5 Perbedaan UUD 1945 dengan Konstitusi RIS yang Penting Dipahami

Ilustrasi Perbedaan UUD 1945 dengan Konstitusi RIS. Sumber: unsplash

Terdapat berbagai perbedaan UUD 1945 dengan Konstitusi RIS yang harus dipahami dengan baik.

Dikutip dari Buku Super Lengkap UUD 1945 & Amandemen oleh Tim Ilmu Educenter, secara teknis dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah garis besar cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

UUD 1945 mempunyai berbagai perbedaan dengan konstitusi RIS. Bagaimana penjelasannya?

Perbedaan UUD 1945 dengan Konstitusi RIS

Ilustrasi Perbedaan UUD 1945 dengan Konstitusi RIS. Sumber: unsplash

Berikut ini berbagai perbedaan UUD 1945 dengan Konstitusi RIS yang masih banyak dipertanyakan:

1. Struktur Negara

Dalam UUD 1945, ditetapkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan pemerintahan terpusat. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan lebih besar daripada pemerintah daerah.

Sementara, dalam konstitusi RIS, diatur mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari berbagai negara bagian. Daerah-daerah pun mempunyai otonomi yang lebih besar.

2. Kedudukan Presiden

Perbedaan UUD 1945 dengan Konstitusi RIS berikutnya adalah pada kedudukan presiden.

UUD 1945 mengatakan presiden mempunyai kedudukan kuat sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sedangkan, dalam Konstitusi RIS, peran presiden lebih dibatasi serta pemerintahan lebih bergantung pada parlemen.

3. Perubahan Konstitusi

UUD 1945 mendasarkan perubahan konstitusi ke amandemen yang membutuhkan persetujuan dari DPR serta masyarakat. Sedangkan, dalam konstitusi RIS, mempunyai prosedur perubahan konstitusi lebih kompleks.

4. Sistem Pemerintahan

Perbedaan UUD 1945 dengan Konstitusi RIS berikutnya terlihat dari sistem pemerintahan.

Pada UUD 1945, ditetapkan sistem pemerintahan republik presidensial di mana kepela negara serta kepala pemerintahan dijabat satu orang yang sama, yaitu presiden.

Sedangkan, dalam Konstitusi RIS, terdapat peraturan di mana sistem pemerintahan berbentuk republik parlementer. Kepala negara dijabat oleh presiden dan kepela pemerintahan oleh minister presiden.

5. Pembagian Kekuasaan

UUD 1945 menekan pembagian kekuasaan yang berkonsep kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meski demikian, kekuasaan eksekutif pada praktiknya sering lebih dominan.

Dalam Konstitusi RIS, lebih menitikberatkan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks negara serikat.

Itu dia sekilas pembahasan mengenai perbedaan UUD 1945 dengan Konstitusi RIS.(LAU)