Jenis dan Tugas Lembaga Negara Indonesia yang Penting Diketahui

Ilustrasi tugas MA, MK, KY, MPR, DPR, DPD. Foto: Pixabay

Tugas MA, MK, KY, MPR, DPR, DPD secara umum adalah menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis juga membantu menjalankan roda pemerintahan negara.

Simak artikel berikut ini untuk mengetahui jenis dan tugas lembaga negara berdasarkan buku Hukum Lembaga Negara oleh Nessa Fajriyana, dkk.

Tugas MA, MK, KY, MPR, DPR, DPD

Ilustrasi tugas MA, MK, KY, MPR, DPR, DPD. Foto: Pixabay

Lembaga negara dikenal dalam beberapa istilah, yaitu staat organen dalam kepustakaan Belanda, political institution dalam kepustakaan Inggris, dan lembaga negara, badan negara, atau organ negara dalam bahasa Indonesia.

Berikut adalah tugas dan fungsi utama dari beberapa lembaga tinggi negara di Indonesia:

1. Mahkamah Agung (MA)

MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertugas mengawasi peradilan di bawahnya, baik dalam perkara perdata, pidana, militer, agama, tata usaha negara, maupun hal lainnya.

Beberapa tugasnya, antara lain mengadili di tingkat kasasi terhadap putusan yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan banding.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi dan mempertahankan keberlakuan konstitusi sebagai hukum dasar negara.

Tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dan sebagainya.

3. Komisi Yudisial (KY)

KY adalah lembaga yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugasnya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, mengawasi perilaku hakim untuk menjaga kehormatan dan integritas hakim, dan lainnya.

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga negara yang berperan dalam amandemen UUD 1945 dan menjaga keutuhan konstitusi. Tugasnya, yakni mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 juga melantik Presiden dan Wakil Presiden.

5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Salah satu tugasnya adalah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden.

6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi di tingkat nasional.

Salah satu tugasnya adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Demikian adalah tugas MA, MK, KY, MPR, DPR, DPD dan masing-masing lembaga negara ini memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. (SP)