Contoh Perubahan Sosial di Bidang Politik Indonesia

Ilustrasi contoh perubahan sosial di bidang politik. Sumber foto: pexels/Element5 Digital.

Contoh perubahan sosial di bidang politik pada waktu-waktu pemilu seperti saat ini merupakan topik yang asyik dan menarik untuk dibahas.

Politik merupakan tema obrolan yang selalu menarik perhatian. Bukan hanya di kalangan elit politik, tetapi juga menyeluruh hampir ke lapisan masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perubahan sosial di bidang politik Indonesia, simak penjelasan di bawah ini.

Contoh Perubahan Sosial di Bidang Politik

Ilustrasi contoh perubahan sosial di bidang politik. Sumber foto: pexels/August de Richelieu.

Dikutip dalam buku Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat karya Janu Murdiyamoko, menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya mencakup sistem nilai, norma sosial, dan lain sebagainya.

Berikut beberapa contoh perubahan sosial di bidang politik:

1. Cara Kampanye

Contoh perubahan sosial di bidang politik yang pertama yaitu cara berkampanye. Dulu, sebelum teknologi masuk ke dalam kehidupan masyarakat secara pesat seperti saat ini, para calon mempromosikan atau mengkampanyekan dirinya di lapangan yang besar dan luas.

Sekarang, para calon elit politik tidak perlu lagi bersusah payah melakukan hal tersebut. Kegiatan yang menguras banyak biaya dan tempat tersebut dapat diringkas dengan adanya teknologi.

Para calon saat ini memanfaat media sosial untuk memperkenalkan diri, menunjukkan citra baik, dan hal-hal yang dianggap dapat meningkatkan citra positif lainnya.

2. Perubahan yang Terjadi pada Masa Reformasi

Pada masa reformasi, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebelumnya. Kebijakan-kebijakan yang mengalami perubahan pada bidang politik di antaranya:

3. Gus Dur dan Imlek

Pada zaman orde baru, orang Tionghoa mengalami diskriminasi yang membuatnya tidak bisa leluasa dalam mengekspresikan keyakinan dan budayanya. Pada zaman ini, masyarakat Tionghoa hanya bisa merayakan hari besar dan melaksanakan ibadahnya di lingkungan keluarganya atau internal.

Namun, ketika pada masa presiden Gus Dur, kebijakan tersebut dihapus. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan dan hak untuk mengekspresikan budaya dan ibadahnya di depan umum.

4. Lepasnya Timor Leste

Pada masa Presiden Habibie, Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia. Hal tersebut bermula dari keadaan Timor Leste yang memanas ketika muncul para golongan atau kelompok pro otonomi khusus dan kemerdekaan.

Selain itu, lepasnya Timor Leste juga dipengaruhi oleh faktor krisis politik di Jakarta yang berujung pada pelengseran kekuasaan Soeharto. Hal tersebut membuat situasi semakin tidak menentu.

Akhirnya, dalam sidang kabinet bidang politik keamanan pada 27 Januari 1999, pemerintah menyerahkan nasib Timor Leste kepada warganya. Yang artinya memberikan pilihan kepada warga untuk merdeka atau diberikan otonomi yang diperluas. (DAI)