Isi Perjanjian Bongaya yang Terjadi pada 1667

ilustrasi Perjanjian Bongaya (Pexels)

Perjanjian Bongaya yang terjadi pada tahun 1667 merupakan suatu perjanjian penting yang melibatkan Kesultanan Makassar dan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Berbagai Perjanjian Bongaya tersebut menjadi kunci dalam merumuskan hubungan antara kedua pihak, dimana dampak terhadap Kesultanan Makassar menjadi sorotan tajam sepanjang sejarah.

Sejarah Perjanjian Bongaya

ilustrasi Perjanjian Bongaya (Pexels)

Mengutip buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII karya Drs. Imam Subchi, Perjanjian Bongaya merupakan hasil dari serangkaian konflik antara Kesultanan Makassar dan VOC yang terjadi pada abad ke-17.

Sejak pertengahan abad tersebut, VOC telah mengintensifkan upaya ekspansi dan mengkonsolidasikan kekuasaannya di Nusantara.

Kesultanan Makassar, sebagai salah satu kekuatan maritim yang dominan, menjadi sasaran ambisi VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah.

Perang yang berkecamuk selama beberapa tahun akhirnya mencapai titik puncak pada 18 November 1667 dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya oleh Sultan Hasanudin.

Isi Perjanjian Bongaya yang Merugikan Makassar

Meskipun ditandatangani secara resmi, isi perjanjian tersebut nyatanya memberikan dampak yang merugikan bagi Kesultanan Makassar.

Berikut ini beberapa isi dari Perjanjian Bongaya yang memberikan dampak yang besar bagi warga Makassar:

1. Makassar Harus Menerima Monopoli VOC

Poin pertama yang merugikan Makassar adalah penerimaan monopoli perdagangan oleh VOC.

Kesultanan Makassar dipaksa untuk mengakui dominasi VOC dalam hal perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut.

2. Wilayah Makassar yang Dipersempit

Perjanjian ini juga mempersempit wilayah kekuasaan Kesultanan Makassar, membatasinya hanya pada wilayah Gowa saja.

Hal ini merupakan pemangkasan signifikan terhadap wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Makassar.

3. Ganti Rugi Biaya Perang

Sebagai pihak yang kalah, Kesultanan Makassar diwajibkan untuk menanggung biaya perang. Hal ini menjadi beban ekonomi yang berat bagi Kesultanan Makassar.

4. Pengakuan Aru Palaka sebagai Raja

Perjanjian ini juga memaksa Kesultanan Makassar untuk mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bone yang didukung oleh VOC.

Pengakuan ini menandakan intervensi kuat VOC dalam urusan internal Kesultanan Makassar.

5. Wilayah Gowa Tertutup bagi Orang Asing

Perjanjian ini mengesahkan bahwa wilayah Gowa menjadi area yang tertutup bagi orang asing, kecuali masyarakat Belanda.

Hal ini mencerminkan kontrol penuh VOC terhadap akses dan kehadiran asing di wilayah Kesultanan Makassar.

6. Penghancuran Benteng Kesultanan Gowa

Benteng-benteng yang dibangun oleh Kesultanan Makassar dihancurkan sesuai dengan perintah perjanjian, kecuali Benteng Rotterdam yang tetap utuh untuk dikuasai VOC.

7. Pelarangan Pelayaran Warga Pribumi

Perjanjian Bongaya melarang warga pribumi untuk melakukan pelayaran ke luar Makassar tanpa izin dari pihak Belanda. Hal ini menghambat kebebasan berlayar dan perdagangan bagi masyarakat setempat.

8. Pemberlakuan Koin Belanda

Koin Belanda diakui dan diberlakukan di tanah Makassar, menggantikan sistem mata uang yang telah ada sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk dominasi ekonomi VOC di wilayah tersebut.

Dengan merugikannya berbagai isi Perjanjian Bongaya tersebut, Makassar kehilangan sebagian besar kontrol dan kedaulatannya di wilayahnya.

Peristiwa ini mencatatkan peran besar VOC dalam memengaruhi dinamika politik dan ekonomi di Nusantara pada masa itu. (AZZ)