5 Perbedaan Pemerintahan Megawati dengan SBY dalam Pemilihan Presiden

Ilustrasi Perbedaan Pemerintahan Megawati dengan SBY dalam Pemilihan Presiden,Foto:Pexels/Edmond Dantès

Perbedaan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dengan SBY dalam pemilihan presiden terlihat jelas dalam cara penyelenggaraan dan dinamika politik yang terjadi selama masa jabatan keduanya.

Perbedaan tersebut mencerminkan perubahan dalam sistem demokrasi Indonesia yang semakin matang dan terstruktur.

Perbedaan Pemerintahan Megawati dengan SBY dalam Pemilihan Presiden

Ilustrasi Perbedaan Pemerintahan Megawati dengan SBY dalam Pemilihan Presiden,Foto:Pexels/Edmond Dantès

Jelaskan perbedaan antara pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan SBY dalam penyelenggaraan pemilihan presiden yang mencerminkan perbedaan pendekatan politik dan sistem pemilu yang diterapkan!

Dikutip dari jurnal Pemilu indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi oleh Farahdiba (2014) sistem pemilu di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya.

Sebagai negara yang memiliki struktur pemerintahan berlapis, pemilu di Indonesia dilaksanakan di hampir seluruh tingkatan dalam struktur kekuasaan, baik pada level eksekutif maupun legislatif.

1. Sistem Pemilihan Presiden

Masa Megawati pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, setelah perubahan besar dalam sistem politik Indonesia pasca-reformasi 1998. Sebelum itu, presiden dipilih melalui MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Sedangkan pada masa SBY, pemilu presiden langsung dilaksanakan dengan lebih terorganisir dan matang, dimulai dengan pemilu 2004 yang juga merupakan bagian dari masa kepemimpinan SBY.

Pemilu 2009 dan 2014 semakin menegaskan sistem pemilihan langsung yang sudah mapan. Pada era SBY juga semakin melibatkan peran media massa dan kampanye politik yang berbasis pada komunikasi digital.

2. Koalisi Polit

Pada Pemilu 2004, Megawati tidak mengandalkan koalisi besar. PDI-P sebagai partai yang mendukung Megawati cukup dominan, namun tidak mendapat dukungan penuh dari banyak partai besar, yang mempengaruhi kemenangannya.

Di masa SBY, koalisi politik menjadi lebih penting dan berkembang, dengan banyak partai yang saling berkoalisi untuk memenangkan calon presiden. Koalisi ini terlihat lebih kompleks dan terstruktur, seperti pada pemilu 2009 dan 2014.

3. Teknologi dan Transparansi Pemilu

Masa Megawati, meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan transparansi, sistem penghitungan suara dan teknologi yang digunakan masih terbatas. Pemilu pertama ini diwarnai dengan banyak tantangan dalam hal distribusi suara dan akurasi data.

Selama kepemimpinan SBY, pemilu semakin mengandalkan teknologi informasi yang lebih maju.

Pemilu 2009 dan 2014 lebih efisien, dengan sistem penghitungan suara yang lebih transparan, dan akses masyarakat terhadap informasi pemilu juga semakin terbuka melalui penggunaan teknologi.

4. Pendekatan Kampanye dan Media Massa

Kampanye pada era Megawati cenderung lebih mengandalkan pendekatan tradisional, dengan fokus pada personalitas dan ideologi partai. Media massa berperan penting, tetapi belum sepenuhnya menggunakan platform digital yang luas.

Sedangkan kampanye pada era SBY lebih berbasis media sosial dan digital.

Pemilu 2009 dan 2014 memperlihatkan penggunaan teknologi digital dalam kampanye, di mana media sosial, website, dan iklan digital menjadi bagian penting dari strategi pemenangan.

5. Stabilitas Politik

Pemilu 2004 berlangsung di tengah ketidakstabilan politik pasca-reformasi. Meskipun demokrasi mulai berkembang, proses politik masih cukup rentan terhadap perubahan mendalam dalam lanskap politik.

Saat masa SBY, meskipun tantangan tetap ada, stabilitas politik lebih terjaga. Pemilu yang dilaksanakan semakin mencerminkan kematangan demokrasi, dengan sistem yang lebih terkonsolidasi.

Perbedaan pemerintahan Megawati dengan SBY dalam pemilihan presiden mencerminkan perkembangan signifikan dalam demokrasi Indonesia.

Kedua periode tersebut, meski berbeda dalam pendekatan, turut berkontribusi pada kemajuan demokrasi Indonesia yang semakin dewasa, menciptakan pemilu yang lebih transparan, inklusif, dan kredibel.

Baca Juga: 5 Fungsi Partai Politik dalam Sistem Negara Demokrasi