Kebijakan Daendels di Bidang Politik dan Pemerintahan yang Penting Dipelajari
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHerman Willem Daendels adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang memimpin sejak 1808 sampai 1811. Selama masa kepemimpinannya, Daendels membuat berbagai kebijakan di berbagai bidang. Berikut adalah tugas dan kebijakan Daendels di bidang politik serta pemerintahan.
Tugas dan Kebijakan Daendels di Bidang Politik dan Pemerintahan
Dilansir dari situs sma13smg.sch.id, tahun 1800-an, kemenangan Perancis di bawah Napoleon Bonaparte pada perang di Eropa, berdampak terhadap wilayah jajahan Bangsa Eropa.
Oleh sebab itu, bangsa Eropa, termasuk Hindia Belanda di bawah pemerintahan kolonial Belanda, juga harus menyerahkan kawasan jajahannya kepada Perancis.
Louis Napoleon yang diangkat menjadi penguasa Belanda oleh sang kakak, Napoleon Bonaparte, akhirnya mengirimkan Herman Willem Daendels untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa.
Tugasnya tidak lain adalah mempertahankan wilayah Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Tak hanya itu, dia pun harus memperkuat pertahanan serta memperbaiki administrasi pemerintahan Nusantara, khususnya Jawa.
Masa jabatan Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda berlangsung sejak 1808 hingga 1811. Dia menyusun berbagai langkah untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Di antaranya, membuat kebijakan di bidang militer, politik, pemerintahan, sosial dan ekonomi, sampai peradilan.
Berikut tugas dan kebijakan Daendels di bidang politik dan pemerintahan:
1. Tugas Daendels
Memperkuat pertahanan Jawa untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Samudera Hindia.
Memperkuat serta memperbaiki administrasi pemerintahan.
Mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris.
Memperbaiki kehidupan ekonomi Nusantara, khususnya Jawa.
2. Kebijakan di Bidang Politik dan Pemerintahan
Kebijakan yang dibuat Daendels berdampak pada terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Reorganisasi sistem pemerintahan serta birokrasi di Jawa pun dilakukan.
Kemudian dia juga menjadikan Batavia yang saat ini adalah Jakarta sebagai pusat kekuasaan. Berikut beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Daendels.
Membatasi kekuasaan kerajaan-kerajaan di Indonesia secara ketat.
Membagi Pulau Jawa ke dalam 23 karisidenan.
Membagi tanah Jawa ke dalam 9 prefektur (wilayah yang mempunyai otoritas).
Wilayah Jawa Timur dibagi menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) meliputi Rembang, Surabaya, Pasuruan, Sumenep, dan Gresik.
Kedudukan bupati yang merupakan penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang mendapat gaji.
Demikian kebijakan Daendels di bidang politik dan pemerintahan yang perlu diketahui. Pemerintahan Daendels yang melegalkan praktik perbudakan menjadikan hubungannya dengan para raja di Jawa memburuk hingga memicu berbagai perlawanan. (DN)