5 Kebijakan Politik Masa Reformasi beserta Aspek Lainnya

Ilustrasi kebijakan politik masa reformasi. Sumber: pixabay

Masa reformasi dimulai sejak tahun 1998, saat Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Kebijakan politik masa reformasi, salah satunya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.

Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Waluyo, masa reformasi ditandai oleh perubahan-perubahan politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan tatanan negara yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan Politik Masa Reformasi beserta Aspek Lainnya

Ilustrasi kebijakan politik masa reformasi. Sumber: pixabay

Berikut adalah penjelasan serta pembahasan mengenai kebijakan era reformasi dari berbagai aspek:

1. Kebijakan Politik

Salah satu kebijakan politik yang paling penting pada era reformasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu yang lebih bebas, adil, dan jujur.

Pemilu pertama pada era reformasi dilaksanakan pada tahun 1999 dan diikuti oleh 48 partai politik yang menghasilkan perubahan komposisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah sebelumnya partai Golkar dan anggota ABRI sangat mendominasi.

Pemilu ini juga memilih Presiden B.J. Habibie yang menjadi presiden pertama era reformasi. Selain itu, kebijakan politik lainnya yang dilakukan pada era reformasi yaitu sebagai berikut:

• Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang di dalamnya terdiri atas tokoh sipil hingga profesional.

• Mengatasi problem dwifungsi dari ABRI, yaitu peran ganda dari ABRI sebagai alat pertahanan negara dan alat politik pemerintah.

• Mulai tahun 1999, ABRI berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan dibebaskan dari keterlibatan politik praktis.

• Mencabut pemaksaan pers dan memberikan kebebasan bagi media massa untuk menyampaikan informasi dan pendapat tanpa adanya tekanan dari pemerintah.

• Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK pada tahun 2002 yang menjadi lembaga independen dan bertugas untuk mencegah serta memberantas praktik korupsi di Indonesia.

2. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi masa reformasi diwarnai oleh upaya untuk mengatasi dampak krisis moneter Asia 1997-1998. Beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan pada era reformasi yaitu sebagai berikut:

• Menjalankan berbagai program bantuan dari Dana Moneter Internasional, dengan syarat contohnya pemotongan subsidi BBM, peningkatan tarif listrik dan air, privatisasi BUMN, hingga reformasi fiskal.

• Memberi bantuan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat miskin sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM pada tahun 2005.

3. Kebijakan Sosial dan Budaya

Beberapa kebijakan sosial dan budaya yang dilakukan pada era reformasi adalah sebagai berikut:

• Mendorong pemberdayaan UMKM dengan memberikan bantuan modal, pelatihan keterampilan hingga memudahkan perizinan usaha.

• Melindungi hak pada perempuan, anak, serta kelompok minoritas dengan cara menghapus diskriminasi dan kekerasan.

Demikian penjelasan kebijakan era reformasi dari berbagai aspek. (ARH)