7 Perkembangan Politik pada Masa Reformasi paling Berpengaruh

ilustrasi perkembangan politik pada masa reformasi (Pexels)

Perkembangan politik pada masa reformasi di Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah bangsa ini yang telah membentuk panggung politik yang lebih terbuka, demokratis, dan inklusif.

Seiring dengan kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami transformasi politik yang signifikan yang telah membawa dampak yang mendalam bagi sistem politik negara ini.

Pengertian Reformasi

ilustrasi perkembangan politik pada masa reformasi (Pexels)

Menurut penjelasan yang terdapat dalam buku Kebijakan Pendidikan yang disusun oleh Suryawahyuni Latief, istilah reformasi berasal dari penggabungan kata "re" dan "formasi", yang secara etimologis memiliki konotasi "kembali" dan "susunan".

Dengan demikian, konsep reformasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk "merestrukturisasi kembali".

Reformasi di Indonesia mengacu pada serangkaian perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di Indonesia pasca kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998.

Gerakan reformasi ini dipicu oleh gelombang protes massa yang menuntut reformasi politik, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berbagai Perkembangan Politik pada Masa Reformasi

Berikut ini adalah berbagai perkembangan pentik dalam bidang politik di masa reformasi:

1. Peristiwa Sidang Istimewa MPR 1998

Peristiwa Sidang Istimewa MPR 1998 yang berlangsung pada 1 sampai 13 November 1998 menjadi titik awal dari proses Reformasi di Indonesia, di mana Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri setelah lebih dari 30 tahun berkuasa.

Sidang tersebut membuka jalan bagi proses demokratisasi yang lebih lanjut di Indonesia.

2. Pengembangan Otonomi Daerah

Salah satu perkembangan politik yang signifikan pada masa Reformasi adalah pengembangan sistem otonomi daerah.

Kebijakan ini memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

3. Pencabutan Pembatasan Partai Politik

Reformasi juga melihat pencabutan pembatasan terhadap pembentukan dan aktivitas partai politik di Indonesia, sehingga memungkinkan munculnya berbagai partai politik baru yang mewakili spektrum ideologi dan kepentingan yang lebih beragam.

4. Penghapusan Dwifungsi ABRI

Salah satu langkah penting dalam proses Reformasi adalah penghapusan dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang membatasi peran militer dalam politik dan menegaskan kedaulatan sipil dalam pemerintahan.

5. Penyelenggaraan Pemilu yang Lebih Demokratis

Reformasi juga menyaksikan penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis dan transparan, di mana proses pemilihan dilakukan secara lebih adil dan terbuka bagi semua partai politik dan calon.

6. Pembatasan Masa Jabatan Presiden

Pada masa Reformasi, diimplementasikan pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konsolidasi kekuasaan yang berlebihan.

7. Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah

Reformasi juga menyaksikan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah yang bertugas mengawasi dan mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.

Perkembangan politik pada masa Reformasi telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem politik Indonesia, menuju arah yang lebih demokratis, inklusif, dan transparan.

Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, namun proses Reformasi telah membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berdaulat. (AZ)