. Hal ini terjadi sejak dekrit presiden dikeluarkan pada 5 Juli 1959, sebagai gejolak yang terjadi pada masa demokrasi liberal akibat kerapnya berganti kabinet.

Presiden Soekarno kala itu menyebutkan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini tak lain karena bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan serta gotong royong.

Ciri-ciri masa demokrasi terpimpin antara lain; anti kebebasan pers, adanya sentralisasi kekuatan pada presiden serta pemerintah pusat, juga penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR.

Berikut ini beberapa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin oleh Soekarno seperti dilansir situs sma13smg.sch.id:

1. Konfrontasi Malaysia

Pemicu konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia yaitu adanya rencana Malaysia serta Singapura untuk bergabung dan membentuk Federasi Malaysia. Langkah ini dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris guna mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara, tetapi ditolak tegas oleh Filipina serta Indonesia.

Kemudian untuk menengahi permasalahan tersebut, digelar Konferensi Maphilindo (Malaysia, Filipina, Indonesia) pada 31 Juli – 5 Agustus 1963. Konferensi yang dilakukan di Filipina tersebut melahirkan tiga resolusi yaitu Persekutuan Manila, Deklarasi Manila, serta Komunike Bersama.

Inti dari ketiga resolusi tersebut adalah Indonesia dan Filipina setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia jika masyarakat Kalimantan Utara menyetujuinya. Dalam permasalahan ini bahkan Sekjen PBB diminta menyelidiki kehendak rakyat Sarawak dan Sabah.

Namun, belum selesai tugas PBB, Singapura serta Malaysia mengumumkan pembentukan Federasi Malaysia yang memicu pemutusan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia pada 17 September 1963.

2. Pembebasan Irian Barat

Salah satu kebijakan politik penting yang juga program kerja wajib di masa demokrasi terpimpin adalah pembebasan Irian Barat. Hal ini berkaitan dengan putusan Konferensi Meja Bundar pada 1949 yang menetapkan masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun.

Akan tetapi, Belanda justru menundanya dan malah merebut wilayah NKRI sepenuhnya. Beberapa cara Indonesia untuk membebaskan Irian Barat antara lain dengan konfrontasi militer, konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, hingga perjuangan diplomasi.

3. Politik Mercusuar

Selanjutnya ada Politik Mercusuar yang disebut sebagai salah satu penyimpangan demokrasi terpimpin. Hal ini disebabkan tujuan Politik Mercusuar bukan demi kesejahteraan rakyat, melainkan mewujudkan tujuan Soekarno untuk menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia.

Beberapa proyek bernilai miliaran rupiah yang dibangun pada masa demokrasi terpimpin antara lain pembangunan Gedung Stadion Senayan, Monumen Nasional, kawasan pertokoan Sarinah, penyelenggaraan Asian Games IV, hingga pesta olahraga Games of The New Emerging Force (Ganefo) 1963.

Demikian beberapa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin yang penting diketahui. Salah satu penyebab kegagalan demokrasi terpimpin yaitu Politik Mercusuar yang menghabiskan dana sangat besar. (DN)