Dampak Perjanjian Giyanti bagi Peradaban Kerajaan di Pulau Jawa

Ilustrasi dampak perjanjian Giyanti. Sumber foto: pexels/Merlin Lightpainting.

Dampak Perjanjian Giyanti bagi peradapan kerajaan di Pulau Jawa yaitu memunculkan kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi dua. Yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta.

Dikutip dalam buku Budaya Bahari karya Djoko Pramono menjelaskan bahwa salah satu peristiwa bersejarah yang menandai hilangnya kejayaan budaya bahari Nusantara adalah ditandatanginya naskah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 oleh Belanda dengan Raja Surakarta di Jogjakarta.

Salah satu isi perjanjiannya adalah kedua Raja keturunan Mataram harus menyerahkan perdagangan laut, hasil bumi, dan rempah-rempah ke Belanda.

Untuk mengetahui dampak dari Perjanjian Giyanti, simak penjelasan dan uraian lengkapnya di bawah ini.

Dampak Perjanjian Giyanti

Ilustrasi dampak perjanjian Giyanti. Sumbe foto: pexels/Zuzana Szokeova.

Berikut beberapa dampak yang diakibatkan dari isi Perjanjian Giyanti.

1. Terjadi Pergeseran Nilai-nilai Budaya di Dalam Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, isi perjanjian Giyanti yang dikendalikan oleh otoritas Belanda tersebut berakibat pada pemasungan perkembangan budaya Bahari Indonesia.

Dampak yang lebih fatal lagi yaitu semangat dan jiwa bahari bangsa Indonesia mengalami penurunan. Secara otomatis terjadi pergeseran nilai-nilai sosial budaya. Yang awalnya budaya maritim menjadi budaya terestrial.

2. Kerajaan Mataram Islam Menjadi Dua

Dampak selanjutnya yaitu terbelahnya kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian. Kerajaan Islam yang ada di sebelah Timur Sungai Opak dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwana III yang dikuasai Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Sedangkan kerajaan Mataram yang ada di sebelah barat sungai Opak dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwana I atau yang familiar dengan sebutan pengeran Mangkubumi dikuasai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Latar Belakang Perjanjian Giyanti

Latar belakang terjadinya perjanjian Giyanti dikarenakan telah ada konflik antar keluarga di kerajaan Mataram Islam. Konflik tersebut berkaitan dengan diangkatnya pangeran Prabusuyasa atau Pakubuwana II anak dari Amangkurat IV sekaligus adik dari Arya Mangkunegara.

Namun, kala itu Raden Said yang berstatus keponakan meminta haknya sebagai pewaris Mataram dengan alasan bahwa Ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara merupakan putra sulung dari Amangkurat IV.

Selain itu, pemicu konflik selanjutnya yaitu keputusan Pakubuwono memindahkan ibu kota Kerajaan Kartasura ke Surakarta.

Itulah dampak perjanjian Giyanti bagi peradaban kerajaan di Pulau Jawa. (DAI)