Contoh Pertanyaan Tentang Hukum yang Sulit Dijawab

Ilustrasi pertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab. Sumber foto: Towfiqu barbhuiya/Pexels

Pertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab merupakan informasi yang cukup penting untuk dipelajari oleh semua orang. Terkhusus untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum.

Dikutip dari buku Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat karya Laurensius Arliman S, kesadaran hukum dengan hukum memiliki kaitan yang sangat erat. Karena kesadaran hukum merupakan faktor penemuan hukum.

Namun, kesadaran hukum masyarakat yang cenderung rendah kerap memunculkan berbagai pertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab. Apa sajakah itu? Yuk temukan beberapa pertanyaan tentang hukum tersebut pada artikel berikut ini.

Pertanyaan Tentang Hukum yang Sulit Dijawab dan Penjelasannya

Ilustrasi pertanyaan tentang pertanyaan hukum yang sulit dijawab. Sumber foto: EKATERINA BOLOVTSOVA/Pexels

Berikut beberapa pertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan untuk belajar dan menambah wawasan tentang ilmu hukum.

1. Apa Intisari Perbedaan Hukum Perdata dan Hukum Pidana?

Secara garis besar perbedaan hukum perdata dan hukum pidana terletak pada ruang lingkupnya. Hukum perdata lebih bersifat privat. Dalam artian menitik beratkan pada peraturan-peraturan terkait dengan hubungan satu orang dengan orang lainnya.

Hal tersebut hanya berdampak pada orang-orang yang terlibat saja. Tidak berdampak secara langsung kepada kepentingan umum.

Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang diatur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum. Secara otomatis hukum pidana memiliki implikasi terhadap masyarakat secara umum.

2. Apa Perbedaan Kodifikasi Hukum dan Unifikasi Hukum

Dikutip dari Buku Pengantar ilmu hukum halaman 77, R. Soeroso menjelaskan bahwa Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam satu himpunan undang-undang dalam materi yang sama.

Contoh kodifikasi hukum yang ada di Indonesia, seperti: Kitab undang-undang hukum perdana, kitab undang-undang hukum perdata, dan kitab undang-undang hukum dagang.

Sedangkan unifikasi hukum adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan memberlakukan hukum secara nasional.

Contoh unifikasi hukum adalah; uu perkawinan. Hal ini berlandasan dari banyaknya adat istiadat tentang perkawinan yang ada di wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu, dibuatlah undang-undang perkawinan sebagai wujud penyatuan atau penyeragaman hukum untuk diberlakukan sekaligus sebagai hukum nasional.

Itulah pertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab yang bisa digunakan sebagai bahan menambah wawasan tentang ilmu hukum. Semoga bermanfaat! (DAI)