6 Dampak Pelaksanaan Sistem Sentralisasi dalam Pemerintah Orde Baru

Ilustrasi Dampak Pelaksanaan Sistem Sentralisasi dalam Pemerintah Orde Baru. Sumber: Unsplash

Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru dapat dirasakan, baik secara positif maupun negatif.

Dikutip dari buku Bangkitnya Orde Baru oleh Husni Abdullah Mubarak, masa Orde Baru terjadi sejak Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi pada 1998.

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru adalah sistem sentralisasi. Apa saja dampaknya?

Dampak Pelaksanaan Sistem Sentralisasi dalam Pemerintah Orde Baru

Ilustrasi Dampak Pelaksanaan Sistem Sentralisasi dalam Pemerintah Orde Baru. Sumber: Unsplash

Dampak sistem sentralisasi yang dilakukan pada masa Orde Baru dapat dirasakan secara positif dan negatif. Adapun dampak positif yang dirasakan, yakni:

1. Layanan Publik

Pelaksanaan sistem sentralisasi dapat dirasakan hingga daerah terpencil, baik dalam bidang pendidikan, infrastruktur, maupun kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan keuntungan dari layanan publik tersebut.

2. Membangun Ekonomi

Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru berikutnya, yakni membantu pemerintah merumuskan serta melaksanakan strategi pembangunan ekonomi. Inilah mengapa, pertumbuhan ekonomi terjadi begitu pesat selama Orde Baru.

3. Stabilitas Politik

Dilaksanakannya sistem sentralisasi pada Orde Baru membantu pencapaian stabilitas politik setelah masa sebelumnya terjadi gejolak politik. Pemerintah pusat mengendalikan sumber daya dan informasi sehingga mencegah kemunculan oposisi.

Sedangkan, dampak negatif dari pelaksanaan sentralisasi pada masa Orde Baru, antara lain:

1. Pelanggaran HAM

Sentralisasi yang dilakukan dengan memberikan kekuasaan di pemerintah pusat menjadikan peluang pelanggaran HAM lebih lebar. Pasalnya, tak jarang kritik yang diajukan pada pemerintah justru ditindak dengan keras.

2. Demokrasi yang Lemah

Partisipasi masyarakat menjadi sangat terbatas dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi dampak negatif dari penerapan sentralisasi. Inilah mengapa, kontrol pemerintah atas masyarakat semakin kuat dan melemahkan demokrasi.

3. Ketimpangan Ekonomi

Sentralisasi membuka ketimpangan dalam bidang ekonomi antara pusat dan daerah. Berbagai daerah terpencil tak jarang tertinggal dalam pembangunan. Selain itu, akses untuk menggunakan sumber daya juga terbatas.

Itu dia sekilas pembahasan mengenai dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan Orde Baru.(LAU)