5 Kebijakan Politik Dalam Negeri pada Masa Orde Baru dan Dampaknya

Sejarah dan Sosial

Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.

7 Maret 2024 23:18 WIB

waktu baca 2 menit

Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi: Kebijakan Politik Dalam Negeri pada Masa Orde Baru. Sumber: Christina Morillo/Pexels.com

Orde Baru berlangsung pada 1966 sampai 1998 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Orde Baru inilah muncul kebijakan politik dalam negeri. Lantas, apa saja kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru?

Untuk mengetahui jawabannya, simak dalam uraian berikut ini!

Kebijakan Politik Dalam Negeri pada Masa Orde Baru

Ilustrasi: Kebijakan Politik Dalam Negeri pada Masa Orde Baru. Sumber: ICSA/Pexels.com

Sulastomo dalam buku berjudul Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru menjelaskan bahwa Orde Baru sangat terkenal dengan rezimnya yang militeristik dan otoriter. Perlakuan yang demikian bertujuan mencapai stabilitas politik serta menjaga keamanan negara Indonesia.

Pada masa berlangsungnya Orde Baru, ada beberapa kebijakan politik dalam negeri yang muncul, yaitu:

1. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) meliputi TNI maupun kepolisian. Kebijakan ini merupakan peran ganda dari ABRI, yakni sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik.

2. Penataran P4

Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), maksudnya Pancasila berguna untuk pandangan hidup dalam bernegara.

Menurut pemerintah Orde Baru, penataran P4 sangat penting bagi masyarakat. Hal inilah kenapa penataran P4 diberlakukan bagi pegawai negeri sipil serta seluruh siswa di sekolah.

3. Penyederhanaan Partai Politik

Orde Baru melakukan kebijakan politik dalam negeri dengan penyederhanaan partai politik. Pada masa ini, parpol disederhanakan cukup hanya dua partai dengan satu golongan karya.

Kedua partai tersebut adalah PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Adanya penyederhanaan partai untuk mencegah ketidakstabilan politik dalam negeri.

4. Pelaksanaan Pemilu 1971

Pelaksanaan pemilu tahun 1971 berbeda dengan pemilu 1995. Pada masa Orde Baru ini, pemilu diatur sesuai SI MPR 1967 tentang penetapan pemilu tahun 1971.

Pelaksanaan pemilu tersebut banyak pejabat yang memihak salah satu partai politik, yaitu Golkar. Maka, tidak heran jika pada masa Orde Baru, Golkar selalu memperoleh suara terbanyak dan menang, mulai dari pemilu 1977 sampai 1997.

5. Pembentukan Kopkamtib

Pada 10 Oktober tahun 1965, muncul pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau dikenal sebagai Kopkamtib. Tujuan pembentukan ini untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan suatu negara.

Pembentukan Kopkamtib terjadi setelah G30S. Kekejaman dalam G30S dianggap sebagai pelanggaran ketentuan negara dan pengkhianatan terhadap Pancasila.