Isi Maklumat 14 November 1945 beserta Tujuan Peristiwanya

Ilustrasi isi maklumat 14 november 1945. Sumber: pixabay

Setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara Indonesia masih mencari dan mencoba sistem pemerintahan seperti apa yang terbaik bagi negaranya. Oleh karena itu, isi maklumat 14 November 1945 beserta tujuan peristiwanya perlu diketahui.

Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Waluyo, Presiden dan Wakil Presiden belum memiliki lembaga yang membantunya seperti MPR dan DPR maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu sebagai badan legislatif.

Pada artikel ini, akan menjelaskan isi maklumat 14 November 1945 beserta tujuan peristiwanya.

Isi Maklumat 14 November 1945

Ilustrasi isi maklumat 14 november 1945. Sumber: pixabay

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidensial. Dalam sistem ini, presiden bertindak sebagai kepala negara pada pemerintahan.

Sampai pada tanggal 11 November 1945 Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat mengungkapkan veto tidak percaya pada kabinet dan mengusulkan adanya pertanggungjawaban menteri kepada KNIP sebagai parlemen.

Usulan tersebut diterima baik oleh Presiden Soekarno dengan diterbitkannya Maklumat 14 November 1949. Isi dari Maklumat 14 November sebagai berikut:

"Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dari tingkatan yang pertama dari usahanya menegakan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, bahwa tanggung jawab adalah di tangan menteri "

Tujuan Maklumat 14 November 1945

Dari isi maklumat disebutkan bahwa menteri yang pada awalnya bertanggung jawab pada pihak Presiden, sekarang bertanggung jawab kepada pihak parlemen.

Oleh karena itu, diketahui tujuan Maklumat 14 November 1945 yaitu perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem parlementer.

Sistem parlementer memposisikan Presiden menjadi kepala negara. Sementara pihak parlemen dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Pergantian sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer menunjukkan pergeseran pemerintahan dari presiden ke perdana menteri.

Sistem parlementer memiliki tujuan untuk meningkatkan kebebasan demokrasi dibanding sistem presidensial karena presiden memiliki kedudukan mutlak.

Pada waktu itu, kedudukan perdana menteri diduduki oleh Sutan Sjahir sehingga kabinetnya disebut Kabinet Sjahir I. Kabinet Sjahir menduduki pemerintahan mulai dari tanggal 14 November 1945 hingga tanggal 12 Maret 1946.

Demikian penjelasan isi maklumat 14 November 1945 beserta tujuan peristiwanya. (ARH)