6 Kebijakan Politik Orde Baru Paling Berpengaruh

ilustrasi kebijakan politik orde baru (Unsplash)

Kebijakan politik Orde Baru telah membentuk landasan kuat dalam sejarah politik Indonesia, mengilhami perubahan signifikan yang memengaruhi arah bangsa.

Dari restrukturisasi kabinet hingga keputusan-keputusan yang mempengaruhi geopolitik, periode Orde Baru mencatat sejumlah langkah penting yang menandai masa tersebut.

Berbagai Kebijakan Politik Orde Baru

ilustrasi kebijakan politik orde baru (Unsplash)

Dikutip dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII karya Nansy Rahman, Orde Baru merujuk pada periode pemerintahan Jenderal Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama, yang dipimpin Soekarno.

Orde Baru dimulai sejak penerbitan Surat Perintah 11 Maret 1966 dan berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Orde Baru merupakan salah satu era perpolitikan yang telah memberikan pengaruh besar pada berjalannya pemerintahan di Republik Indonesia.

Berikut ini beberapa kebijakan politik yang ditetapkan pada masa Orde Baru:

1. Memperbarui Kabinet Dwikora

Keputusan Presiden No. 5 pada 18 Maret 1966 menginisiasi pembaharuan Kabinet Dwikora, menandai langkah awal menuju perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan.

2. Pembubaran PKI

Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa Orde Baru merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengakhiri keberadaan partai tersebut secara resmi.

Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, di mana PKI dianggap terlibat dalam percobaan kudeta terhadap pemerintah, langkah ini diambil sebagai respons terhadap situasi politik yang tidak stabil pada waktu itu.

3. Pemilihan Umum yang Sederhana

Pemilihan Umum 1971 menjadi momen penting dengan melibatkan hanya 9 partai.

Terdapat 9 partai politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum pada Orde Baru, yaitu NU, Parmusi, PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan PNI, termasuk dengan Golkar.

Kehadiran pemilihan umum memungkinkan MPR dan DPR untuk kembali berfungsi secara efektif dan optimal.

4. Pendidikan dan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pengimplementasian program P4 bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat.

5. Indonesia sebagai Pelopor Pendirian ASEAN

Peran Indonesia dalam pembentukan ASEAN menegaskan posisinya sebagai pemimpin di tingkat regional, memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antarnegara Asia Tenggara.

6. Pengakuan Irian Barat dan Timor Timur

Penyatuan Irian Barat dan penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia merupakan keputusan politik yang memiliki dampak besar dalam menyatukan wilayah bangsa.

7. Dwifungsi ABRI

Militer diberikan peran dan fungsi ganda (dwifungsi), tidak hanya dalam aspek pertahanan tetapi juga terlibat dalam tugas-tugas sipil, sehingga menggambarkan kekuatan politik yang signifikan.

Kebijakan politik Orde Baru mencerminkan transformasi besar dalam sejarah politik Indonesia.

Dari restrukturisasi kabinet hingga keputusan-keputusan geopolitik yang memengaruhi wilayah, masa ini mencatat langkah-langkah penting yang memberikan arah pada masa depan bangsa.