5 Kebijakan Ekonomi Masa Reformasi yang Penting di Indonesia

Ilustrasi kebijakan ekonomi masa reformasi. Sumber: Pixabay/pexels.com

Masa reformasi adalah periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung ketika Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan digantikan Presiden B.J. Habibie. Adapun salah satu kebijakan ekonomi masa reformasi adalah bekerja sama dengan organisasi IMF.

Batubara dalam Perkembangan Pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan-Reformasi menjelaskan bahwa masa reformasi dilakukan untuk memperbaiki sejumlah kebijakan dari Orde Baru yang meresahkan masyarakat.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar kebijakan ekonomi masa reformasi, simak selengkapnya dalam artikel berikut ini.

Kebijakan Ekonomi Masa Reformasi

Ilustrasi kebijakan ekonomi masa reformasi. Sumber: David McBee/pexels.com

Masa reformasi adalah periode pemerintahan yang terjadi pasca Orde Baru. Pada periode ini, terjadi banyak pembaruan kebijakan ekonomi. Adapun beberapa kebijakan ekonomi masa reformasi adalah:

1. Melikuidasi Beberapa Bank

Salah satu kebijakan ekonomi masa reformasi adalah melikuidasi sejumlah bank. Hal ini untuk mengatasi bank-bank yang bermasalah di masa krisis ekonomi, sehingga nilai rupiah pun bisa stabil kembali.

2. Kerja Sama dengan IMF

Kebijakan ekonomi masa reformasi berikutnya adalah adanya kerja sama dengan organisasi IMF atau International Monetary Fund. Organisasi tersebut adalah bagian dari PBB yang bertanggung jawab terhadap sistem moneter internasional.

Di samping itu, kerja sama tersebut dilakukan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia. Pasalnya, IMF ini menawarkan pinjaman dana maupun bantuan bagi negara yang ingin memperbaiki neraca pembayarannya.

3. Independensi Bank Indonesia

Kebijakan ekonomi masa reformasi selanjutnya adalah independensi Bank Indonesia. Hal itu bertujuan untuk menghindari campur tangan pemerintah maupun pihak tertentu ketika tengah menghadapi krisis. Di samping itu, Presiden B.J. Habibie ingin fokus menerapkan independensi guna memelihara kestabilan rupiah.

4. Pembentukan Lembaga Ekonomi

Kebijakan ekonomi masa reformasi lainnya adalah adanya pembentukan lembaga perekonomian. Hal ini bertujuan untuk memantau serta menyelesaikan masalah utang luar negeri akibat krisis ekonomi di tahun 1997-1998.

5. Meningkatkan Nilai Tukar Rupiah

Kebijakan ekonomi masa reformasi yang terakhir adalah adanya upaya untuk meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pasalnya, inflasi di akhir masa Orde Baru memengaruhi nilai tukar Rupiah dan kondisi ekonomi negara.

Demikian sederet informasi berkaitan dengan kebijakan ekonomi masa reformasi. [ENF]