Kebijakan Emigrasi Politik Etis pada Masa Hindia Belanda

Ilustrasi Emigrasi Politik Etis. Sumber: Pexels.com/Austin Zhang

Emigrasi Politik Etis merupakan salah satu kebijakan yang pernah terjadi di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Kebijakan tersebut mengajak penduduk untuk melakukan transmigrasi, khususnya penduduk dari Pulau Jawa dan Madura ke wilayah Sumatra.

Layaknya program transmigrasi, emigrasi yang menjadi bagian Politik Etis pun memiliki tujuan untuk pemerataan penduduk. Selain emigrasi, Politik Etis juga mempunyai dua kebijakan lain, yakni irigasi dan edukasi.

Emigrasi Politik Etis

Ilustrasi Emigrasi Politik Etis. Sumber: Pexels.com/Shamia Casiano

Pada masa Hindia Belanda, Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa Belanda. Selama penjajahan tersebut ada banyak hal yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan emigrasi Politik Etis.

Keberadaan Politik Etis memiliki kaitan erat dengan tulisan C. Th. Van Deventer. Mengutip dari buku Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati, Hoesein (2010: 14), Van Deventer menerbitkan sebuah tulisan dalam majalah Belanda de Gids.

Tulisan tersebut berjudul “Een Eereschuld” yang berarti “Salah Satu Utang Kehormatan”. Van Deventer kemudian menyebutkan bahwa negeri Belanda mempunyai utang terhadap bangsa Indonesia karena kekayaannya diperas oleh negerinya (Belanda).

Tulisan tersebut kemudian terus mengalami perkembangan hingga munculnya kebijakan Politik Etis. Kebijakan Politik Etis memuat tiga program yang salah satunya adalah emigrasi.

Emigrasi merupakan bagian dari kebijakan Politik Etis yang berupa ajakan kepada penduduk untuk bertransmigrasi. Mengutip dari buku Prediksi Jitu UN SMA IPS 2015, Aprianita (2014: 264), emigrasi dilaksanakan dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa dan Madura ke daerah Sumatra yang masih jarang penduduknya.

Kebijakan Politik Etis selain Emigrasi

Ilustrasi Emigrasi Politik Etis. Sumber: Pexels.com/Madison Inouye

Setelah menyimak penjelasan tentang emigrasi, diketahui bahwa emigrasi merupakan salah satu program dari kebijakan Politik Etis. Hal itu berarti Politik Etis memiliki program lain selain emigrasi.

Program lain dari kebijakan Politik Etis pada masa Hindia Belanda, yaitu irigasi dan edukasi. Mengutip dari buku yang sama, Aprianita (2014: 264), berikut adalah selintas tentang pelaksanaan irigasi dan edukasi Politik Etis:

Demikian menjadi jelas bahwa emigrasi merupakan salah satu program dalam kebijakan Politik Etis pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Program emigrasi Politik Etis itu mengajak penduduk untuk melakukan transmigrasi. (AA)