Kebijakan Ekonomi Kabinet Djuanda pada Masa Demokrasi Liberal

Ilustrasi kebijakan ekonomi kabinet djuanda, sumber foto: Christina Morillo by pexels.com

Kebijakan ekonomi Kabinet Djuanda merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan pada masa ekonomi liberal. Hal ini terjadi pada saat pemerintah Republik Indonesia mengalami keterpurukan karena bergantinya kabinet dan kegiatan separatisme.

Umumnya, demokrasi liberal merupakan sebuah konsep politik yang menekankan kebebasan individu, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip liberalisme dan demokrasi.

Dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6: Zaman Jepang & Zaman Republik karya Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto, dan Poesponegoro, berikut kebijakan ekonomi liberal Kabinet Djuanda.

Kebijakan Ekonomi Kabinet Djuanda

Ilustrasi kebijakan ekonomi kabinet djuanda, sumber foto: RDNE Stock project by pexels.com

Pada masa Kabinet Djuanda, terjadi kesenjangan antara daerah dan pusat. Kebijakan ekonomi Kabinet Djuanda yang terjadi kesenjangan ini diatasi dengan Musyawarah Mufakat Pembangunan (Munap).

Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) merupakan sebuah jalan keluarga bagi kesenjangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masa Kabinet Djuanda. Tujuannya untuk mengubah rencana pembangunan yang sudah ada, sehingga dapat memenuhi harapan daerah.

Dalam Munap, dibahas rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Namun, tetap saja Munap tidak dapat menyelesaikan kesenjangan antara pusat dan daerah tersebut.

Mengapa penyelesaian tersebut tidak dapat diselesaikan? Hal ini karena adanya pemberontakan PPRI/Permesta. Munap hanya dapat meredakan ketegangan antara pusat dan daerah dalam sementara waktu saja.

Djuanda yang waktu itu menjadi perdana menteri memberikan kesempatan kepada Munap untuk mengubah rencana pembangunan tersebut. Hal ini agar menghasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh dalam jangka panjang.

Namun, pelaksanaan pembangunan tersebut dihambat oleh kesulitan adminstratif, khususnya penentuan prioritas. Ketegangan politik yang ada juga tidak dapat diredakan lagi dan berakhir dengan pecahnya pemberontakan PPRI/Permesta.

Selain PPRI/Permesta, Munap juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena ada beberapa masalah lain yang timbul. Masalah tersebut yaitu adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November 1957.

Bahkan pada waktu itu juga terjadi kesulitan untuk menentukan skala prioritas. Apalagi dalam penumpasan pemberontakan PPRI/Permesta membutuhkan biaya yang sangat besar.

Kebijakan ekonomi Kabinet Djuanda pada masa demokrasi liberal adalah diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Sayangnya Munap tidak dapat sepenuhnya membantu menumpas kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah karena beberapa faktor. (DSI)