5 Kebijakan Politik Masa Reformasi beserta Aspek Lainnya

Ilustrasi kebijakan politik masa reformasi. Sumber: pixabay

Masa reformasi dimulai sejak tahun 1998, saat Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Kebijakan politik masa reformasi, salah satunya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.

Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Waluyo, masa reformasi ditandai oleh perubahan-perubahan politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan tatanan negara yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan Politik Masa Reformasi beserta Aspek Lainnya

Ilustrasi kebijakan politik masa reformasi. Sumber: pixabay

Berikut adalah penjelasan serta pembahasan mengenai kebijakan era reformasi dari berbagai aspek:

1. Kebijakan Politik

Salah satu kebijakan politik yang paling penting pada era reformasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu yang lebih bebas, adil, dan jujur.

Pemilu pertama pada era reformasi dilaksanakan pada tahun 1999 dan diikuti oleh 48 partai politik yang menghasilkan perubahan komposisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah sebelumnya partai Golkar dan anggota ABRI sangat mendominasi.

Pemilu ini juga memilih Presiden B.J. Habibie yang menjadi presiden pertama era reformasi. Selain itu, kebijakan politik lainnya yang dilakukan pada era reformasi yaitu sebagai berikut:

2. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi masa reformasi diwarnai oleh upaya untuk mengatasi dampak krisis moneter Asia 1997-1998. Beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan pada era reformasi yaitu sebagai berikut:

3. Kebijakan Sosial dan Budaya

Beberapa kebijakan sosial dan budaya yang dilakukan pada era reformasi adalah sebagai berikut:

Demikian penjelasan kebijakan era reformasi dari berbagai aspek. (ARH)