4 Kebijakan Van den Bosch di Bidang Politik

Ilustrasi Van den Bosch. Sumber foto: Pixabay

Johannes van den Bosch merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang mengemban jabatan pada 1830-1833.

Selama masa jabatannya, ada sejumlah kebijakan Van den Bosch di bidang politik yang memberi pengaruh penting terhadap kaum pribumi di masa lalu.

Simak biografi singkat dan kebijakan Van den Bosch di bidang politik yang berperan penting pada sejarah Indonesia.

Biografi Singkat Van den Bosch

Ilustrasi Van den Bosch. Sumber foto: Unsplash

Mengutip buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5, Van den Bosch lahir di Herwijnen, Provinsi Gelderland, Belanda. Kemudian pada tahun 1797, ia tiba di Pulau Jawa dengan menjabat sebagai Jenderal.

Seiring waktu, Van den Bosch mulai naik pangkat mejnadi kolonel. Lalu pada tahun 1810, ia diberhentikan dari posisinya dan kembali ke Belanda karena ada perbedaan pendapat dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.

Setelah kembali ke Belanda pada November 1813, Van den Bosch aktif dalam mengurus masyarakat setempat yang terkena dampak perang Napoleon.

Hingga akhirnya pada 1827, ia kembali diangkat sebagai jenderal komisaris dan ditugaskan ke Batavia (sekarang Jakarta). Kemudian pada 1830, Van den Bosch naik pangkat sebagai Gubernur Jenderal.

Berbagai Kebijakan Van den Bosch di Bidang Politik

Berikut ini adalah beberapa kebijakan Van den Bosch di bidang politik yang mememengaruhi sistem pemerintahan Indonesia di masa lalu.

1. Mengeluarkan Uang Kertas sebagai Alat Pembayaran yang Sah

Salah satu kebijakan utama yang diimplementasikan oleh Van den Bosch adalah pengenalan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah di Hindia Belanda.

Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan uang logam yang sering terjadi. Pasalnya, pengenalan uang kertas ini membantu memfasilitasi perdagangan dan transaksi ekonomi di wilayah kolonial.

2. Membentuk Dewan Hindia

Van den Bosch juga berperan dalam pembentukan Dewan Hindia (Raad van Indië), yang bertugas memberikan saran kepada Gubernur Jenderal dalam urusan pemerintahan.

Hal ini menjadi langkah awal menuju bentuk pemerintahan yang lebih terstruktur dan representatif di Hindia Belanda.

3. Menghapus Sistem Perjanjian

Salah satu perubahan besar yang dilakukan Van den Bosch adalah penghapusan sistem perjanjian (contract stelsel).

Penerapan sistem ini sebelumnya digunakan dalam pengaturan hubungan antara pemerintah kolonial dengan penduduk pribumi. Di mana orang-orang pribumi dipekerjakan secara paksa untuk bekerja pada proyek-proyek pemerintah.

4. Menyederhanakan Struktur Administrasi Kolonial

Van den Bosch juga dikenal karena upayanya dalam menyederhanakan struktur administrasi kolonial.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di Hindia Belanda.

Penyederhanaan ini juga mencakup pengurangan birokrasi yang berlebihan dan perubahan dalam pengelolaan administrasi.

Itulah sejumlah kebijakan Van den Bosch di bidang politik selam masa penjajahan di masa lalu. Kebijakan-kebijakan Van den Bosch di bidang politik tersebut telah memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan Hindia Belanda. (AZS)