4 Dampak Negatif Dinasti Politik yang dapat Merugikan Negara

Ilustrasi Dampak Negatif Dinasti Politik. Sumber: Unsplash.com/bruce mars

Dinasti politik merupakan salah satu sistem yang mengarah kepada tindakan regenerasi kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Jika hal itu terjadi di negara demokrasi, dampak negatif dinasti politik akan begitu terlihat oleh masyarakat.

Dampak tersebut dapat terlihat oleh masyarakat di negara demokrasi karena membuat unsur demokrasi menjadi kabur, bahkan hilang. Salah satu contoh adalah hilangnya kebebasan untuk membentuk serta menjadi anggota perkumpulan.

4 Dampak Negatif Dinasti Politik

Ilustrasi Dampak Negatif Dinasti Politik. Sumber: Unsplash.com/Valeriy Khan

Dinasti politik merupakan salah satu sistem yang ada dalam kehidupan berpolitik. Beberapa orang kerap menganggap dinasti politik sebagai politik dinasti. Padahal keduanya merupakan aspek yang berbeda, tetapi berkaitan antara satu sama lain.

Mengutip dari jurnal Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia karya Susanti (2017: 113), dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang.

Kemudian, politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu dengan tujuan mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan. Keberadaan dinasti politik dan politik dinasti dapat memberi dampak.

Dampak dinasti politik akan jelas terlihat pada masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Berikut adalah empat contoh dampak negatif dinasti politik pada negara atau wilayah yang menganut demokrasi:

1. Hilangnya Kebebasan

Mengutip dari buku Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya) karya Mutawalli (2023: 167), salah satu unsur demokrasi adalah ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan.

Kebebasan tersebut dapat hilang seiring dengan keberadaan dinasti politik dan praktik politik dinasti. Karena mengutamakan garis keturunan atau golongan tertentu membuat khalayak umum tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

2. Perebutan Kekuasaan

Susanti (2017: 112) dalam jurnal yang sama memaparkan bahwa dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Kondisi itu memungkinkan untuk terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan dapat terjadi pada tingkat regional dan/atau nasional sehingga demokrasi menjadi sulit terwujud.

3. Kontrol Kekuasaan Melemah

Keberadaan dinasti politik yang terjadi secara bersamaan dengan politik dinasti juga dapat melemahkan kontrol kekuasaan. Padahal prinsip demokrasi adalah rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Namun, prinsip tersebut dapat hilang. Salah satu penyebabnya karena kekuasaan hanya berputar pada keturunan atau golongan tertentu.

4. Sulit Mewujudkan Demokrasi

Dinasti politik juga dapat mengakibatkan demokrasi sulit terwujud. Hal itu dapat terjadi seiring dengan hilangnya unsur-unsur demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Demikian diketahui bahwa dampak negatif dinasti politik dapat mempersulit terwujudnya demokrasi karena mengutamakan regenerasi kekuasaan berdasarkan keturunan. Padahal demokrasi yang seharusnya mengacu kepada rakyat. (AA)