4 Kelemahan Era Orde Baru Indonesia yang Perlu Diketahui

Ilustrasi kelemahan era orde baru indonesia, sumber foto: Jan Bouken by pexels.com

Masa pemerintahan Indonesia yang dipimpin Presiden Soeharto adalah Era Orde Baru, ini berlangsung dari tahun 1966-1998. Meski memiliki banyak kelebihan, namun kelemahan Era Orde Baru Indonesia juga tidak boleh dilewatkan.

Pada dasarnya, era ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Presiden Soekarno. Kelemahan Era Orde Baru bisa dilihat dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, sosial, hak asasi manusia, dan budaya.

Kelemahan Era Orde Baru Indonesia

Ilustrasi kelemahan era orde baru indonesia, sumber foto: Lee Paddy O'Sullivan by pexels.com

Orde baru merupakan rezim yang berlangsung sejak tahun 1966-1998, di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Dikutip dari buku Hukum Tata Negara-Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia karya Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, di bawah ini ada beberapa kelemahan dari Era Orde Baru Indonesia:

1. Banyak Terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Contoh pelanggaran HAM seperti serangkaian penembakan misterius (petrus), peristiwa Tanjung Priok, dan pembungkaman aktivis. Peristiwa tersebut banyak memakan korban jiwa dan menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

2. Maraknya KKN

KKN atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada dasarnya, KKN tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang politik, ekonomi, dan moneter.

Praktik ini dapat dilihat dari tingginya kebocoran dana pembangunan pada tahun 1989-1993 yang mencapai 30-45 persen. Selain itu, ada tindak penyelewengan kekuasaan paling parah pada masa Orde Baru yaitu Fusi Parpol (penggabungan partai politik).

3. Otoritarianisme

Kelemahan selanjutnya adalah otoritarianisme yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasannya. Presiden Soeharto memiliki kendali penuh atas semua lembaga negara seperti yudikatif, eksekutif, militer, legislatif, media massa, dan birokrasi.

4. Pemberedelan Pers

Pada masa Orde Baru, pers berharap agar keberadaannya lebih dibebaskan daripada saat Orde Lama. Kebebasan ini kemudian diperoleh setelah pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Prinsip-prinsip Dasar Pers.

Banyak kelemahan Era Orde Baru Indonesia yang masih sering diabaikan hingga saat ini. Selain itu, Era Orde baru adalah bagian dari sejarah Indonesia yang harus dipelajari secara objektif dan krisis. (DSI)