Konten dari Pengguna

8 Kebijakan Pemerintahan Kolonial Inggris di Indonesia yang Pernah Diterapkan

Sejarah dan Sosial

Sejarah dan Sosial

Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.

ยทwaktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi Kebijakan Pemerintahan Kolonial Inggris di Indonesia. Sumber: Unsplash
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Kebijakan Pemerintahan Kolonial Inggris di Indonesia. Sumber: Unsplash

Sebutkan kebijakan pemerintah kolonial Inggris di Indonesia sering menjadi soal yang muncul dalam sejarah. Berbagai kebijakan tersebut menjadi hal yang penting diketahui karena mempengaruhi kehidupan rakyat pada masa tersebut.

Dikutip dari buku Kebijakan Pemerintah oleh Aji Priimanto, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang menaatinya.

Lantas, apa saja kebijakan pemerintah kolonial Inggris di Indonesia?

Kebijakan Pemerintahan Kolonial Inggris di Indonesia yang Pernah Diterapkan

Ilustrasi Kebijakan Pemerintahan Kolonial Inggris di Indonesia. Sumber: Unsplash

Pada masa pemerintah kolonial Inggris, terdapat berbagai kebijakan yang diberlakukan pada berbagai bidang kehidupan. Mulai dari bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, pemerintahan, pengadilan, sampai sosial.

Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah kolonial Inggris di Indonesia yang pernah diterapkan:

  1. Melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia dengan mengundang ahli pada bidang ilmu pengetahuan yang berasal dari luar negeri.

  2. Mulai membangun Kebun Raya Bogor, yang difungsikan sebagai tempat untuk mengoleksi berbagai jenis tanaman, baik yang ada di Indonesia maupun dari seluruh dunia

  3. Menamakan bunga raksasa dan paling besar di dunia bersama dengan Arnoldii dan memberi nama bunga tersebut dengan nama ilmiah, yaitu Rafflesia Arnoldii

  4. Menghapus kebijakan contingenten penyerahan serta menggantinya dengan sistem land-rente atau sewa tanah

  5. Petani harus membayar pajak penggunaan tanah sebagai uang sewa. Pasalnya, semua tanah dianggap milik negara, yang dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris

  6. Melarang adanya perdagangan budak

  7. Setiap keresidenan harus mempunyai badan pengadilan masing-masing

  8. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta

Dari berbagai kebijakan tersebut, terjadi kegagalan pada penerapan sistem pajak tanah akibat beberapa faktor yaitu:

  • Kesulitan menentukan besarnya pajak pemilik tanah akibat ukuran tanah yang berbeda-beda

  • Sulit menentukan tingkat dan ukuran kesuburan tanah petani

  • Keterbatasan yang dimiliki pegawai Raffles

  • Masyarakat di desa banyak belum mengenal sistem uang

Nah, itu dia sekilas pembahasan mengenai kebijakan pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia yang pernah diterapkan. (LAU)