4 Bentuk Dukungan PBB Terhadap Kemerdekaan Indonesia
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarProses pembentukan negara Indonesia tidak lepas dari dukungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terhadap kemerdekaan Indonesia. Indonesia sendiri mulai aktif berhubungan di kancah internasional sejak tahun 1947.
PBB bahkan beberapa kali membantu Indonesia sebagai penengah konflik. Salah satunya memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia.
Berikut adalah berbagai bentuk dukungan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia yang patut diapresiasi.
Bentuk Dukungan PBB Terhadap Kemerdekaan Indonesia
PBB merupakan organisasi internasional dibentuk pada 24 Oktober 1945, setelah Perang Dunia II berakhir. Pendirian PBB bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia.
Kontak Indonesia dengan PBB sendiri dimulai pada 31 Juli 1947. Kala itu, India dan Australia mengajukan konflik Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Usulan tersebut diterima tanggal 1 Agustus 1947.
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak, yakni Indonesia dan Belanda, untuk menghentikan aksi tembak menembak serta menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai lainnya.
Tanggal 14 Agustus 1947, Sutan Syahrir menyampaikan pengajuan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia.
Menurutnya, perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapkan pistolnya kepada pihak kedua. Maka dari itu, diperlukan pembentukan komisi pengawasan sebagai upaya menghentikan pertempuran.
Mengutip buku Sejarah SMP karya Anwar & Suryana, ada 4 bentuk dukungan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia, antara lain:
Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan aksi tembak menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau cara yang lain.
Pada 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia agar menghentikan permusuhan diantara keduanya.
Pada 7 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda. Dalam agendanya, pada 25 Agustus 1947, DK PBB menerima usul AS tentang pembentukan Komisi Jasa-nasa Baik (Committee of Good Offices). Badan tersebut bertujuan untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Komisi ini pula yang dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN).
Tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda.
Demikian pembahasan mengenai bentuk dukungan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia yang bisa diketahui. (SP)