6 Kekurangan Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

ilustrasi Demokrasi Pancasila (Pixabay)

Kekurangan demokrasi Pancasila merupakan salah satu aspek yang mencerminkan tantangan besar dalam pembangunan Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru.

Meskipun prinsip-prinsip Pancasila menyatakan komitmen pada demokrasi, namun dalam kenyataannya, implementasi demokrasi seringkali jauh dari harapan.

Pengertian Demokrasi Pancasila

ilustrasi demokrasi Pancasila (Pixabay)

Mengutip situs mpr.go.id, Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang tercermin dalam pemahaman mendalam serta diselaraskan dengan nilai-nilai luhur Pancasila oleh bangsa dan Negara Indonesia.

Secara esensial, demokrasi Pancasila mencakup kedaulatan rakyat yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial.

Berbagai Kekurangan Demokrasi Pancasila

Berikut ini adalah berbagai hal yang menjadi kekurangan dari Demokrasi Pancasila:

1. Minimnya Kebebasan Berpendapat

Salah satu kekurangan utama demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah minimnya kebebasan berpendapat.

Pemerintah sering kali melakukan sensor terhadap media dan mengambil tindakan keras terhadap kritikus pemerintah, menyebabkan terbatasnya ruang untuk menyampaikan pendapat.

2. Kontrol Ketat pada Pers

Media massa di bawah pemerintahan Orde Baru sering kali diperintah untuk memihak kepada pemerintah.

Kontrol ketat atas pers menghambat kebebasan pers dan menghalangi informasi yang objektif dan kritis untuk disampaikan kepada masyarakat.

3. Minimnya Pilihan Politik

Dominasi Golkar sebagai partai politik utama di bawah Orde Baru menyebabkan minimnya pilihan politik bagi rakyat.

Hal ini menghambat pluralisme politik dan menyebabkan kurangnya representasi kepentingan masyarakat yang beragam.

4. Terjadinya Banyak Pelanggaran HAM

Selama masa Orde Baru, terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Hal ini mencerminkan kelemahan sistem dalam melindungi hak-hak dasar individu.

5. Pemilu yang Curang

Proses pemilihan umum (Pemilu) pada masa Orde Baru sering kali dipertanyakan keabsahannya karena terdapat banyak tuduhan kecurangan dan manipulasi hasil.

6. Militer yang Menjadi Anggota Parlemen

Keterlibatan aktif militer dalam politik juga merupakan salah satu kekurangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru.

Keberadaan anggota militer di dalam parlemen mengancam kemandirian lembaga legislatif dan memperkuat otoritas militer atas proses politik.

Kekurangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru menyiratkan perlunya reformasi mendalam dalam sistem politik Indonesia.

Diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, dan memastikan representasi politik yang inklusif dan adil bagi semua warga negara. (AZ)