4 Kebijakan Raffles di Bidang Politik yang Menarik untuk Diketahui

Ilustrasi Raffles. Sumber foto: Unsplash

Meski sejarah kolonialisme Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, kepemimpinan Sir Thomas Stamford Raffles menghadirkan sejumlah kebijakan yang memberi pengaruh besar di bagi bangsa pribumi.

Salah satunya kebijakan Raffles di bidang politik yang kemudian diterapkan di bawah pemerintahan kolonial.

Simak berbagai kebijakan Raffles dalam bidang politik dalam ulasan di bawah ini.

Mengenal Sir Thomas Stamford Raffles

Ilustrasi Raffles. Sumber foto: Unsplash

Mengutip situs bataviadigital.perpusnas.go.id, Sir Thomas Stamford Raffles adalah seorang tokoh negarawan asal Britania lahir pada 6 Juli 1781 dan meninggal dunia pada 5 Juli 1826.

Pada tahun 1811, Raffles ditugaskan menjadi Letnan Gubernur Jawa. Kala itu, Inggris berhasil mengambil alih wilayah jajahan Belanda akibat pendudukan Belanda oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis.

Selama masa pemerintahannya, Raffles mengenalkan konsep otonomi terbatas, mengakhiri perdagangan budak, melakukan reformasi dalam sistem pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sebelumnya.

Selain di bidang pemerintahan, Raffles juga aktif menjalankan penelitian ilmiah mengenai flora dan fauna Indonesia.

Berbagai Kebijakan Raffles di Bidang Politik

Berikut ini adalah berbagai kebijakan Raffles di bidang politik yang menarik untuk diketahui.

1. Jawa Dibagi Menjadi 16 Keresidenan

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh Raffles adalah pembagian Jawa menjadi 16 keresidenan.

Setiap keresidenan kemudian dibagi lebih lanjut menjadi beberapa distrik. Tujuannya untuk memperkuat kontrol pemerintah kolonial atas wilayah Jawa.

2. Merubah Sistem Pemerintahan Pribumi Menjadi Sistem Kolonial

Raffles juga melakukan transformasi signifikan dalam sistem pemerintahan yang ada. Ia mengganti sistem pemerintahan pribumi yang sebelumnya berlaku dengan sistem kolonial.

Artinya, administrator kolonial mengambil peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan sehari-hari.

3. Lahirnya Sistem Politik Devide et Impera

Salah satu kebijakan yang paling kontroversial yang diterapkan oleh Raffles adalah sistem politik "Devide et Impera" atau "Pecah Belah dan Kuasai".

Dalam sistem ini, Raffles memanfaatkan perbedaan suku, agama, dan budaya di antara masyarakat Indonesia untuk menjaga mereka tetap terpecah-belah dan dengan demikian lebih mudah dikendalikan.

4. Menjadikan Penguasa Pribumi Menjadi Pegawai Kolonial

Sebagai bagian dari reformasi administratifnya, Raffles juga memilih beberapa penguasa pribumi untuk bekerja sebagai pegawai kolonial di bawah pemerintahan kolonial Inggris.

Hal ini menciptakan struktur kekuasaan baru di mana elit pribumi yang bekerja sama dengan kolonial Inggris mendapat keuntungan dari kebijakan ini, sedangkan rakyat jelata menjadi terabaikan.

Demikian sejumlah kebijakan Raffles di bidang politik yang memiliki dampak besar bagi bangsa Indonesia kala itu. (AZS)