6 Kebijakan Ekonomi Orde Baru dan Dampaknya bagi Indonesia

Ilustrasi kebijakan ekonomi orde baru. Sumber: David McBee/pexels.com

Pada masa Orde Baru, kondisi ekonomi Indonesia cenderung kurang stabil. Di sisi lain, kala itu ada berbagai kebijakan ekonomi Orde Baru yang diterapkan berdasarkan Trilogi Pembangunan.

Mayrudin dalam Menelisik Program Pembangunan Nasional di Era Pemerintahan Soeharto mengungkapkan bahwa Trilogi Pembangunan mempunyai tiga poin, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi serta politik.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kebijakan ekonomi Orde Baru, simak selengkapnya dalam bacaan ini.

Kebijakan Ekonomi Orde Baru

Ilustrasi kebijakan ekonomi orde baru. Sumber: Burak The Weekender/pexels.com

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan cenderung kurang stabil, sehingga perlu dilakukan perbaikan hingga memasuki masa Orde Baru.

Adapun beberapa kebijakan ekonomi Orde Baru adalah.

1. Kerja Sama Indonesia dengan IMF

Salah satu kebijakan ekonomi Orde Baru adalah kerja sama antara Indonesia dengan IMF. Dalam hal ini, Presiden Soeharto melakukan pinjaman dana dari IMF serta Bank Dunia untuk pembangunan nasional.

Setelah itu, kerja sama dengan IMF pun berkembang menjadi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Berikutnya ada pula konsorsium yang bernama International Government Group on Indonesia atau IGGI.

2. Repelita

Kebijakan ekonomi Orde Baru berikutnya adalah Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Kebijakan ini berlangsung sejak tahun 1969-1994. Adapun penyusun konsep Repelita, yaitu Widjojo Nitisastro yang kala itu menjabat sebagai penasihat ekonomi Orde Baru sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Konsep yang dibawa oleh Widjojo tersebut akhirnya diresmikan pihak pemerintah Orde Baru yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan sarana serta kegiatan ekonomi.

3. Pemulihan Ekonomi Nasional

Kebijakan ekonomi Orde Baru lainnya adalah adanya upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan dengan beberapa upaya, seperti bergabungnya Indonesia dengan IMF dan kembalinya menjadi bagian dari PBB.

4. Undang-Undang Penanaman Modal Asing

Kebijakan ekonomi Orde Baru berikutnya, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA serta PMDN. Kedua undang-undang tersebut disahkan pada 1967 serta 1968 untuk membuka perekonomian serta kegiatan di sektor swasta.

5. Ekspor

Kebijakan ekonomi Orde Baru selanjutnya adalah dari segi ekspor. Hal ini bertepatan dengan meningkatnya utang luar negeri dan jatuhnya harga minyak pada 1980-an.

Itulah sebabnya, pemerintah meningkatkan kegiatan ekspor barang dengan membebaskan bea cukai serta pengulangan devaluasi rupiah.

6. Kondisi Ekonomi pada 1974

Pada 1974, terjadi peristiwa Malari atau protes besar-besaran dari masyarakat akibat meningkatnya pemodal asing yang masuk. Hal itu membuat pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan investasi asing.

Dampak Kebijakan Ekonomi Orde Baru bagi Indonesia

Adanya kebijakan ekonomi Orde Baru tentu menyebabkan sejumlah dampak bagi pemerintah maupun masyarakat, antara lain:

Demikian beberapa informasi mengenai kebijakan ekonomi Orde Baru dan dampaknya. [ENF]